Selain itu, petugas juga menerapkan Operasi Cabut Pentil (OCP) terhadap 310 sepeda motor yang kedapatan parkir tidak sesuai aturan. Sebanyak 14 kendaraan roda dua dan 10 kendaraan roda empat ditilang menggunakan perangkat handheld, sementara 65 kendaraan lainnya diangkut menggunakan jaring.

Tidak hanya itu, dua kendaraan dikenakan sanksi setop operasi dan petugas turut mengamankan 11 juru parkir liar dalam kegiatan penertiban tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala untuk mencegah pelanggaran serupa kembali terjadi. Menurutnya, operasi penertiban masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

“Penertiban terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana mobilitas masyarakat dan mengurangi praktik parkir liar yang kerap menimbulkan kemacetan,” ujarnya dikutip dari laman berita jakarta Senin (8/6).

Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di lokasi yang dilarang. Ia menegaskan setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ke depan juga kami mengimbau kepada masyarakat, jangan parkir sembarangan. Karena kalau parkir di tempat yang tidak pada tempatnya, pasti kita akan tindak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Budi menambhakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga menyiapkan program pembinaan bagi para juru parkir liar yang terjaring dalam operasi.

Menurutnya, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sejumlah perangkat daerah untuk memberikan informasi pelatihan keterampilan serta peluang kerja kepada warga yang sebelumnya menjadi juru parkir ilegal.

“Bagi yang berpenduduk Jakarta, kami akan lakukan pembinaan kepada mereka dan memberikan informasi terkait pelatihan dan peluang kerja yang ada di Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan minat mereka. Sedangkan warga yang bukan KTP DKI Jakarta akan dikirim ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk dipulangkan ke kampung halamannya,” tandasnya.

Melalui langkah penertiban dan pembinaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengurangi praktik parkir liar sekaligus membuka kesempatan bagi para pelaku untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Artikel Jakarta Lawan Parkir Liar, 456 Pelanggaran Langsung Ditindak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Polres Kepulauan Sangihe resmi meresmikan Monumen Knalpot Brong sebagai simbol perlawanan terhadap penggunaan knalpot tidak standar yang selama ini meresahkan masyarakat. Peresmian monumen ini menjadi bagian dari rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Samrat 2025 yang mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.”

Kapolres Kepulauan Sangihe, AKBP Abdul Kholik, memimpin langsung apel tersebut sebagai inspektur upacara. Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Sangihe Tertib Lalu Lintas yang menegaskan komitmen bersama lintas sektor untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah Sangihe.

Namun, perhatian publik paling banyak tertuju pada momen simbolis peresmian Monumen Knalpot Brong. Monumen ini bukan sekadar tugu biasa, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas dan upaya serius aparat dalam menertibkan penggunaan knalpot bising.

“Lewat monumen ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa kami tidak main-main dalam memberantas knalpot brong. Kami ingin masyarakat sadar, bahwa tertib berlalu lintas adalah bagian penting dari keselamatan,” ujar AKBP Abdul Kholik dikutip dari laman berita satu.

Monumen ini menyuarakan pesan moral dan edukatif yang kuat: knalpot brong cukup menjadi bagian dari masa lalu. Kini, yang perlu diutamakan adalah kesadaran akan keselamatan bersama di jalan raya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe, serta seluruh kapolsek di jajaran. Sebuah langkah sederhana namun penuh makna, karena ketertiban di jalan bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

Artikel Knalpot Brong Kini Jadi Monumen, Polisi Ajak Warga Sadar Lalin pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Siapa Saja yang Boleh Melanggar Lampu Merah?

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya kendaraan tertentu yang memiliki hak utama di jalan dan diperbolehkan melintas meskipun lampu lalu lintas sedang merah. Itupun dengan syarat dan prosedur ketat.

Melansir dari laman berita satu, kendaraan yang masuk dalam kategori prioritas antara lain:

• Mobil pemadam kebakaran yang sedang menuju lokasi kebakaran
  
• Ambulans yang membawa pasien atau dalam kondisi gawat darurat
  
• Kendaraan penyelamat untuk kecelakaan lalu lintas
  
• Kendaraan pengangkut pimpinan lembaga tinggi negara
  
• Kendaraan pejabat asing atau tamu negara
  
• Iring-iringan pengantar jenazah
  
• Konvoi resmi atau kendaraan yang mendapat izin khusus dari kepolisian
  

Meskipun berada dalam daftar prioritas, kendaraan-kendaraan ini tidak bisa sembarangan melanggar lampu merah. Harus ada tanda resmi seperti pengawalan polisi, sirene, atau lampu rotator, dan tindakan tersebut tidak boleh membahayakan pengguna jalan lainnya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, pelanggaran tetap bisa dikenai sanksi.

Peran Diskresi Polisi di Lapangan

Selain kendaraan prioritas, petugas kepolisian juga memiliki hak diskresi, yaitu wewenang untuk mengambil keputusan di luar aturan normal demi kepentingan umum, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Diskresi ini bisa digunakan, misalnya dalam situasi:

• Bencana alam atau kecelakaan besar
  
• Pengamanan acara kenegaraan atau tamu VVIP
  
• Kemacetan berat yang menghambat layanan darurat
  

Melalui diskresi, petugas berwenang mengatur lalu lintas, termasuk memperbolehkan kendaraan melaju saat lampu merah, selama dilakukan secara profesional dan tetap memprioritaskan keselamatan.

Pentingnya Tertib Berlalu Lintas

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua kondisi darurat membenarkan penerobosan lampu merah. Tanpa dasar hukum yang jelas, pelanggaran ini bisa dikenakan tilang, denda, atau bahkan pidana jika menyebabkan kecelakaan.

Melanggar lampu merah tanpa alasan yang sah bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Aturan mengenai siapa yang boleh melintasi lampu merah sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Untuk masyarakat umum, aturan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa keselamatan dan ketertiban lalu lintas harus diutamakan di atas kepentingan pribadi.

Artikel Siapa Saja yang Boleh Menerobos Lampu Merah? Ini Aturannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh jajaran terkait, termasuk Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) serta para Kepala Suku Dinas (Kasudin), untuk menindak pengendara roda dua yang melanggar aturan dengan menggunakan trotoar.

“Sejak seminggu terakhir ini, kami aktif melakukan penghalauan agar roda dua tidak mengokupasi trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki,” ujar Syafrin dikutip dalam laman berita jakarta pada Jumat (14/2).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran dan menempatkan petugas di titik-titik tersebut guna mencegah pengendara motor memasuki trotoar.

“Langkah ini tidak hanya diterapkan di Flyover Tomang, tetapi juga di berbagai wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, dan Barat,” tambahnya.

Dalam upaya penegakan aturan ini, Syafrin menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan humanis, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran pengendara agar lebih disiplin dan menghormati hak pejalan kaki.

“Dengan upaya ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berharap tercipta kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak menggunakan trotoar sebagai jalur bagi kendaraan roda dua,” pungkasnya.

Artikel Viral! Pelajar Cegah Motor di Trotoar, Dishub DKI Tindak Tegas Larangan Motor pertama kali tampil pada Katafoto.id.