Ketua Tim Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bekasi, Nurul Fitria, mengatakan program tersebut bertujuan memperkuat keberadaan bank sampah sekaligus menekan volume sampah sejak dari lingkungan masyarakat secara terintegrasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi itu menegaskan bahwa pemilahan sampah bukan lagi sekadar imbauan, tetapi telah menjadi kewajiban masyarakat.

Ia menjelaskan, program pembinaan bank sampah di tingkat RT dan RW kini berkembang ke arah yang lebih strategis dan berkelanjutan.

“Kami tidak lagi hanya melihat bank sampah sebagai tempat pengumpulan biasa, melainkan sebagai fondasi utama pengurangan sampah dari hulu (masyarakat) agar dapat mengurangi beban (tonase) di TPA Burangkeng,” ujar Nurul Fitria, Rabu (20/5).

Selain mengurangi volume sampah menuju TPA, penguatan bank sampah juga masuk dalam roadmap penanganan sampah hulu-hilir 2025-2029 serta mendukung program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

DLH memberikan berbagai bentuk pembinaan mulai dari pelatihan manajemen, pendampingan pemilahan dan penimbangan sampah, pembentukan struktur organisasi, hingga studi tiru ke daerah yang dinilai berhasil mengelola sampah secara mandiri.

“Pembinaan ini sifatnya berkelanjutan, pertemuan pertama nanti dimulai dengan menghadirkan praktisi bank sampah yang telah berhasil untuk memberikan pemahaman awal. DLH juga akan melakukan monitoring dan evaluasi serta inventarisasi untuk sarana dan prasarana lanjutan yang di butuhkan bank sampah tersebut,” terangnya.

Pada 2026, DLH Kabupaten Bekasi menargetkan pembentukan 200 bank sampah baru tingkat RW. Jumlah itu meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai 80 RW.

Bank sampah yang telah dibentuk sejak 2025 saat ini tercatat 482 unit di Kabupaten Bekasi. DLH pun terus melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap unit yang tidak aktif agar seluruh bank sampah dapat berjalan konsisten.

“Target jangka panjang kami adalah mewujudkan Satu RW Satu Bank Sampah di seluruh Kabupaten Bekasi. Sebagai langkah bertahap untuk mengejar target tersebut, pada tahun 2025 kami telah menetapkan pembentukan Bank Sampah di 80 RW serta di 2026 ini meningkat signifikan dengan target ekspansi di 200 RW baru,” ungkapnya.

Nurul juga mencontohkan keberhasilan pengelolaan sampah di Bank Sampah Masdul RW 08 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat. Menurutnya, ada tiga aspek utama yang menjadi contoh bagi wilayah lain, yakni pengolahan sampah total berbasis zero waste, integrasi ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi sirkular yang memberi dampak langsung bagi warga.

“Kami ingin replikasi sukses seperti di Bank Sampah Masdul 08 Desa Telagamurni bisa terwujud di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Sampah tidak lagi dibuang, tetapi habis di tingkat RW karena diolah menjadi sumber ekonomi dan ketahanan pangan warga,” pungkasnya.

Artikel Targetkan Zero Waste, Bekasi Dorong Program Satu RW Satu Bank Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.