Budi menegaskan pentingnya memastikan konsumen mendapatkan jumlah energi listrik yang sesuai dengan biaya yang dibayarkan saat menggunakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Jadi, kita harus memastikan bahwa ketika SPKLU ini dipakai untuk mengisi daya listrik, kita harus memastikan bahwa apa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang dibayarkan. Apalagi ini alatnya baru, jadi masyarakat mungkin belum aware dengan alat ini,” ujar Budi.

Menurutnya, pengawasan terhadap alat ukur pengisi daya kendaraan listrik menjadi penting karena teknologi tersebut masih tergolong baru dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat luas.

Budi juga menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menekan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi. Kendaraan listrik dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung target tersebut sekaligus meningkatkan kualitas udara.

Ia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dalam menghadirkan layanan pengawasan alat ukur SPKLU sebelum muncul keluhan dari masyarakat.

“Jangan sampai ada komplain dahulu, baru kita memberikan alat ukur SPKLU ini,” katanya.

Layanan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah mulai tahun depan.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN, Moga Simatupang menjelaskan bahwa layanan persetujuan tipe alat ukur SPKLU merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan/atau produk atau jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Menurut Moga, persetujuan tipe menjadi bagian penting dalam pengendalian metrologi legal guna melindungi konsumen dari potensi kerugian dalam transaksi yang melibatkan proses pengukuran, penakaran, maupun penimbangan.

“Persetujuan tipe merupakan perizinan berusaha yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapan, baik produksi dalam negeri maupun impor, telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis,” jelasnya.

Alat ukur pengisi daya kendaraan listrik nantinya akan melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh petugas metrologi legal. Pengujian dilakukan untuk memastikan alat memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memiliki kinerja sesuai dengan klaim produsen.

Artikel Pemerintah Tak Mau Ada Kecurangan di SPKLU, Alat Ukur Mulai Diuji pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Bahlil, integrasi jaringan listrik regional tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik antarnegara ASEAN.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah lebih dahulu membangun konektivitas jaringan listrik dengan Malaysia. Dalam skema kerja sama tersebut, Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di wilayah Kalimantan.

Menurut Bahlil, kolaborasi energi lintas negara itu memberikan manfaat besar bagi kedua pihak, terutama dalam memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau hingga ke daerah terpencil.

“Itu bagus. Harganya cengli (masuk akal),” katanya dikutip dari laman berita satu.

Selain pengembangan Trans Borneo Power Grid, Bahlil juga menyinggung rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura. Namun, ia menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua negara.

“Untuk Singapura, kita kan juga akan ekspor tetapi harganya harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN mempercepat pembangunan jaringan energi regional di tengah meningkatnya tantangan ketahanan energi akibat tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden menilai kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, hingga tenaga angin.

Menurut Prabowo, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi subregional, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di kawasan ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Prabowo.

Ia juga mendorong langkah konkret dalam pengembangan energi bersih, termasuk pemanfaatan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pengembangan energi angin di kawasan pesisir.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut menegaskan komitmen Indonesia mempercepat pengembangan energi surya nasional dengan target besar dalam beberapa tahun mendatang.

“Full speed, tenaga surya 100 GW, ajak teman-teman kita, tingkatkan infrastruktur energi kita, kita memiliki potensi,” ujar Presiden.

Artikel Trans Borneo Power Grid Meluas, Filipina Siap Masuk Jaringan Listrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI tetap konsisten dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan bahwa insentif fiskal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

“Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta upaya mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan bahwa kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap diberlakukan.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan,” kata Syafrin.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI menegaskan mendukung transisi energi bersih, sekaligus mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional,” tandasnya.

Artikel Beneran Ini? Mobil Listrik di Jakarta Bebas Ganjil Genap dan Gak Bayar Pajak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam kajian yang disusun oleh Tenggara Strategics bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” pada 2025. Tim peneliti menyusun kajian ini melalui analisis kebijakan dan pemanfaatan data sekunder dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Melalui kajian ini, Tenggara Strategics menilai sejauh mana kebijakan yang berlaku mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini membandingkan penerapan waste-to-energy di sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang telah berjalan di Indonesia.

Tenggara Strategics memaparkan hasil kajian tersebut dalam diskusi di CSIS, Jakarta, Rabu (21/01). Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan program WtE secara proporsional dalam bauran kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektor yang dapat menangani sampah residu yang tidak lagi dapat dikurangi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus berkontribusi pada agenda transisi energi nasional.

“Tantangan WtE tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada integrasi kebijakan, tata kelola, dan tingkat penerimaan publik,” ujar Intan.

Intan memaparkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sistem pengelolaan yang ada baru mampu menangani sekitar 33,74 persen dari total tersebut. Sementara itu, sekitar 66,26 persen sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode open dumping. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, antara lain peningkatan kasus diare hingga 72 persen dan asma sebesar 40 persen di wilayah sekitar TPA, serta menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional yang berasal dari metana.

Kajian ini juga hadir sebagai respons atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, skema pembiayaan, serta standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 unit PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2026. Setiap fasilitas PLTSa dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 MW.

Melalui Perpres 109/2025, pemerintah turut menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp2–3 triliun untuk setiap unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dolar AS per kWh. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik partisipasi investasi swasta.

Agenda Strategis Danantara Indonesia

Program Waste-to-Energy menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian khusus dari Danantara Indonesia. Fadli Rahman, Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, menekankan bahwa peran Danantara sudah dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, terutama dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi yang tepat.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE tidak sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, kami berfokus memastikan tata kelola yang kuat sejak tahap hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” jelas Fadli.

Di sisi lain, Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam penerapan WtE. Ia menyampaikan bahwa teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah lebih dari 90 persen dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kajian ini turut membandingkan praktik WtE di berbagai negara. Swedia hanya mengirimkan kurang dari 1 persen sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk menekan volume sampah hingga 90 persen, sementara Tiongkok telah mengoperasikan 696 unit PLTSa dan mencapai tingkat pengolahan sampah hingga 100 persen melalui skema WtE. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Temuan kajian tersebut menegaskan bahwa waste-to-energy dapat berfungsi sebagai solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan dukungan kerangka kebijakan yang tepat serta implementasi yang konsisten, WtE berpotensi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi di Indonesia.

Artikel Indonesia Hasilkan Sampah 56 Juta Ton per Tahun, Mampukah WtE Menjadi Jawaban? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pembangunan fasilitas ini menjadi langkah monumental, bukan hanya bagi daerah, tetapi juga di tingkat global. Pasalnya, pabrik tersebut merupakan yang pertama di dunia yang memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku utama produksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Bio-Avtur.

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa proyek ini mencerminkan komitmen Sumatra Selatan dalam mendorong percepatan transisi energi nasional. Ia menyampaikan bahwa ketergantungan pada energi fosil harus segera dikurangi, sementara potensi energi terbarukan perlu dimaksimalkan.

Menurutnya, Kabupaten Banyuasin dipilih karena memiliki sumber daya kelapa yang melimpah serta dukungan masyarakat yang kuat. Proyek ini dinilai sebagai bentuk hilirisasi nyata yang tidak hanya berorientasi pada industri, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani kelapa lokal.

“Kita sadar energi fosil akan habis. Inilah masa depan kita. Banyuasin dipilih karena potensi kelapanya yang luar biasa serta keramahan warganya. Ini adalah hilirisasi nyata yang akan mengangkat martabat petani kelapa kita,” ujar Herman Deru

Pabrik Bio-Avtur ini dibangun di atas lahan seluas 3 hektare dengan total luas bangunan mencapai 9.500 meter persegi. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada April 2027. Dengan nilai investasi awal sekitar Rp310 miliar, pabrik ini diproyeksikan mampu memproduksi hingga 30.000 ton Crude Coconut Oil (CCO) per tahun atau setara dengan 100 ton per hari, yang akan digunakan sebagai bahan baku utama Bio-Avtur.

Selain mendorong agenda energi hijau, kehadiran PT Green Power Palembang juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Operasional pabrik ini diperkirakan dapat menyerap lebih dari 500 tenaga kerja, dengan prioritas perekrutan bagi masyarakat setempat.

Gubernur Herman Deru pun berharap pabrik ini dapat tumbuh berkelanjutan dan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Kabupaten Banyuasin, sekaligus meninggalkan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Sementara itu, Bupati Banyuasin H. Askolani menyebut peresmian pembangunan pabrik Bio-Avtur sebagai momentum bersejarah. Ia mengungkapkan bahwa Banyuasin merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, menempati peringkat keenam secara nasional. Dengan berdirinya pabrik ini, rantai distribusi bahan baku menjadi lebih efisien sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan kelapa untuk industri.

Artikel Energi Hijau dari Kelapa, Banyuasin Bangun Pabrik Bio-Avtur Pertama di Dunia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Proyek Ulubelu Bottoming Unit menjadi pembangkit panas bumi berbasis teknologi binary pertama yang dikembangkan bersama PGE dan PLN IP di wilayah kerja eksisting PGE Ulubelu. Pembangkit ini mengadopsi teknologi co-generation untuk memanfaatkan panas sisa agar lebih optimal. Selain itu, proyek ini juga masuk dalam tahapan pengadaan Independent Power Producer (IPP) di lingkungan PLN serta mendukung target PGE mencapai kapasitas terpasang 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Edwil Suzandi, menyampaikan bahwa kesepakatan tarif listrik tersebut menjadi tonggak penting dalam kerja sama PGE dan PLN Indonesia Power. Tahapan selanjutnya meliputi pembentukan perusahaan patungan, proses pengadaan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), serta penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA).

“Seluruh proses tersebut ditargetkan mulai dipercepat secara paralel pada Januari 2026, guna mengejar target Commercial Operation Date (COD) pada 2027,” ujar Edwil dikutip dalam keterangan tertulis. 

Ia menambahkan, transisi energi nasional perlu terus didorong melalui pemanfaatan sumber energi bersih yang tersedia di dalam negeri. Kolaborasi PGE dan PLN IP dalam proyek Ulubelu Bottoming Unit diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan proyek serupa di wilayah kerja PGE lainnya, seperti Lahendong di Sulawesi Utara dan Lumut Balai di Sumatera Selatan.

“Ini merupakan kontribusi konkret PGE dalam memperkuat ekosistem transisi energi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, Pertamina dan PLN telah menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi di 19 proyek eksisting dengan total potensi kapasitas mencapai 530 MW. Kerja sama tersebut difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sejalan dengan percepatan pengembangan proyek-proyek tersebut, PGE dan PLN IP juga menandatangani Perjanjian Komitmen Konsorsium untuk pengembangan PLTP Ulubelu Bottoming Unit berkapasitas 30 MW serta PLTP Lahendong Bottoming Unit 1 sebesar 15 MW. Kedua proyek ini diharapkan mampu menambah kapasitas pembangkit hingga 45 MW melalui optimalisasi teknologi panas bumi.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini membuka peluang penambahan kapasitas hingga 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi mencapai sekitar US$5,4 miliar. Potensi tersebut berasal dari pengembangan lapangan panas bumi yang telah beroperasi maupun wilayah prospektif baru.

Sebagai pelopor industri panas bumi nasional dengan pengalaman lebih dari empat dekade, PGE saat ini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi. Selain itu, PGE juga tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis, antara lain PLTP Hululais Unit 1 dan 2 berkapasitas 110 MW, serta berbagai proyek co-generation dengan total kapasitas mencapai 230 MW.

Artikel PGE-PLN IP Sepakati Tarif Listrik Panas Bumi, Proyek Ulubelu 30 MW Melaju pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pencapaian ini ditandai dengan penyerahan dokumen teknis kepada PT PLN (Persero) di Jakarta, Jumat (12/12). Dokumen tersebut menjadi syarat utama bagi PLN untuk melakukan evaluasi pembelian listrik dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) melalui skema Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) berbasis total proyek.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, mengatakan penyerahan dokumen teknis ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan panas bumi di Lahendong, Sulawesi Utara. Upaya tersebut melanjutkan optimalisasi potensi panas bumi yang telah dimulai sejak beroperasinya PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 pada 2016.

Menurut Edwil, dengan masuknya proyek Unit 7 dan 8 beserta Binary Unit, PGE berharap proses evaluasi oleh PLN dapat berjalan lancar sehingga pengembangan tahap berikutnya bisa segera dilakukan. PGE pun berkomitmen memperluas pemanfaatan energi panas bumi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.

Saat ini, PGE memasok sekitar 30 persen kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan wilayah sekitarnya. Dengan tambahan kapasitas dari proyek baru ini, kontribusi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 35 hingga 40 persen dari total kebutuhan listrik regional.

Ke depan, PGE siap melanjutkan tahapan pengembangan berikutnya bersama PLN, termasuk pembahasan teknis terkait kajian reservoir, desain fasilitas produksi, studi penyambungan jaringan, hingga aspek kelistrikan dan komersial lainnya.

Proyek PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 juga sejalan dengan target nasional peningkatan bauran energi baru dan terbarukan hingga 76 persen pada periode 2025–2034. Proyek ini tercantum dalam daftar potensi panas bumi Prospek Tompaso yang membutuhkan pengembangan lanjutan.

Selain itu, proyek Lahendong masuk dalam empat proyek strategis panas bumi PGE yang tercantum dalam Blue Book 2025–2029 Kementerian PPN/Bappenas. Penetapan ini menjadi pengakuan atas peran PGE dalam mendorong panas bumi sebagai pilar utama transisi energi nasional.

Tak hanya berkontribusi pada pasokan listrik, sektor panas bumi juga memberi dampak signifikan bagi perekonomian. Sepanjang 2010–2024, industri panas bumi mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun, serta Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil mencapai Rp10,82 triliun pada periode 2019–2024.

Sebagai pengembang panas bumi dengan pengalaman lebih dari empat dekade, PGE menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2033. Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW di enam wilayah operasi, serta mengembangkan berbagai proyek strategis lain, termasuk PLTP Hululais Unit 1 dan 2 berkapasitas 110 MW dan proyek co-generation bersama PLN Indonesia Power dengan total kapasitas sekitar 230 MW.

Artikel Proyek Panas Bumi PGE Makin Ngebut, Lahendong 7–8 Selangkah Lagi Beroperasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Flow2Max® merupakan teknologi two-phase flow meter yang memberikan kemampuan bagi operator untuk mengawasi aliran fluida secara langsung. Dengan sistem ini, PGE dapat menilai performa, memprediksi produktivitas sumur produksi, sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan teknis pada reservoir di berbagai wilayah operasinya.

Direktur Operasi PT PGE, Ahmad Yani, menegaskan bahwa inovasi ini lahir dari keyakinan perusahaan bahwa energi panas bumi dapat menjadi sumber energi yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

“Flow2Max® bukan sekadar teknologi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga kontribusi nyata PGE bagi bangsa. Diciptakan oleh perwira kami, inovasi berkelanjutan ini menjadi kunci menjaga keberlanjutan cadangan melalui pemantauan reservoir yang lebih ketat dan presisi. Dampaknya tidak hanya dirasakan PGE, tetapi juga memberi nilai tambah bagi industri panas bumi nasional dan internasional. Bersama para perwira, mitra swasta, dan pemerintah, PGE optimistis mencapai visi sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis. 

Teknologi ini berkembang dari riset studi doktoral yang dilakukan Manager Production and Operation Excellence PT PGE, Mohamad Husni Mubarok, Ph.D., di University of Auckland.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT PGE, Edwil Suzandi, menegaskan bahwa Flow2Max® tidak hanya menjadi terobosan teknologi, tetapi juga memperkuat ekosistem industri panas bumi Indonesia.

“Flow2Max® adalah bukti kemampuan Indonesia menciptakan teknologi panas bumi berkelas dunia. Didukung enam paten yang diterbitkan di Indonesia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Islandia, Filipina, dan Turki, inovasi ini menunjukkan kapasitas global anak bangsa. Saat ini Flow2Max® telah dipasang pada lima sumur produksi di Area Lahendong setelah melalui purwarupa dan serangkaian uji kinerja. Target kami, teknologi ini diimplementasikan di seluruh wilayah operasi dalam tiga tahun ke depan,” kata Edwil.

Flow2Max® bekerja dengan mengintegrasikan orifice plate khusus pada pipa dua fase untuk menghasilkan gangguan terukur. Data kemudian diolah oleh flow computer menggunakan algoritma eksklusif milik PGE, yaitu Mubarok Correlation. Informasi tersebut dikirim secara aman melalui jaringan fiber optic, LoRa, serta sistem Internet of Things (IoT) menuju ruang kontrol dan dashboard berbasis web. Berkat fitur seperti real-time measurement, secure transmission, widest measurement range, dan easy installation, Flow2Max® dapat diintegrasikan dengan mudah pada berbagai aset operasi.

Teknologi yang mendukung transisi energi nasional

Flow2Max® memperkuat posisi PGE sebagai pemimpin inovasi teknologi panas bumi sekaligus motor penggerak percepatan produksi energi bersih nasional. Inovasi ini juga memberikan peluang baru bagi PGE melalui komersialisasi teknologi serta pengembangan ekosistem manufaktur dan jasa panas bumi.

Upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan bauran energi nasional dalam RUPTL 2025–2034, yang menargetkan porsi pembangkit energi baru terbarukan mencapai 76%, dengan panas bumi berkontribusi sekitar 5,2 GW.

Pengembangan Flow2Max® merupakan hasil sinergi PGE dengan Ecolab International Indonesia (Ecolab) melalui penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2024. Teknologi ini akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Selasa, 2 Desember 2025. Ke depan, Flow2Max® bahkan berpotensi diterapkan pada sektor minyak dan gas, membuka peluang komersialisasi yang lebih luas.

Artikel Teknologi PGE Ini Bakal Dongkrak Produksi Energi Bersih Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Keuangan PGE, Yurizki Rio, dalam forum Asia New Vision Forum (ANVF) 2025 yang digelar di Singapura pada September lalu.

“Asia kini tidak hanya fokus pada dekarbonisasi, tetapi juga keseimbangan bauran energi. Sekitar 80% kebutuhan energi di kawasan masih bergantung pada sumber fosil, sementara permintaan listrik terus meningkat. Untuk mencapai target iklim, Asia Tenggara perlu meningkatkan investasi energi bersih hingga lima kali lipat menjadi sekitar US$190 miliar per tahun pada 2035,” ungkap Yurizki, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, transisi energi di Asia tidak cukup hanya menambah kapasitas energi terbarukan. Energi bersih juga harus menjamin pasokan listrik tetap stabil dan industri tetap kompetitif. Di sinilah panas bumi memiliki keunggulan karena bersifat andal, tersedia 24 jam, dan tidak bergantung pada cuaca seperti energi surya atau angin.

“Transisi energi harus menjawab ‘trilema energi’: keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan. Panas bumi secara alami memenuhi ketiga kriteria itu — bersih, stabil sebagai baseload, dan efisien dalam jangka panjang,” jelasnya.

Pendanaan dan Integrasi Jadi Tantangan Utama

Yurizki menilai, transisi energi tidak akan berhasil tanpa proyek besar yang layak secara finansial. Pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga interkoneksi lintas negara memerlukan pendanaan masif.
Menurut International Energy Agency (IEA), Asia-Pasifik perlu meningkatkan investasi energi bersih tiga kali lipat, dari US$770 miliar menjadi lebih dari US$2,3 triliun per tahun pada 2030.

“Indonesia sendiri membutuhkan dana sekitar US$20–25 miliar per tahun untuk sektor energi, terutama panas bumi, surya, dan hidro. Satu sumur panas bumi bisa menelan biaya hingga US$6 juta, dan risiko eksplorasi membuat banyak investor berhati-hati,” paparnya.

Ia menambahkan, PGE menjaga kedisiplinan finansial agar setiap proyek tetap bankable dan menarik bagi mitra internasional. “Kolaborasi bukan sekadar soal pendanaan, tetapi juga berbagi keahlian dan membangun ekosistem energi bersih regional,” tambah Yurizki.

Manfaat Ekonomi dan Industri Panas Bumi

Indonesia sering dijuluki “Saudi Arabia of Geothermal” karena potensi panas bumi yang besar. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 2,6 GW dari total cadangan 24 GW. Padahal, setiap US$1 miliar investasi panas bumi mampu menciptakan ribuan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengeboran, rekayasa, hingga manufaktur dengan efek berganda mencapai 1,25 kali.

Yurizki menekankan, energi terbarukan tidak hanya menjadi solusi iklim, tetapi juga penggerak ekonomi hijau. “Investasi hijau menciptakan lapangan kerja, menarik modal global, dan memperkuat industri lokal. Bagi Indonesia, panas bumi bukan sekadar pembersih jaringan listrik, tetapi juga pendorong hilirisasi dan kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Untuk memperluas manfaatnya, PGE kini mengembangkan pendekatan “beyond electricity”, yakni memanfaatkan panas bumi bagi industri hijau dan produk turunan ramah lingkungan. Salah satunya diwujudkan lewat pilot project Green Hydrogen Ulubelu yang diluncurkan pada 9 September 2025. Proyek ini menjadi langkah awal membangun ekosistem hidrogen hijau end-to-end, mulai dari produksi hingga pemanfaatannya, dalam mendukung industri rendah karbon di masa depan.

Artikel Asia Butuh Energi Bersih, Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Lewat Panas Bumi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal itu disampaikan Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “The Energy We Share” yang digelar Kadin Bidang ESDM di Jakarta, Rabu (20/8) malam.

Tantangan Investasi Transmisi EBT

Menurut Aryo, kendala terbesar dalam pengembangan EBT bukan terletak pada ketersediaan sumber energi, melainkan pada investasi jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban.

“Internal rate of return (IRR) pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar 6 persen. Angka itu terlalu rendah bagi investor swasta, sehingga PLN harus mengambil peran utama. Karena itu, penerbitan green bonds penting agar PLN memiliki pendanaan yang cukup untuk memperluas jaringan transmisi listrik hijau sekaligus memperkuat bauran energi terbarukan nasional,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis. 

Ia menambahkan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi bersih, namun masih membutuhkan skema finansial yang tepat untuk menjembatani potensi energi dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Green Bonds dan Transisi Energi

Green bonds merupakan obligasi khusus yang dananya hanya digunakan untuk proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit EBT, transmisi hijau, hingga penyimpanan energi. Skema ini memberi jaminan kepada investor global bahwa dana mereka benar-benar diarahkan ke proyek hijau, sehingga meningkatkan kepercayaan sekaligus kredibilitas Indonesia dalam transisi energi.

“Bagi Indonesia, green bonds bisa menjadi instrumen kunci dalam memenuhi kebutuhan investasi pembangkit hingga jaringan transmisi yang hampir mencapai Rp3.000 triliun,” tambah Aryo.

SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, menegaskan bahwa PLN tidak mungkin menjalankan seluruh program pembangunan sendirian.

“Dalam RUPTL 2025–2034, sekitar 76 persen tambahan kapasitas listrik ditargetkan berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana mengeksekusinya bersama. Peran swasta sangat krusial,” katanya.

RUPTL terbaru menempatkan peran Independent Power Producer (IPP) sebagai penyumbang dana lebih dari 70 persen. Untuk merealisasikan target tersebut, PLN mengandalkan skema pembiayaan hijau, kolaborasi internasional, serta opsi transition financing yang tengah dikembangkan.

Perspektif Dunia Usaha

Dari sisi pelaku industri, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa, menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di kawasan timur Indonesia. Ia mencatat pertumbuhan konsumsi listrik di Sulawesi Selatan mencapai 9 persen per tahun.

“Pada 2023, kekeringan ekstrem menyebabkan PLTA mengalami penurunan produksi signifikan hingga memengaruhi industri. Energi terbarukan bukan sekadar beban, tapi peluang. Namun tanpa regulasi dan dukungan pemerintah, swasta sulit bergerak. Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam pemerataan energi,” ujarnya.

Subhan menambahkan, insentif dan arah kebijakan yang jelas akan membuat industri lebih percaya diri untuk berinvestasi pada energi bersih. Saat ini Bosowa juga mulai mengembangkan energi terbarukan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti biomassa.

Kebutuhan Energi Digital

Sementara itu, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian, mengingatkan bahwa lonjakan permintaan energi juga datang dari pertumbuhan pesat pusat data (data center).

“Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai CAGR sekitar 20 persen per tahun dalam 4–5 tahun ke depan. Data center adalah pengguna listrik besar dengan standar layanan tinggi, sehingga pasokan energi harus stabil,” jelasnya.

Artikel Green Bonds Dinilai Jadi Kunci Pembiayaan Transmisi Listrik Energi Terbarukan di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.