Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang sangat rentan terjadi penyimpangan jika tidak dikelola secara hati-hati. Karena itu, penguatan integritas aparatur, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menjadi hal yang sangat penting.

Ia menegaskan, PPK memegang peran kunci dalam memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan di daerah.

“Integritas bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan. PPK harus berani berkata tidak pada praktik yang dapat merugikan negara,” ujar Herni dalam Sarasehan Penegakan Integritas bagi PPK di lingkungan Pemkab Purbalingga dikutip dalam laman jatengprov Selasa (9/12)

Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, Muhammad Arief Setiawan, menjelaskan bahwa e-Purchasing Versi 6 hadir untuk menjawab kebutuhan sistem pengadaan yang lebih transparan, cepat, dan aman dibandingkan versi sebelumnya.

Melalui platform ini, proses pemilihan penyedia, pencatatan transaksi, hingga pelacakan kegiatan pengadaan berlangsung secara terintegrasi.

“Katalog Elektronik V.6 dirancang untuk menutup celah kecurangan karena seluruh transaksi terekam digital dan bisa dipantau bersama. Ini langkah nyata menuju ekosistem pengadaan yang bersih,” jelas Arief.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, Ahmad Dice Novenra, menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu objek perkara korupsi yang cukup menonjol. Ia mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami aturan secara administratif, tetapi juga memahami risiko hukum dari setiap keputusan yang mereka ambil.

Artikel Pengadaan Barang Jasa Diawasi Ketat, e-Purchasing V6 Resmi Dipakai di Purbalingga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Presiden Prabowo mengapresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas dedikasi dan kerja keras dalam memberantas korupsi. Ia menilai langkah ini sebagai wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat integritas pemerintahan dan keadilan ekonomi nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah berjuang keras dalam menegakkan hukum dan melawan berbagai bentuk korupsi, manipulasi, serta penyimpangan,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menjelaskan bahwa penegakan hukum di sektor ekspor CPO tersebut melibatkan sejumlah korporasi besar, antara lain Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian ekonomi negara mencapai sekitar Rp17 triliun.

“Kejaksaan telah melakukan penuntutan terhadap tiga grup korporasi besar—Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau—dengan total kerugian perekonomian negara Rp17 triliun. Hari ini, kami menyerahkan pengembalian sebesar Rp13,25 triliun,” jelas Jaksa Agung.

Burhanuddin menambahkan, masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme penundaan pembayaran dengan jaminan aset perusahaan. Ia menegaskan, langkah pemulihan kerugian negara ini merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

“Pemulihan kerugian negara ini merupakan bukti nyata komitmen Kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Penyerahan uang pengganti tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat integritas sistem hukum dan memastikan setiap pelaku korupsi bertanggung jawab memulihkan kerugian negara.

Artikel Kejagung Setor Rp13,25 Triliun ke Negara, Prabowo Puji Penegakan Hukum pertama kali tampil pada Katafoto.id.