Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sekaligus hasil evaluasi pelaksanaan uji berkala yang masih menemukan berbagai kendala di lapangan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027, khususnya terkait penguatan integrasi data antar pemangku kepentingan di sektor transportasi darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sejumlah pelanggaran prosedur masih ditemukan, terutama terkait bukti uji berkala kendaraan bermotor. Ia meminta seluruh Dinas Perhubungan daerah segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba penerapan SIM PKB Fullcycle secara menyeluruh.

“Dari hasil evaluasi, kami masih menemukan pelanggaran standar operasional prosedur uji berkala, pemalsuan bukti lulus uji, hingga persoalan keamanan akses data dan hasil pengujian yang belum tersaji secara real time,” ujar Aan di Jakarta, Jumat (2/1).

Menurutnya, percepatan penerapan SIM PKB Fullcycle menjadi langkah penting agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan optimal serta didukung sistem data yang terintegrasi secara nasional. Mulai 2026, Kemenhub akan memberlakukan pengintegrasian penuh sistem ini secara serentak di seluruh daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Integrasi data nasional ini diharapkan mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Aan juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menuntaskan seluruh tahapan implementasi sistem terintegrasi tersebut.

Sebagai informasi, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, hingga penerbitan dokumen digital. Seluruh tahapan akan terhubung dalam satu sistem terpusat di Kementerian Perhubungan.

Artikel Uji Kendaraan Resmi Berlaku, Kemenhub Wajibkan SIM PKB Fullcycle pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa arus keberangkatan penumpang tersebut terpusat di tujuh terminal utama, yakni Terminal Terpadu Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Kalideres, Tanjung Priok, Lebak Bulus, Angke, dan Grogol.

Menurut Syafrin, lonjakan tertinggi terjadi pada 24 Desember 2025. Pada hari tersebut, jumlah penumpang mencapai 10.249 orang yang diberangkatkan menggunakan 1.101 unit armada bus. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 218 persen dibandingkan hari normal.

Selain angkutan bus AKAP, peningkatan jumlah penumpang juga tercatat pada layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Selama masa libur Nataru 2025, sebanyak 18.995 penumpang dilayani dengan total 658 perjalanan kapal, atau meningkat sekitar 61,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Syafrin menambahkan, puncak keberangkatan warga menuju Kepulauan Seribu terjadi pada 27 Desember 2025 dengan jumlah penumpang mencapai 3.049 orang. Capaian ini melonjak hingga 538,67 persen dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, pada 28 Desember 2025, tercatat sebanyak 68 kapal diberangkatkan untuk melayani perjalanan menuju Kepulauan Seribu.

Artikel Libur Nataru, 77 Ribu Warga Tinggalkan Jakarta Lewat Terminal AKAP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, saat memimpin rapat koordinasi kesiapan Nataru bersama seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat (21/6).

“Saya optimistis operasi Nataru tahun ini dapat berjalan dengan baik. Berbagai strategi sudah kami siapkan, mengingat dua tahun terakhir Merak selalu menjadi titik krusial,” ujar Aan dalam siaran pers yang diterima InfoPublik.

Mengacu pada evaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya, Ditjen Perhubungan Darat kembali menerapkan pembagian arus kendaraan melalui tiga pelabuhan penyeberangan di wilayah Merak untuk mengurai kepadatan penumpang dan kendaraan.

Selain itu, Ditjen Hubdat juga menyiapkan satu pelabuhan tambahan sebagai rencana cadangan. “Rute Merak–Bakauheni akan dibagi melalui tiga pelabuhan: BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak, dan Ciwandan. Dan jika kapasitas ketiganya penuh, kami siapkan Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera) sebagai contingency plan,” jelasnya.

Di sisi Lampung, distribusi kendaraan juga diarahkan ke tiga pelabuhan, yaitu BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni–Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan menuju Ciwandan.

Aan menambahkan, strategi lainnya yang akan diimplementasikan adalah delaying system atau sistem penahanan arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak dan Bakauheni melalui penerapan buffer zone di beberapa lokasi, baik di ruas tol Jakarta–Merak maupun jalan arteri.

“Delaying system berarti kendaraan dialihkan ke zona penyangga ketika kondisi penyeberangan belum memungkinkan. Baik di Merak maupun Bakauheni, seluruh buffer zone sudah kami siapkan,” ungkapnya.

Zona penyangga di wilayah Merak terdiri dari rest area KM 13, KM 43, KM 68, serta jalan arteri Cikuasa Atas dengan kapasitas total 1.050 kendaraan kecil dan 200 sepeda motor. Sementara di Lampung, delaying system disebar di delapan titik buffer zone yang mampu menampung hingga 1.190 kendaraan kecil.

Dalam rapat tersebut, Aan juga mengingatkan seluruh stakeholder untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada Desember, mengingat BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari, disertai angin kencang, potensi banjir rob, serta gelombang tinggi.

“Kondisi cuaca ini perlu diantisipasi agar keselamatan penyeberangan tetap terjamin,” tegasnya.

Aan menyatakan keyakinannya bahwa dengan strategi yang matang dan koordinasi lintas instansi, penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses.

Artikel Libur Nataru, Ini Jurus Kemenhub Atasi Kemacetan di Merak–Bakauheni pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa strategi tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru sebelumnya, terutama pada titik rawan kemacetan dan kawasan wisata yang kerap dipadati pengunjung.

Aan menuturkan bahwa kapasitas beberapa ruas jalan tidak lagi mampu menampung lonjakan kendaraan saat masa liburan. Karena itu, berbagai skema pengaturan lalu lintas berbasis pembatasan kendaraan akan kembali diterapkan.

“Untuk menambah kapasitas ruas, kita dapat menerapkan one way, contra flow, atau ganjil-genap, khususnya menuju destinasi wisata. Ini membutuhkan koordinasi semua pihak agar kemacetan tidak berulang di titik-titik padat,” jelasnya saat membuka Rakor Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (14/11).

Ia juga meminta pemerintah daerah, balai wilayah, serta kepolisian memperkuat sinergi selama puncak arus liburan, terutama di akses menuju daerah wisata di Solo Raya dan DIY.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, perlambatan arus di jalan tol banyak dipicu pergerakan truk besar. Untuk itu, pembatasan operasional kendaraan barang dengan sumbu tiga ke atas akan kembali diberlakukan.

“Demi menjaga kelancaran dan keselamatan, pembatasan kendaraan barang tetap menjadi opsi utama. Draf aturannya sudah kami siapkan,” ujar Aan.

Selain itu, Ditjen Hubdat menyiapkan opsi delaying system, yakni skema rekayasa lalu lintas dengan memperlambat atau mengalihkan kendaraan ketika potensi kemacetan mulai terbentuk di titik-titik krusial. Aan menekankan bahwa penerapannya harus dihitung secara cermat agar tidak memindahkan kepadatan ke ruas lain.

Tantangan Nataru tahun ini juga bertambah dengan prediksi puncak musim hujan dari BMKG, di mana sejumlah wilayah di Jawa Tengah masuk dalam zona rawan banjir dan longsor. “Mitigasi perlu disiapkan sejak awal. Posko terpadu, alat berat di lapangan, hingga integrasi layanan harus dipastikan siap,” ungkapnya.

Aan meminta BPTD, balai jalan nasional, BPBD, dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut.

Dirjen Hubdat menegaskan bahwa kolaborasi menjadi faktor kunci kelancaran angkutan Nataru. “Kita harus mengutamakan Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi atau K3I. Posko terpadu, integrasi data aplikasi lintas instansi, dan penyampaian informasi secara real-time sangat diperlukan,” tutupnya.

Artikel Antisipasi Libur Nataru, Kemenhub Siapkan One Way hingga Ganjil Genap di Jateng–DIY pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas tertinggi. Saya telah mengarahkan agar ramp check dilakukan di semua moda transportasi, termasuk pada aspek sumber daya manusianya. Melalui ramp check, Kemenhub memastikan setiap armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (24/10).

Untuk transportasi darat, ramp check akan digelar secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis dengan target 15.000 kendaraan.

Pada moda kereta api, pemeriksaan meliputi sarana dan prasarana, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan lintas operasi.
Sementara di sektor penerbangan, ramp check dilakukan terhadap 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal — terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit dalam tahap perawatan.

Untuk transportasi laut, seluruh kapal penumpang wajib menjalani pemeriksaan kelayakan pelayaran di setiap pelabuhan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memantau cuaca ekstrem serta menyiapkan SOP mitigasi risiko keselamatan pelayaran.

“Kami ingin memastikan seluruh armada beroperasi secara aman agar masyarakat dapat bepergian dengan rasa tenang,” tegas Dudy.

Posko Terpadu dan Koordinasi Lintas Sektor

Dalam mendukung pengawasan dan pelayanan publik, Kemenhub membentuk Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel lintas sektor, termasuk unsur Kemenhub, Kominfo Digital (Komdigi), Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi nasional.

Pusat koordinasi akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta, terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan digital terpadu.

Dukungan Ekonomi dan Efisiensi Perjalanan

Selain menjamin keselamatan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau selama periode libur panjang.
Langkah konkret yang disiapkan antara lain:

• Diskon tarif penerbangan domestik
  
• Insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan
  
• Efisiensi biaya logistik transportasi umum
  

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di masa libur akhir tahun.

Menhub Dudy menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru bergantung pada sinergi antarinstansi, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai landasan hukum pelaksanaan di lapangan.

“Koordinasi terus kami lakukan agar seluruh pemangku kepentingan bekerja terpadu. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Artikel Jelang Libur Nataru, 15 Ribu Kendaraan dan 560 Pesawat Masuk Ramp Check pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk menangani masalah ODOL di tahun 2025. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah melibatkan langsung para sopir dalam proses perumusan regulasi dan rencana aksi penanganan ODOL.

“Para pengemudi akan dilibatkan dalam penyusunan regulasi dan rencana aksi. Jadi mereka bukan hanya objek, tetapi juga subjek dalam kebijakan ini,” ujar Aan Suhanan dalam program Beritasatu Sore, Rabu (02/07).

Aan mengakui, selama ini kebijakan ODOL kerap dinilai hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, sehingga menuai penolakan dari kalangan sopir truk. Padahal, penanganan ODOL seharusnya mencakup perlindungan terhadap pengemudi, serta pengawasan yang terintegrasi.

Ia menambahkan, program penertiban ODOL sebenarnya telah digulirkan sejak 2016 dan sempat berjalan hingga 2023. Kini, Kemenhub bersama sejumlah kementerian terkait tengah merumuskan pendekatan baru yang lebih holistik.

“Kami sepakat bahwa penyelesaian ODOL tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Harus ada sistem pembinaan, pengawasan, serta skema insentif dan disinsentif yang adil bagi kendaraan logistik,” jelasnya.

Aan menekankan bahwa isu ODOL melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri logistik, hingga sopir truk yang menjadi ujung tombak rantai distribusi nasional. Oleh sebab itu, kolaborasi dan dialog antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bisa diterapkan di lapangan, bukan hanya sekadar wacana di atas kertas.

Artikel ODOL Tak Lagi Hanya Soal Sanksi, Kemenhub Ajak Sopir Susun Regulasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.