Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan jumlah penumpang kereta api yang berangkat pada April 2026 mencapai 48,28 juta orang. Angka tersebut meningkat 7,65 persen dibandingkan April 2025.

“Secara tahunan sebagian besar moda transportasi mengalami penurunan, hanya moda angkutan kereta yang mengalami peningkatan sebesar 7,65%,” kata Pudji dalam konferensi pers BPS di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, sektor transportasi udara mencatat penurunan jumlah penumpang. BPS mencatat penumpang angkutan udara domestik sebanyak 4,57 juta orang atau turun 15,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk penerbangan internasional, jumlah penumpang tercatat 1,56 juta orang, turun 1,78 persen secara tahunan.

Tren penurunan juga terjadi pada moda transportasi laut dan penyeberangan. Jumlah penumpang angkutan laut domestik pada April 2026 mencapai 2,93 juta orang atau turun 9,81 persen dibandingkan April tahun sebelumnya.

Adapun angkutan penyeberangan yang dioperasikan oleh Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) mengalami penurunan paling tajam. Jumlah penumpangnya tercatat 4,69 juta orang atau merosot 24,99 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pudji menjelaskan, secara bulanan jumlah penumpang angkutan udara domestik, angkutan laut domestik, dan layanan penyeberangan ASDP juga mengalami penurunan pada April 2026. Sebaliknya, jumlah pengguna kereta api dan penerbangan internasional justru meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sektor logistik, kinerja angkutan barang menunjukkan hasil yang lebih positif. Volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai 45,10 juta ton pada April 2026 atau tumbuh 16,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan juga terjadi pada angkutan barang kereta api. Volume pengangkutan tercatat mencapai 6,18 juta ton atau naik 5,05 persen secara tahunan.

Sebaliknya, angkutan barang melalui jalur udara domestik mengalami penurunan. BPS mencatat volume barang yang diangkut hanya sekitar 50 ribu ton atau turun 6,73 persen dibandingkan April 2025.

Menurut Pudji, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, volume angkutan barang melalui laut domestik meningkat 4,31 persen, sedangkan angkutan barang kereta api tumbuh 5,96 persen. Di sisi lain, angkutan barang udara domestik masih menunjukkan tren pelemahan.

Data BPS tersebut menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas dan distribusi barang. Di tengah penurunan jumlah penumpang pada berbagai moda transportasi lainnya, sektor perkeretaapian mampu mempertahankan pertumbuhan baik pada layanan penumpang maupun angkutan barang.

Artikel Kereta Api Jadi Primadona Moda Transportasi Lain Mengalami Penurunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menjelaskan bahwa pembukaan jalur pelayaran langsung tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi dunia usaha di daerah.

“Ini peluang bagi pelaku usaha di Aceh. Kehadiran kapal ro-ro tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga penumpang, termasuk kontainer yang berada di atas kendaraan,” ujar Faisal saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) di Dinas Perhubungan Aceh, Jumat (24/4).

Menurutnya, rencana ini sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam memperluas konektivitas laut, terutama di tengah meningkatnya beban angkutan jalan. Selain itu, keberadaan jalur laut dinilai mampu mengurangi risiko kecelakaan serta menekan kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

“Dengan adanya alternatif jalur laut, beban angkutan jalan bisa berkurang. Ini juga menjadi solusi saat terjadi bencana, seperti putusnya jalan dan jembatan yang selama ini kerap mengganggu distribusi logistik,” kata Faisal.

Ia juga menyoroti faktor geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai alasan penting untuk mendorong efisiensi transportasi melalui jalur laut. Dengan tarif yang kompetitif, Faisal optimistis lintasan long distance ferry ini akan diminati pelaku usaha. Pemerintah Aceh pun siap mendukung dari sisi regulasi dan kebijakan.

Sementara itu, Executive Director Regional I PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Theresia Damayanti, menegaskan bahwa ASDP terus mengembangkan layanan penyeberangan berbasis kebutuhan pasar, khususnya sektor logistik.

Saat ini, ASDP mengoperasikan sekitar 218 kapal untuk lintasan komersial maupun perintis. “Kami ingin memastikan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan lintasan jarak jauh seperti Jakarta – Banda Aceh,” ujarnya.

Theresia menambahkan, potensi rute tersebut cukup besar mengingat kebutuhan logistik Banda Aceh masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa.

“Melalui konsep ro-ro trucking, pengiriman bisa lebih cepat, hanya 3,5 hari dan meminimalisir kerusakan barang. Ini menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha,” kata Theresia.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas dapat diangkut melalui kapal ro-ro, mulai dari hasil perikanan, kendaraan, hingga kebutuhan industri. Namun, kepastian volume muatan tetap menjadi faktor penting agar tarif yang ditetapkan bisa bersaing.

Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari berbagai pemangku kepentingan. Ketua Organda Aceh, Ramli, menilai tingginya biaya transportasi darat dari Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di Aceh.

“Kalau lewat darat bisa sampai seminggu dengan berbagai risiko. Kalau ada jalur laut langsung, tentu ini sangat membantu dan bisa menekan inflasi,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, T. Jailani Yacob. Ia menilai jalur pelayaran langsung ini akan membuka peluang baru bagi dunia usaha, khususnya dalam menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Kadin juga mendorong adanya kepastian kebijakan serta dukungan lintas sektor agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh, Zulfandi, turut menyampaikan dukungannya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini rantai logistik masih terpusat di Belawan, Medan, dengan biaya yang relatif tinggi.

Biaya pengiriman dari Banda Aceh ke Jakarta melalui jalur darat berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram. Sementara melalui jalur laut, biaya dapat ditekan signifikan menjadi sekitar Rp500 per kilogram.

Zulfandi berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan jaminan kebijakan yang kuat agar operasional ASDP berjalan stabil tanpa terganggu persaingan tarif yang tidak sehat.

“Harus ada komitmen bersama agar jalur ini benar-benar berjalan,” katanya.

Artikel Kapal Ferry Jakarta Aceh Segera Dibuka, Ini Dampaknya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa hingga pukul 16.00 WITA, seluruh kendaraan telah masuk ke area buffer zone sehingga tidak ada lagi antrean di akses menuju pelabuhan. “Kami bersama stakeholder terus melakukan mitigasi agar antrean tidak kembali terjadi dan arus lalu lintas kembali normal,” ujar Aan sebagaimana siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (19/3).

Sebagai upaya mengurai kepadatan, Kemenhub mempercepat waktu pelayanan di pelabuhan dengan mengoptimalkan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) menjadi sekitar 15 menit.

Di samping itu, jumlah armada kapal pada lintasan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk ditambah hingga mencapai 40 unit, di mana 30 kapal di antaranya telah menerapkan sistem TBB guna mempercepat rotasi layanan.

Kebijakan ini diambil untuk menekan waktu tunggu (port time) sehingga kendaraan dapat segera menyeberang tanpa terjadi penumpukan di kawasan pelabuhan.

Kemenhub menargetkan kondisi lalu lintas kembali lancar sepenuhnya sebelum Hari Raya Nyepi, mengingat potensi lonjakan kendaraan di jalur penyeberangan Bali–Jawa.

Aan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat kepolisian, operator penyeberangan, hingga masyarakat yang telah mematuhi aturan. “Terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bekerja sama sehingga antrean kendaraan bisa teratasi,” pungkasnya.

Artikel Antrean Gilimanuk Terurai, Kemenhub Ungkap Strategi Kilat 15 Menit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V berhasil menuntaskan proses hibah sejumlah aset strategis sektor transportasi yang sempat tertunda selama tiga tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan KPK agar aset negara tidak terbengkalai akibat ketidakpastian kewenangan serta keterbatasan anggaran pemeliharaan di daerah.

Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah aset Pelabuhan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO), serta Menara Air Traffic Control (ATC) di Kota Sorong kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Kantor Kemenhub.

Melalui pengalihan kewenangan ini, total nilai aset negara yang berhasil diamankan mencapai Rp107,7 miliar. Rinciannya meliputi Pelabuhan Waisai dengan nilai Rp81 miliar, serta Gedung VIP Bandara DEO beserta infrastruktur pendukung senilai Rp26,7 miliar.

Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menekankan bahwa hibah aset tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan layanan transportasi sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan Papua Barat Daya. Dengan pengelolaan oleh pemerintah pusat, standar pelayanan dan keselamatan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

“Ini adalah aset strategis transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Sorong,” ujar Dian dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Senin (2/2).

Ia menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan transportasi di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi dan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, KPK mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“KPK hadir untuk memastikan solusi. Aset negara harus dimanfaatkan maksimal dan tidak boleh mangkrak,” tegasnya.

Dari pihak pemerintah daerah, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan harapannya agar pengalihan pengelolaan ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano menilai keterlibatan pemerintah pusat sebagai langkah penting dalam memperkuat fungsi Pelabuhan Waisai sebagai gerbang utama transportasi laut dan pariwisata.

“Mengelola gerbang transportasi laut memerlukan standar teknis dan keamanan tinggi dengan anggaran besar. Kami optimistis, dengan pengelolaan pusat, Pelabuhan Waisai dapat berkembang jauh lebih baik,” ujar Orideko.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lolan Andi S. Panjaitan, menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari mandat pelayanan publik. Pemerintah pusat berkomitmen untuk segera mengoptimalkan aset yang dihibahkan agar memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta kualitas layanan bagi masyarakat dan wisatawan.

“Pengelolaan pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi,” kata Lolan.

Artikel KPK Amankan Aset Transportasi Rp107,7 Miliar di Papua Barat Daya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa IoS merupakan layanan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar selama perjalanan menuju wilayah Indonesia.

“Dalam mekanisme ini, dokumen seperti paspor dan visa diperiksa terlebih dahulu sebelum kapal bersandar di pelabuhan. Langkah ini mempercepat proses kedatangan dan mengurangi antrean di pelabuhan, sehingga memberikan kenyamanan bagi warga Indonesia yang baru berlayar maupun wisatawan asing,” ujar Yuldi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Layanan Imigrasi Langsung di Atas Kapal

Dalam penerapan sistem IoS, petugas imigrasi akan naik ke kapal pesiar yang berlayar dari luar negeri menuju Indonesia sejak di pelabuhan keberangkatan. Selama perjalanan, petugas melakukan verifikasi daftar penumpang dan awak kapal serta pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

Dengan begitu, ketika kapal tiba di pelabuhan Indonesia, penumpang dapat langsung melanjutkan perjalanan tanpa perlu antre di konter imigrasi.

Menurut Yuldi, sistem IoS terbukti efektif memperlancar alur kedatangan kapal pesiar yang biasanya mengangkut ribuan penumpang sekaligus.

Ribuan Penumpang Telah Dilayani

Sejak periode Oktober 2022 hingga April 2025, layanan IoS Ditjen Imigrasi telah melayani 215.453 penumpang kapal pesiar dari berbagai negara, antara lain: Australia sebanyak 11.523 penumpang, Amerika Serikat 8.460 penumpang dan Inggris 7.504 penumpang

Selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025, tercatat 2.515 penumpang memanfaatkan layanan IoS, sedangkan pada momentum Idulfitri 2025 jumlahnya meningkat menjadi 18.329 penumpang.

Pelabuhan Strategis IoS

Beberapa pelabuhan utama yang menjadi titik sandar kapal pesiar di Indonesia meliputi:

• Pelabuhan Benoa (Bali)
  
• Pelabuhan Labuan Bajo (NTT)
  
• Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta)
  
• Pelabuhan Sabang (Aceh)
  
• Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah)
  

“Pelabuhan Benoa menjadi yang paling sibuk, dengan total 48 kapal pesiar yang bersandar selama periode tersebut,” jelas Yuldi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keimigrasian di jalur laut, khususnya pada kapal pesiar internasional.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami ingin memastikan proses pemeriksaan keimigrasian berlangsung lebih cepat, aman, dan nyaman bagi penumpang maupun awak kapal. Selain itu, langkah ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi industri pariwisata bahari dan ekonomi lokal di kawasan pelabuhan,” ujar Yuldi menegaskan.

Artikel Tak Perlu Antre, Imigrasi Kini Layani Pemeriksaan Paspor di Atas Kapal Pesiar Menuju Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, dalam kunjungan kerjanya ke galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025), menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan BBM subsidi jenis solar yang disalurkan pemerintah kepada kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) digunakan sesuai ketentuan.

Dalam kunjungan tersebut, tim BPH Migas melakukan inspeksi langsung ke kapal penumpang KM Umsini yang tengah menjalani perbaikan di galangan PT PAL. Pemeriksaan dilakukan untuk meninjau sisa BBM subsidi yang telah disalurkan namun belum sepenuhnya digunakan.

Dilansir dari laman berita satu, Halim menjelaskan bahwa sisa BBM tersebut harus segera dipindahkan dengan prosedur yang aman guna menjaga keselamatan selama proses perbaikan kapal berlangsung. Ia menekankan bahwa pemindahan BBM tidak dapat dilakukan sembarangan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Seluruh proses harus sesuai aturan dan diawasi ketat oleh pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, serta surveyor independen terakreditasi. Ada mekanisme khusus yang mengatur pengawasan dan pemindahan BBM subsidi ini ke kapal penumpang lain,” ujar Halim.

Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen BPH Migas untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat, khususnya melalui layanan transportasi laut yang terjangkau dan aman.

Artikel BPH Migas: BBM Subsidi untuk Kapal Pelni Harus Tepat Sasaran dan Aman pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hingga 20 Juni 2025, atau dalam waktu hanya 15 hari sejak diberlakukan, sudah 40 persen dari total kuota subsidi terserap. Antusiasme ini menunjukkan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat dari kebijakan tersebut.

Direktur Utama PELNI, Tri Andayani, menjelaskan bahwa potongan harga tiket ini berdampak langsung terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa liburan panjang seperti sekarang.

“Program ini berjalan hingga akhir Juli, dan dalam dua pekan saja sudah terlihat lonjakan signifikan. Dari total kuota stimulus senilai Rp134 miliar, sebanyak 40 persen telah dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Tri, kombinasi antara momentum libur sekolah dan Iduladha menjadikan periode ini sebagai musim puncak yang menyerupai arus mudik Lebaran. “Ini bisa dibilang peak season rasa mudik,” tambahnya.

Sejak diberlakukan pada 5 Juni, jumlah tiket kapal PELNI yang terjual mencapai 310.000, naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatat 208.000 tiket. Kenaikan ini juga didukung oleh kebijakan dispensasi kapasitas dari Kementerian Perhubungan yang rata-rata mencapai 52 persen.

Tri juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas dukungan penuh terhadap program ini. “Kami sangat berterima kasih karena program stimulus ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik, termasuk dalam hal pemberian potongan harga hingga 50 persen untuk tiket kapal,” ungkapnya.

Meski volume penumpang melonjak, PELNI tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan. “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kami memastikan bahwa keamanan dan kenyamanan penumpang tetap terjaga,” tegas Tri.

Artikel Stimulus Ekonomi PELNI Catat Lonjakan Penumpang Kapal Selama Liburan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa ASDP bukan sekadar operator jasa penyeberangan, tetapi juga berperan sebagai motor pembangunan nasional. “Kami tak hanya menyediakan transportasi laut. ASDP hadir sebagai bagian dari solusi dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, membuka keterisolasian kawasan 3T, serta mempercepat pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing,” ujarnya.

Saat ini, ASDP mengoperasikan lebih dari 300 lintasan ferry jarak pendek yang menghubungkan wilayah strategis di Indonesia, termasuk rute utama Merak–Bakauheni yang menjadi jalur vital antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, ASDP juga mengelola dua lintasan jarak jauh (Long Distance Ferry/LDF), yakni Balikpapan–Parepare dan Jangkar–Lembar, untuk memperkuat distribusi logistik lintas pulau.

Menjangkau Wilayah 3T Lewat Lintasan Perintis

Dalam rangka mendukung keterhubungan wilayah terpencil, ASDP mengelola sekitar 210 lintasan perintis dengan armada 83 kapal, sesuai amanat Permenhub No. PM 60 Tahun 2021. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi angkutan perintis senilai Rp450,4 miliar, sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak mobilitas warga di pelosok.

Heru menekankan bahwa layanan perintis bukan sekadar penugasan negara, melainkan wujud misi sosial untuk menghadirkan keadilan dalam akses transportasi laut. “Beberapa rute perintis kini telah berkembang dan beralih menjadi rute komersial, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Sebagai bukti, pada tahun 2023 terdapat 10 rute perintis yang telah naik kelas menjadi layanan komersial karena peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas ekonomi.

Pelabuhan sebagai Destinasi: Konsep Pariwisata Terpadu ala ASDP

Lebih dari sekadar titik transit, ASDP kini mengembangkan pelabuhan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata terpadu. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan pelabuhan dengan destinasi wisata unggulan dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu proyek strategis adalah Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan, yang dibangun di atas lahan seluas 160 hektare. Tak hanya menjadi jalur utama penyeberangan saat arus mudik, kawasan ini kini berkembang menjadi ruang publik modern, lengkap dengan Siger Market (pusat UMKM), galeri seni, dan amphitheater berkapasitas hingga 10.000 penonton.

“Pelabuhan kini tidak lagi hanya sekadar tempat naik-turun penumpang, tapi pintu masuk pertama menuju pengalaman wisata yang menyeluruh. Melalui konsep waterfront yang menyatu dengan ekonomi lokal, ASDP ingin menjadikan pelabuhan sebagai motor pertumbuhan, wadah pemberdayaan UMKM, dan pemantik daya saing pariwisata nasional,” pungkas Heru.

Artikel ASDP Dorong Pariwisata Waterfront dan Akses Transportasi 3T pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Tujuan utama dari langkah ini adalah menjaga ketahanan bisnis PIS di tengah situasi global yang terus berubah,” ujar Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suhendra, dalam pernyataan resminya pada Jumat (23/5).

Menurut Eka, dinamika geopolitik saat ini masih memberikan tekanan besar terhadap aktivitas perdagangan dunia. Mulai dari kebijakan tarif global, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan antara India dan Pakistan, hingga instabilitas di kawasan Timur Tengah, semuanya turut memengaruhi sektor pelayaran dan logistik energi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, PIS terus memperluas rute pelayaran, baik dalam negeri maupun internasional. Saat ini, perusahaan telah menghubungkan pelayanannya ke 65 negara di berbagai belahan dunia.

Untuk memperkuat kehadiran global, PIS juga telah membuka tiga kantor perwakilan strategis di Singapura, Dubai, dan London. Kehadiran kantor-kantor ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi PIS sebagai pemain logistik maritim dan energi berkelas dunia.

Hasilnya, kontribusi pendapatan dari pasar non-captive (di luar pelanggan tetap Pertamina Group) meningkat signifikan, mencapai 64 persen sepanjang tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski agresif dalam ekspansi, Eka menekankan bahwa PIS tetap berkomitmen menjalankan perannya sebagai bagian dari BUMN strategis. “Kami tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga berperan menjaga ketahanan energi nasional melalui sistem logistik laut yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penguatan jaringan pelayaran dan layanan logistik, PIS juga mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai poros maritim dunia, serta meningkatkan konektivitas laut yang efisien dan kompetitif baik secara nasional maupun regional.

Selain memperluas cakupan pasar, PIS juga aktif mengembangkan jenis produk angkutannya. Walaupun tetap fokus pada sektor energi, perusahaan mulai merambah ke segmen potensial lainnya, seperti dry bulk (kargo curah kering).

“PIS terus mempelajari peluang-peluang baru di luar sektor energi. Salah satu langkah nyata adalah masuk ke pasar dry bulk. Ini menjadi upaya strategis kami dalam memperluas portofolio dan mengantisipasi dampak dari ketegangan geopolitik global yang semakin kompleks,” tutup Eka.

Artikel PIS Ekspansi Global dan Diversifikasi Kargo untuk Stabilitas Bisnis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Armada dan Teknik PELNI, Robert MP Sinaga, mengatakan bahwa pemasangan MES di seluruh kapal PELNI telah selesai dilakukan. Kapal terakhir yang dipasang MES adalah KM Binaiya pada bulan September 2024. Total, sebanyak 22 kapal telah dipasang MES pada 2024, sementara empat kapal lainnya telah dipasang pada akhir 2023.

Keberadaan MES akan memperkuat sistem keselamatan kapal PELNI, yang sudah dilengkapi dengan jaket pelampung, sekoci, dan perahu karet. Semua alat keselamatan ini akan menjalani inspeksi tahunan sebagai bagian dari perawatan rutin kapal.

MES, yang berupa jaring pengaman, berfungsi untuk evakuasi penumpang dengan menurunkan mereka dari geladak kapal menuju perahu karet yang sudah disiapkan di permukaan laut.

“Dengan MES, penumpang bisa turun ke perahu karet tanpa perlu melompat dari ketinggian, sehingga risiko dapat diminimalisir dan proses evakuasi menjadi lebih cepat,” ujar Robert dikutip dari keterangan tertulis.

Saat ini, di 26 kapal penumpang PELNI, tersedia 72.816 jaket keselamatan, 1.794 unit life-raft dengan total kapasitas 44.850 orang, dan 226 unit sekoci dengan kapasitas 25.805 orang. Pada tahun 2025, PELNI berencana untuk memasang lebih banyak MES untuk memenuhi standar internasional, dengan mengacu pada aturan SOLAS 1974 yang telah diadopsi Indonesia pada 1980. Setiap kapal diharapkan memiliki MES di kedua sisi dek kapal.

Selain itu, untuk memastikan kesiapan kapal-kapal PELNI dalam melayani angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan akan melaksanakan uji petik di seluruh kapal PELNI. Uji petik ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua alat kenavigasian dan keselamatan berfungsi dengan baik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu hingga 30 November 2024 untuk perbaikan.

Artikel PELNI Tingkatkan Keamanan dengan Penambahan MES di Setiap Kapal pertama kali tampil pada Katafoto.id.