Tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Selain mendukung mobilitas, aktivitas di stasiun juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, UMKM, hingga pusat oleh-oleh di berbagai daerah.

Berdasarkan data KAI, berikut 10 stasiun kereta api jarak jauh dengan pergerakan pelanggan terbanyak selama Semester I 2026:

1. Stasiun Pasar Senen: 3.849.606 pelanggan
2. Stasiun Gambir: 3.227.508 pelanggan
3. Stasiun Yogyakarta: 3.217.240 pelanggan
4. Stasiun Semarang Tawang: 2.152.894 pelanggan
5. Stasiun Surabaya Gubeng: 1.904.845 pelanggan
6. Stasiun Purwokerto: 1.839.475 pelanggan
7. Stasiun Surabaya Pasarturi: 1.823.529 pelanggan
8. Stasiun Semarang Poncol: 1.740.518 pelanggan
9. Stasiun Solo Balapan: 1.706.290 pelanggan
10. Stasiun Bandung: 1.694.448 pelanggan

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan tingginya mobilitas pelanggan mencerminkan peran strategis stasiun yang kini tidak hanya berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan kereta.

“Sebagian besar stasiun dengan jumlah pelanggan tertinggi berada di kota-kota yang menjadi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, budaya, hingga destinasi wisata. Aktivitas penumpang di kawasan tersebut turut menggerakkan perekonomian lokal melalui meningkatnya permintaan terhadap layanan transportasi lanjutan, hotel, restoran, serta pelaku UMKM,” ujar Anne Purba dikutip dalam keterangan tertulis. 

Stasiun Pasar Senen kembali menempati posisi pertama sebagai stasiun dengan mobilitas pelanggan tertinggi. Sebagai gerbang utama perjalanan kereta api dari Jakarta menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa, tingginya arus penumpang turut mendorong aktivitas ekonomi di kawasan sekitarnya.

Sementara itu, Stasiun Gambir tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang melakukan perjalanan dinas, bisnis, maupun wisata. Lokasinya yang berada di pusat ibu kota memberikan kemudahan akses menuju kawasan perkantoran, pusat pemerintahan, hotel, dan berbagai destinasi wisata.

Di sisi lain, Stasiun Yogyakarta terus mempertahankan posisinya sebagai pintu masuk utama wisatawan yang berkunjung ke Kota Gudeg. Kedekatannya dengan kawasan Malioboro, pusat kebudayaan, kampus, dan destinasi kuliner menjadikan stasiun ini selalu dipadati penumpang.

Mobilitas tinggi juga tercatat di sejumlah kota lain seperti Semarang, Surabaya, Purwokerto, Solo, dan Bandung. Kondisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang nyaman, aman, dan efisien.

Anne menegaskan, KAI berkomitmen menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman sejak pelanggan tiba di stasiun hingga mencapai tujuan. Menurutnya, stasiun tidak hanya menjadi tempat naik dan turun kereta, tetapi juga bagian penting dari pengalaman perjalanan yang memberikan kenyamanan bagi setiap pelanggan.

Artikel Pasar Senen Masih Jadi Raja, Ini Daftar 10 Stasiun Kereta Tersibuk di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 bertema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7).

Menurut Prabowo, fungsi KDKMP tidak hanya sebatas koperasi simpan pinjam yang mengandalkan dana dari anggota. Ke depan, koperasi tersebut juga akan menghadirkan layanan kredit mikro dan supermikro untuk mendukung pelaku usaha kecil dan masyarakat di desa.

Ia mengatakan salah satu program pembiayaan yang akan disediakan adalah kredit tanpa agunan dengan suku bunga sebesar 8 persen per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dibandingkan skema pinjaman yang selama ini dikenakan bunga jauh lebih tinggi.

Prabowo menyebutkan sebelumnya masyarakat harus menghadapi bunga pinjaman hingga sekitar 22 persen per tahun. Dengan penurunan bunga menjadi 8 persen, akses pembiayaan diharapkan menjadi lebih terjangkau dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Selain layanan pembiayaan, KDKMP juga akan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi. Fasilitas tersebut meliputi toko kebutuhan pokok, unit simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, pusat logistik, gudang penyimpanan, hingga gudang berpendingin (cold storage).

Keberadaan gudang berpendingin dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas lainnya agar memiliki masa simpan lebih lama dan nilai jual yang tetap terjaga.

Presiden juga menegaskan KDKMP akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi dari pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, distribusi bantuan diharapkan lebih tepat sasaran sehingga hanya diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ia menekankan seluruh barang subsidi harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak boleh diperjualbelikan. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, KDKMP diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Kopdes Merah Putih Siap Salurkan Barang Subsidi dan Kredit Murah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Destry mengungkapkan, pada triwulan I 2026 sektor produk halal tumbuh 6,21 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,6 persen. Meski demikian, ia menilai potensi tersebut hanya dapat terus berkembang melalui kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan lupa, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga asosiasi harus terus diperkuat agar ekonomi dan keuangan syariah semakin berkembang,” kata Destry saat membuka Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (Fesyar KTI) 2026 di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Dalam kesempatan itu, Destry optimistis target transaksi senilai Rp12,5 miliar selama penyelenggaraan Fesyar KTI 2026 dapat tercapai. Target tersebut terdiri atas business matching sebesar Rp11 miliar dan penjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp1,5 miliar.

“Business matching sebesar Rp11 miliar dan penjualan produk UMKM Rp1,5 miliar harus bisa dicapai. Dengan sinergi, saya yakin target tersebut dapat terealisasi,” tegasnya.

Fesyar KTI 2026 menghadirkan beragam pelaku usaha, lembaga keuangan, dan institusi pendukung pengembangan ekonomi syariah. Sebanyak 19 tenant UMKM ikut berpartisipasi dalam pameran, didampingi 111 produk unggulan yang dipasarkan melalui Halal Mart.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati 34 stan kuliner khas Kawasan Timur Indonesia, mengunjungi 11 booth perbankan syariah, enam lembaga wakaf, serta empat halal center yang memberikan berbagai layanan dan edukasi terkait industri halal.

Tak hanya menjadi ajang promosi produk, Fesyar KTI 2026 juga menghadirkan sejumlah forum diskusi dan seminar. Berbagai agenda yang digelar antara lain Wakaf Goes to Campus, Syariah Financing Forum, talkshow mengenai branding halal, gaya hidup halal (halal lifestyle), modest fashion, hingga Flagship Economic Forum yang membahas penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Artikel Produk Halal RI Tumbuh 6,21 Persen, BI Dorong Kolaborasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Walla, mengatakan banyak UMKM mengalami peningkatan penjualan, namun belum diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan secara baik. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang masih kesulitan menghitung keuntungan bersih setelah memperhitungkan biaya operasional dan kewajiban pajak.

“Supaya efektif perlu ada dua hal; kebijakannya bisa jalan, tetapi peningkatan kapasitas, pengelolaan keuangan juga harus jalan,” kata Ronald kepada wartawan seusai kickoff Diplomat Success Challenge 2026 di Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Ronald, program pendampingan bagi UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi keuangan hingga penguatan kemampuan manajemen usaha agar pelaku UMKM semakin siap menghadapi perkembangan dunia bisnis.

Ia menilai tantangan yang dihadapi UMKM tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan informasi pasar yang lebih luas serta akses terhadap jaringan pemasaran agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Selain itu, Ronald mendorong pemerintah memperkuat ekosistem pendukung perpajakan, salah satunya dengan memperbanyak layanan konsultan pajak yang dapat diakses pelaku UMKM. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Marketplace Resmi Memungut PPh Pasal 22

Dilansir dari laman berita satu, pemerintah mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui sejumlah marketplace sejak 1 Juli 2026. Empat platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Berdasarkan aturan itu, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau nilai transaksi penjual yang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemerintah menegaskan mekanisme tersebut bukan merupakan pajak baru. Pungutan yang dilakukan marketplace merupakan bagian dari sistem withholding tax atau pemungutan di muka yang nantinya diperhitungkan sebagai pelunasan maupun kredit pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, marketplace bertugas memungut PPh Pasal 22 saat transaksi berlangsung, menyetorkannya ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Sementara itu, UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.

Artikel Pajak Marketplace Berlaku, Apindo Minta UMKM Diberi Pendampingan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Bupati Nagan Raya, Raja Sayang, mengatakan batu giok merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi ikon daerah apabila dikelola secara optimal.

“Promosi batu giok khas Nagan Raya terus kami lakukan. Ini merupakan kekayaan alam yang harus kita manfaatkan secara baik agar semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Raja Sayang di Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis (2/7).

Menurut Raja Sayang, batu giok asal Nagan Raya telah beberapa kali mengikuti berbagai kontes batu mulia di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi memperkenalkan kualitas produk kepada masyarakat maupun komunitas pecinta batu mulia.

Terbaru, batu giok Nagan Raya kembali menorehkan prestasi dalam kontes batu mulia yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, batu giok tersebut juga tampil dalam ajang serupa di Kota Medan, Sumatra Utara.

“Keikutsertaan dalam berbagai kontes ini menjadi langkah nyata untuk memperkenalkan batu giok Nagan Raya sekaligus membuktikan kualitasnya mampu bersaing dengan batu mulia dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, Nagan Raya dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu giok berkualitas tinggi. Karena itu, potensi tersebut perlu dikembangkan melalui proses pengolahan agar memiliki nilai tambah, bukan hanya dipasarkan dalam bentuk bahan baku.

“Batu giok perlu diolah menjadi produk kerajinan bernilai jual tinggi sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Batu giok Nagan Raya memiliki beragam potensi pemanfaatan. Selain dijadikan batu cincin, material tersebut juga dapat diolah menjadi gelang, kalung, papan nama, tongkat komando, cendera mata, hingga berbagai produk kerajinan lainnya.

Raja Sayang juga mengajak para pengrajin dan pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi sehingga produk berbahan batu giok semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Sebagai bagian dari upaya promosi, Raja Sayang menyerahkan cendera mata berupa papan nama dan gelang berbahan batu giok kepada Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pengenalan batu giok Nagan Raya sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pengembangan industri kerajinan berbasis batu alam.

Dalam kunjungan tersebut, Raja Sayang juga menyempatkan diri mengunjungi sentra pengrajin batu hijau di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia berdialog dengan salah seorang pengrajin bernama Mulyono sekaligus melihat langsung proses produksi, mulai dari pemotongan batu, pembentukan, hingga tahap akhir atau finishing.

Artikel Batu Giok Nagan Raya Bidik Pasar Nasional hingga Internasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertumbuhan jumlah UMKM binaan tersebut berlangsung secara bertahap setiap tahun. Pada 2022, program ini melahirkan 16 UMKM baru, kemudian bertambah 15 UMKM pada 2023. Sementara itu, sepanjang periode 2024 hingga 2025, lima pelaku usaha baru kembali bergabung sehingga total UMKM yang dibina mencapai 36 unit.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi SIG dalam menciptakan nilai bersama (creating shared value) antara perusahaan dan masyarakat di sekitar area operasional. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis.

Program pemberdayaan yang dijalankan SIG menerapkan pendampingan secara menyeluruh atau end-to-end. Mulai dari pelatihan peningkatan keterampilan, penyediaan sarana produksi, hingga pendampingan dalam memperluas akses pemasaran, seluruh tahapan dirancang agar UMKM mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen keberlanjutan SIG yang menempatkan aspek sosial sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menegaskan bahwa pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas perusahaan dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.

“SIG percaya bahwa keberhasilan Perusahaan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan UMKM menjadi salah satu upaya kami untuk memastikan masyarakat sekitar dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing,” ujar Vita Mahreyni.

Manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Salah satunya Kusmiyatun, pemilik usaha olahan ikan asap, yang mengaku usahanya berkembang setelah memperoleh pendampingan dari SIG.

“Sekarang tempat usaha lebih nyaman dan penghasilan meningkat,” ujarnya.

Pendampingan yang diberikan SIG juga berhasil memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM. Berbagai produk makanan ringan hasil olahan masyarakat kini telah dipasarkan di toko modern maupun pusat oleh-oleh di Kabupaten Tuban. Peningkatan akses pasar tersebut mendorong omzet usaha mencapai jutaan rupiah setiap bulan sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.

Artikel SIG Bikin Puluhan UMKM Naik Kelas, Ekonomi Desa Berkembang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan itu bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. Menurutnya, pemerintah hanya mengubah mekanisme pemungutan agar proses pembayaran pajak dari transaksi online menjadi lebih efektif.

Meski demikian, implementasi aturan tersebut masih menunggu konfirmasi akhir dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika seluruh persiapan telah rampung, kebijakan itu diperkirakan mulai diberlakukan pada bulan depan.

“Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP), tetapi bukan pajak tambahan,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

Dalam skema yang tengah disiapkan pemerintah, marketplace akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak atas transaksi penjualan yang dilakukan para pedagang di platform digital. Dengan sistem tersebut, proses pemungutan pajak diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, serta lebih mudah diawasi oleh otoritas.

Purbaya menekankan bahwa objek pemungutan pajak bukanlah perusahaan marketplace, melainkan kewajiban perpajakan para pedagang yang memanfaatkan platform digital untuk berjualan.

“Marketplace enggak dipajaki, tetapi PPN yang mereka biasa enggak bayar sekarang bayar,” ujarnya.

Menurut Purbaya, penyempurnaan mekanisme ini bertujuan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha yang berjualan secara konvensional dan pedagang yang memasarkan produknya melalui platform digital. Selama ini, pemerintah menerima berbagai masukan dari pelaku usaha offline yang menilai terdapat perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka (pedagang offline) bayar PPN, kok yang (pedagang) online enggak bayar, gitu kira-kira,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah ingin menghadirkan level playing field yang lebih adil sehingga seluruh pelaku usaha, baik offline maupun online, menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan yang sama.

“Hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang,” ujar Purbaya.

Melalui pelibatan marketplace sebagai pemungut pajak, pemerintah berharap tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku usaha digital dapat meningkat. Sebab, proses pembayaran pajak nantinya akan terintegrasi langsung dengan sistem transaksi yang berlangsung di platform.

Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, mekanisme tersebut juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital sekaligus mempersempit ruang bagi praktik shadow economy yang selama ini sulit terdeteksi.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan baru ini tidak mengubah ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel Mulai Bulan Depan Pedagang Online di Marketplace Bakal Dipungut Pajak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa peran Himbara tidak lagi sebatas lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan. Bank-bank pelat merah tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan besarnya peran Himbara tercermin dari nilai kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia.

“Dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Rosan dikutip dalam keterangan tertulis Senin (22/06)

Menurut Rosan, nilai kapitalisasi tersebut menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo, lanjutnya, berharap Himbara dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Melalui penguatan peran tersebut, pemerintah ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Peran Himbara tidak hanya diukur dari pencapaian laba, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor usaha yang lebih besar,” kata Rosan.

Sinergi Kian Kuat Bersama Danantara

Pada kesempatan terpisah, pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin menilai transformasi peran Himbara semakin menguat setelah hadirnya Danantara sebagai pengelola BUMN. Menurutnya, koordinasi yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih efektif.

“Di bawah koordinasi Danantara dan arahan Presiden, terdapat penguatan sinergi antarlembaga perbankan negara sehingga fungsi intermediasi Himbara semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa penguatan peran Himbara harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Ia menilai perluasan mandat dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis sekaligus memperbesar basis nasabah, namun harus tetap diarahkan pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Tantangan terbesar Himbara ke depan bukan semata mengejar pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas, didukung manajemen risiko yang kuat, serta mampu menjaga profitabilitas secara berkelanjutan,” kata Amin.

Artikel Danantara Perkuat Sinergi Himbara untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konsumsi domestik, sektor pariwisata, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis, yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

Pada periode libur sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan potongan tarif transportasi darat dan laut yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,07 juta masyarakat.

Stimulus tersebut meliputi diskon tarif kereta api dan kapal laut sebesar 30 persen. Selain itu, pengguna jasa penyeberangan feri akan memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan hingga 100 persen.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini didukung anggaran Rp472,7 miliar dan diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus transportasi nonudara senilai Rp61,4 miliar yang ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 2,87 juta pengguna jasa transportasi.

Di sektor penerbangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp722 miliar untuk insentif PPN DTP tiket pesawat domestik selama musim liburan akhir tahun. Program tersebut diperkirakan akan dinikmati oleh sekitar 3,7 juta penumpang.

Qodari menegaskan, program stimulus transportasi ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas, memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” pungkasnya.

Melalui berbagai insentif tersebut, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama musim liburan meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, serta memperkuat aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Artikel Libur Sekolah dan Nataru Makin Hemat, Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Budi menjelaskan, penyempurnaan aturan PMSE difokuskan pada lima aspek utama. Kelima poin tersebut meliputi peningkatan visibilitas produk lokal, kemudahan legalitas bagi pelaku usaha, transparansi kemitraan dengan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, serta tata kelola teknologi digital yang lebih baik.

Menurutnya, revisi regulasi dilakukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, sehat, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat.

“Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Pemerintah mengatur sejumlah ketentuan penting, di antaranya pemberian prioritas tampilan bagi produk UMK dan produk dalam negeri di platform digital, kewajiban kepemilikan izin usaha bagi pedagang, transparansi biaya dan kebijakan promosi yang diterapkan platform, hingga penyediaan insentif promosi untuk UMK.

Selain itu, platform juga diwajibkan menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen. Regulasi ini turut mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam promosi dan pemasaran produk, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat.

Salah satu poin baru dalam revisi Permendag ini adalah penambahan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE), yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).

Model bisnis ride-hailing didefinisikan sebagai sistem elektronik di sektor transportasi darat yang dapat dilengkapi fitur perdagangan barang dan jasa dalam satu ekosistem aplikasi. Pengaturan yang dimaksud dalam regulasi ini berfokus pada aktivitas jual beli barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia.

Budi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur layanan transportasi yang diberikan platform ride-hailing.

Sementara itu, model bisnis OTA mencakup layanan penjualan dan pemesanan perjalanan secara elektronik kepada konsumen. Layanan tersebut meliputi penjualan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, hingga paket perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

“Penambahan dua model bisnis PMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” tambah Budi.

Mendag menyoroti pentingnya kewajiban kepemilikan perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem perdagangan elektronik yang lebih sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.

“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” jelas Budi.

Untuk mendukung proses penyesuaian, pemerintah memberikan masa transisi bagi para pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perizinan secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar proses formalitas dalam perdagangan digital tanpa mengganggu aktivitas usaha yang sudah berjalan.

“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring,” imbuh Budi.

Artikel Pedagang Online Wajib Tahu Aturan Ini, Permendag PMSE Resmi Berlaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.