Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah serius dalam menyelesaikan isu-isu krusial di Pulau Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.

“Minggu pertama Wakil Gubernur yang berkantor di Enggano, minggu kedua giliran Bupati Bengkulu Utara, dan minggu ketiga saya sendiri akan hadir langsung di sana,” kata Helmi dikutip dari laman berita satu pada Rabu (2/7).

Sebagai bentuk tindak lanjut Inpres, Pemprov Bengkulu telah membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertugas mengawal berbagai program pembangunan di Enggano dan wilayah pelabuhan.

Menurut Helmi, kehadiran langsung para pejabat tinggi di lapangan merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa persoalan di Enggano tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat jarak jauh atau menunggu laporan.

“Enggano tak bisa terus dibiarkan bermasalah. Harus ada tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.

Gubernur Helmi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar menginstruksikan Direktur Utama PT Pelindo untuk ikut berkantor di Enggano. Hal ini penting untuk mempercepat proyek pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi jalur utama logistik dan konektivitas bagi masyarakat Enggano.

“Kalau semua pihak hadir langsung di lokasi, hambatan bisa cepat diatasi,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, kapal Orca milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini telah bersiaga di perairan Enggano. Kapal ini beroperasi secara gratis untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan dan solusi nyata bagi masyarakat di wilayah terluar, serta memperkuat komitmen pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri.

Artikel Gubernur Bengkulu Minta Pejabat Bergilir Berkantor di Pulau Enggano pertama kali tampil pada Katafoto.id.