Ketiga proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Seluruh pelaksanaannya berada di bawah koordinasi PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), perusahaan yang dibentuk oleh Danantara Indonesia.

Bali menjadi daerah pertama yang memasuki tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun atau sekitar 170,4 juta dolar AS. Pemilihan Pulau Dewata sebagai lokasi perdana didasarkan pada meningkatnya persoalan pengelolaan sampah serta keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) yang selama ini menjadi tantangan bagi kawasan pariwisata tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman, mengatakan dimulainya pembangunan PSEL Bali menjadi tonggak penting dalam implementasi sistem pengelolaan sampah modern yang telah dipersiapkan melalui berbagai tahapan, mulai dari kajian teknis, investasi hingga pemilihan teknologi.

Fasilitas tersebut akan dibangun di kawasan Pedungan, Denpasar Selatan, dengan kapasitas mengolah hingga 1.500 ton sampah setiap hari atau setara sekitar 500 truk sampah berukuran standar. Proyek ini ditargetkan selesai dan mulai beroperasi secara bertahap pada semester pertama 2028.

“Pembangunan fasilitas PSEL di Bali bukan sekadar membangun pembangkit listrik, melainkan sistem pengelolaan sampah lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kami ingin memastikan sampah residu yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diolah secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” kata Fadli Rahman.

Persiapan pembangunan telah dimulai sejak Perpres Nomor 109 Tahun 2025 diterbitkan pada Oktober 2025. Setelah itu, Danantara menjalankan berbagai tahapan proyek, mulai dari pemilihan mitra teknologi dan penandatanganan Joint Venture Agreement pada Maret 2026, dilanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kota Bogor dan Bekasi pada April 2026. Seluruh proses tersebut bermuara pada peresmian pembangunan PSEL Bali yang berlangsung pada Rabu (8/7).

Gunakan Teknologi Berstandar Internasional

PSEL Bali akan mengadopsi teknologi Moving Grate Incinerator, sistem yang telah digunakan oleh sekitar 75 hingga 80 persen fasilitas Waste-to-Energy di berbagai negara. Teknologi ini menerapkan standar emisi yang mengacu pada regulasi Uni Eropa (European Industrial Emissions Directive/EU IED), sehingga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan teknologi insinerator generasi sebelumnya.

Dalam prosesnya, sampah yang masuk ke fasilitas terlebih dahulu dikeringkan selama lima hingga tujuh hari untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, sampah dibakar pada suhu di atas 850 derajat Celsius agar senyawa berbahaya terurai secara optimal dan tidak terlepas ke udara.

Energi panas hasil pembakaran kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan ke jaringan PLN.

Sementara itu, residu dari proses pengolahan juga dimanfaatkan kembali. Air lindi diolah menjadi air bersih, sedangkan bottom ash diproses menjadi bahan bangunan seperti batako. Dengan sistem tersebut, emisi dari pengelolaan sampah diperkirakan dapat ditekan hingga 80 persen dibandingkan metode penumpukan sampah di TPA.

Mampu Mengolah Hampir Separuh Sampah Bali

Kehadiran PSEL Bali diproyeksikan mampu menangani sekitar 44 persen total volume sampah di Pulau Dewata. Selain mengurangi ketergantungan terhadap TPA, proyek ini juga diharapkan menekan dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.

Proyek tersebut juga diperkirakan menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.

Dari sisi energi, fasilitas ini ditargetkan memproduksi listrik setiap tahun yang setara dengan kebutuhan sekitar 100.000 rumah tangga. Seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN melalui skema Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL/PPA) jangka panjang dengan tarif mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yakni sebesar US$0,20 per kWh.

Skema tersebut diharapkan meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek sehingga lebih menarik bagi investor. Dalam pelaksanaannya, pembangunan PSEL Bali juga menggandeng mitra teknologi internasional yang telah ditetapkan sejak Maret 2026.

Artikel PSEL Rp3 Triliun Dimulai, Bali Siap Ubah Gunungan Sampah Jadi Energi Listrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Jalal, volume sampah yang terus meningkat di berbagai daerah membutuhkan strategi yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi.

“Waste-to-Energy dapat menjadi bagian yang sah dari solusi pengelolaan sampah Indonesia, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, keterlibatan masyarakat terdampak, integrasi pemulung, serta transparansi pengelolaan lingkungan yang dapat diverifikasi publik,” kata Jalal saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, penolakan terhadap pembangunan fasilitas WtE tidak akan menghilangkan persoalan sampah yang terus bertambah setiap hari. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan melalui berbagai metode yang terintegrasi.

“Mulai dari pengurangan timbulan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan residu,” ujarnya.

Jalal menilai tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga karakteristik sampah yang didominasi limbah organik dengan kadar air tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas WtE perlu dibarengi dengan penguatan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga, kawasan komersial, hingga sektor industri.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat yang terdampak secara bermakna (meaningful engagement) dalam setiap tahapan proyek WtE. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh manfaat ekologis, ekonomi, maupun sosial dari pembangunan fasilitas tersebut.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam proses perizinan. Warga sekitar harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapatkan akses terhadap informasi emisi secara terbuka, serta memperoleh manfaat nyata dari proyek yang dibangun. Tanpa itu, WtE berpotensi kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutannya,” katanya.

Lebih lanjut, Jalal menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi WtE dapat beroperasi secara aman apabila didukung regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, serta tata kelola pengelolaan sampah yang efektif.

Ia meyakini, apabila pendekatan serupa diterapkan di Indonesia, WtE dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), tanpa hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.

“WtE juga mampu menekan risiko emisi metana, dan mendukung target pengelolaan sampah nasional yang lebih adil dan berkelanjutan, namun hanya apabila berbagai safeguards lingkungan dan sosial yang kokoh bisa benar-benar ditegakkan,” kata Jalal.

Pada kesempatan terpisah, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Waste-to-Energy membutuhkan lebih dari sekadar teknologi modern. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek.

Fadli mengatakan penerapan prinsip governance yang ketat menjadi prioritas dalam setiap pengembangan proyek WtE.

“Pertama, kami menjaga tata kelola dengan sangat ketat. Kedua, kami belajar dari negara-negara lain dan menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, kami memastikan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lokal berjalan dengan baik, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung berbagai upaya penanganan sampah yang sedang dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, persoalan sampah kini telah menjadi tantangan lintas generasi yang membutuhkan partisipasi semua pihak.

“Kami dengan kerendahan hati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung setiap upaya penanganan sampah, baik di skala kecil maupun skala besar, dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan sampah hingga penerapan berbagai teknologi, baik teknologi yang sudah lama digunakan maupun teknologi yang lebih baru. Karena isu sampah bukan lagi sekadar persoalan hari ini. Persoalan ini sudah menjadi isu generasional dan telah berkembang menjadi isu sosial yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung setiap upaya yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia,” kata Fadli.

Artikel Tak Cukup Andalkan Teknologi, Ini Kunci Sukses Waste-to-Energy di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Pandu, sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas, termasuk yang masih menerapkan sistem open dumping. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan estetika, tetapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan serta meningkatkan emisi gas metana yang berasal dari proses pembusukan sampah.

Karena itu, diperlukan solusi yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah nasional.

“Melalui Denera (PT Daya Energi Bersih Nusantara) kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Penetapan PSN terhadap tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam mengatasi krisis sampah. Inisiatif ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan ketergantungan pada TPA, hingga optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi energi,” kata Pandu baru-baru ini.

Sebelumnya, Pandu juga mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan Denera sebagai salah satu perusahaan Waste-to-Energy terbesar di dunia. Ia bahkan membuka peluang perusahaan tersebut untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa mendatang.

“Ini bisa jadi katalis yang baik kalau kita bisa masuk di Bursa Efek Indonesia, nanti kita akan apply,” kata Pandu.

Status PSN bagi proyek-proyek PSEL tersebut diberikan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Surat tersebut diberikan kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

Tiga proyek PSEL yang telah memperoleh status PSN meliputi PSEL Kota Bekasi di Jawa Barat yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya di Jawa Barat yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya di Bali yang dijalankan oleh Nusantara Bali New Energy.

Sementara itu, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment DIM, Fadli Rahman, menjelaskan ketiga BUPP tersebut dibentuk melalui proses seleksi mitra pengembangan PSEL yang dilakukan oleh DIM.

Selanjutnya, masing-masing badan usaha akan bertanggung jawab menjalankan proses pengembangan dan implementasi proyek sesuai dengan rencana kerja serta tata kelola yang telah disepakati bersama pemerintah.

Fadli menilai penetapan status PSN menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan sampah di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi kini menjadi bagian dari agenda strategis nasional, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata.

“Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya,” ujar Fadli.

Masuknya proyek PSEL ke dalam daftar PSN sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi yang telah diterapkan di berbagai negara. Implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pengelolaan sampah di Indonesia.

Artikel Danantara Ungkap Solusi Jangka Panjang Atasi Gunungan Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kesepakatan tersebut disaksikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek PSEL akan dibangun di dua lokasi, yakni Bantargebang, Jawa Barat, dan Tanjungan di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi volume sampah yang selama ini menumpuk di TPST Bantargebang.

Ia menegaskan, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta guna mewujudkan kota yang lebih bersih dan sehat.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tanjungan, di Kamal Muara,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kerja sama ini sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah nasional. Ia menyebut, langkah tersebut menjadi penting mengingat timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.120 ton per hari.

“Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sampah nasional,” katanya.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa persoalan darurat sampah di Jakarta mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Menurutnya, penanganan sampah harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia turut mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono Anung dalam mendorong solusi berbasis teknologi melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata. Saya mengapresiasi komitmen nyata Pak Gubernur Jakarta, Pak Mendagri juga yang terus mendukung pengelolaan sampah menjadi waste to energy ini,” tandasnya.

Artikel Sampah Jadi Listrik, Pemprov DKI Gandeng Danantara Bangun PSEL pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam kajian yang disusun oleh Tenggara Strategics bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” pada 2025. Tim peneliti menyusun kajian ini melalui analisis kebijakan dan pemanfaatan data sekunder dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Melalui kajian ini, Tenggara Strategics menilai sejauh mana kebijakan yang berlaku mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini membandingkan penerapan waste-to-energy di sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang telah berjalan di Indonesia.

Tenggara Strategics memaparkan hasil kajian tersebut dalam diskusi di CSIS, Jakarta, Rabu (21/01). Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan program WtE secara proporsional dalam bauran kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektor yang dapat menangani sampah residu yang tidak lagi dapat dikurangi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus berkontribusi pada agenda transisi energi nasional.

“Tantangan WtE tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada integrasi kebijakan, tata kelola, dan tingkat penerimaan publik,” ujar Intan.

Intan memaparkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sistem pengelolaan yang ada baru mampu menangani sekitar 33,74 persen dari total tersebut. Sementara itu, sekitar 66,26 persen sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode open dumping. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, antara lain peningkatan kasus diare hingga 72 persen dan asma sebesar 40 persen di wilayah sekitar TPA, serta menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional yang berasal dari metana.

Kajian ini juga hadir sebagai respons atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, skema pembiayaan, serta standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 unit PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2026. Setiap fasilitas PLTSa dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 MW.

Melalui Perpres 109/2025, pemerintah turut menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp2–3 triliun untuk setiap unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dolar AS per kWh. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik partisipasi investasi swasta.

Agenda Strategis Danantara Indonesia

Program Waste-to-Energy menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian khusus dari Danantara Indonesia. Fadli Rahman, Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, menekankan bahwa peran Danantara sudah dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, terutama dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi yang tepat.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE tidak sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, kami berfokus memastikan tata kelola yang kuat sejak tahap hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” jelas Fadli.

Di sisi lain, Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam penerapan WtE. Ia menyampaikan bahwa teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah lebih dari 90 persen dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kajian ini turut membandingkan praktik WtE di berbagai negara. Swedia hanya mengirimkan kurang dari 1 persen sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk menekan volume sampah hingga 90 persen, sementara Tiongkok telah mengoperasikan 696 unit PLTSa dan mencapai tingkat pengolahan sampah hingga 100 persen melalui skema WtE. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Temuan kajian tersebut menegaskan bahwa waste-to-energy dapat berfungsi sebagai solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan dukungan kerangka kebijakan yang tepat serta implementasi yang konsisten, WtE berpotensi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi di Indonesia.

Artikel Indonesia Hasilkan Sampah 56 Juta Ton per Tahun, Mampukah WtE Menjadi Jawaban? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Arief, pemanfaatan insinerator untuk mengonversi sampah menjadi energi bukanlah hal baru. Jepang, Jerman, serta sejumlah negara Eropa telah lama mengadopsi teknologi ini untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi.

“Jepang memang cukup aktif menawarkan teknologi tersebut. Di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, insinerator sudah digunakan sebagai solusi pengolahan sampah di kota-kota besar. Teknologi ini efektif karena mampu mengurangi volume sampah dalam waktu singkat,” ujar Arief saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Meski demikian, Arief mengaku belum mengetahui secara rinci sejauh mana perencanaan yang telah disusun Danantara, termasuk detail teknologi yang akan diterapkan dalam program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia menegaskan, inisiatif tersebut idealnya mampu menghadirkan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebutuhan mendesak akan pengelolaan sampah di Indonesia tercermin dari data resmi pemerintah. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, dari 343 kabupaten/kota di Indonesia pada 2024, timbulan sampah tercatat mencapai 38,2 juta ton. Namun, baru sekitar 34,74 persen yang berhasil dikelola.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 memproyeksikan volume sampah nasional pada 2025 mencapai 63 juta ton dan terus meningkat hingga 82,2 juta ton pada 2045.

Arief menilai, secara regulasi Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan tersebut akan semakin efektif apabila dikombinasikan dengan penerapan treatment at the source atau pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Pendekatan tersebut, kata Arief, berpotensi menekan aliran sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hingga 40–60 persen. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini tersedot untuk biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah.

“Selama ini pengelolaan sampah masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut. Padahal, jika pengolahan dilakukan sejak dari sumber, manfaatnya sangat besar. Masalah sampah bisa diselesaikan di tingkat RT hingga kelurahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan penerapan treatment at the source, tidak semua sampah harus diangkut seperti kondisi saat ini. Arief mengaku telah menghitung potensi penurunan volume sampah secara signifikan, bahkan telah mempraktikkannya langsung di lingkungan tempat tinggalnya.

Arief juga membagikan pengalamannya mengelola sampah selama lebih dari 15 tahun di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, sementara sebagian lainnya dimanfaatkan untuk produksi energi dalam skala kecil, meski belum bersifat komersial.

Atas upaya tersebut, Arief meraih penghargaan Best Practices Award dalam ajang inovasi tingkat ASEAN. Ia juga mengungkapkan pengalamannya mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar seperti minyak tanah dan solar, serta keterlibatannya dalam riset bersama perusahaan semen multinasional untuk meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan kadar air pada bahan bakar alternatif.

Terkait pengembangan PSEL di Indonesia, Arief menilai masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan pasokan sampah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan. Ia menyebut fasilitas PSEL yang direncanakan Danantara diperkirakan membutuhkan pasokan hingga 1.000 ton sampah per hari.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sistem pengumpulan yang terintegrasi serta dukungan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber. Menurutnya, perubahan perilaku dan keterlibatan publik menjadi kunci agar pasokan sampah terpilah dapat memenuhi kapasitas fasilitas PSEL.

“Tantangan lainnya juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap teknologi pengolahan sampah,” ujarnya.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia telah menyampaikan rencana pengembangan program PSEL dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Danantara membuka proses tender bagi perusahaan dalam maupun luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan proyek PSEL tahap awal yang direncanakan berlokasi di tujuh wilayah aglomerasi.

Artikel PSEL Danantara Butuh 1.000 Ton Sampah per Hari, Ini Kata Guru Besar IPB pertama kali tampil pada Katafoto.id.