“Kenapa kepala daerah perlu segera mengingatkan semua institusi pendidikan? Karena KPK masih menemukan dan mengidentifikasi adanya celah-celah korupsi, terutama dalam bentuk gratifikasi, yang kerap terjadi pada masa PPDB,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/6).

Dilansir dari laman berita satu, Budi menjelaskan bahwa angka 28 persen tersebut menunjukkan tren kenaikan dibanding survei tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tingkat pungli di sektor pendidikan tercatat sebesar 24,65 persen. Bahkan, pada tingkat pendidikan tinggi, praktik koruptif ditemukan di lebih dari setengah institusi, yakni mencapai 51,32 persen.

Sebagai langkah konkret, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi mendorong kepala daerah untuk segera menetapkan regulasi atau menerbitkan surat edaran khusus terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026. Mengingat proses PPDB berlangsung pada bulan Juni hingga Juli, upaya ini perlu dilakukan secepat mungkin.

Tak hanya itu, KPK juga merekomendasikan agar kepala daerah segera menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait zonasi wilayah dan kapasitas daya tampung siswa baru, serta SK pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik.

“KPK berkomitmen terus mengawal dan memberikan pendampingan jika masih ditemukan kendala, baik dari sisi regulasi di daerah maupun teknis pelaksanaannya di sekolah dan perguruan tinggi,” tutup Budi.

Artikel KPK Ungkap 28 Persen PPDB Sarat Pungli, Kepala Daerah Diminta Bertindak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan merupakan langkah penting guna memastikan aturan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi dunia pendidikan.

“Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, dinas pendidikan, penyelenggara pendidikan, akademisi, hingga media. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan bisa lebih sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkap Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis (30/1)

Menurutnya, keterbukaan dalam penyusunan kebijakan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem PPDB 2025 adalah penerapan empat jalur penerimaan siswa baru yang lebih fleksibel dan inklusif dibandingkan sistem zonasi sebelumnya. Adapun keempat jalur tersebut adalah:

• Jalur Domisili: Prioritas diberikan kepada calon siswa yang berdomisili di dekat sekolah tujuan. Bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat guna mengurangi hambatan geografis.

• Jalur Prestasi: Mempertimbangkan pencapaian akademik dan non-akademik siswa. Penghargaan bagi siswa dengan prestasi kepemimpinan, seperti ketua OSIS atau aktif dalam organisasi sekolah lainnya.

• Jalur Afirmasi: Ditujukan untuk anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih setara bagi seluruh kalangan masyarakat.

• Jalur Mutasi: Diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas kerja, termasuk guru yang ditempatkan di daerah tertentu. Menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak yang mengikuti orang tua berpindah tempat kerja.

Penyesuaian untuk Jenjang SMP dan SMA

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), sistem PPDB 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun, bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), akan ada penyesuaian persentase pada setiap jalur penerimaan berdasarkan hasil kajian akademik serta pengalaman penerapan PPDB sejak 2017.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem PPDB yang baru ini mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Dengan transparansi informasi mengenai daya tampung sekolah dan akreditasi, masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih sekolah negeri maupun swasta,” jelas Abdul Mu’ti.

Kemendikdasmen juga berupaya mengurangi potensi interpretasi ganda dalam pelaksanaan PPDB dengan menyediakan pedoman teknis yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah agar proses penerimaan siswa dapat berjalan dengan adil, terbuka, dan bebas dari polemik.

“Harapan kami, sistem ini bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari siswa, orang tua, hingga pihak sekolah,” tambahnya.

Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif, sistem PPDB 2025 diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih berkeadilan, transparan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Konsultasi publik ini menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Artikel Mekanisme PPDB 2025 Berubah, Simak Jalur Penerimaan Siswa Terbaru pertama kali tampil pada Katafoto.id.