Peringatan itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). Satgas Pangan Mabes Polri dijadwalkan mulai melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut pada Rabu (12/8).

“Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa, insyaallah mulai besok,” kata Amran.

Menurut Amran, pemerintah tidak akan melakukan intervensi secara sembarangan terhadap kegiatan usaha. Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran dalam tata niaga pakan, tindakan tegas akan segera diambil.

“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya,” tegas Amran.

Ia juga memastikan perusahaan yang izinnya dicabut tidak akan mendapatkan kembali izin impor selama dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

“Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor,” ujarnya.

Amran menekankan, pemerintah tetap membutuhkan peran pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan industri perunggasan nasional. Namun, hubungan antara dunia usaha dan peternak harus dibangun secara sehat agar keuntungan tidak diperoleh dengan membebani peternak.

“Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” kata Amran.

Pengawasan Tata Niaga Pakan Diperketat

Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap tata niaga pakan untuk mencegah praktik usaha yang merugikan peternak. Pemeriksaan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga akan melihat dugaan praktik monopoli maupun kemungkinan adanya tindak pidana.

Amran mengatakan perlindungan terhadap peternak menjadi perhatian penting karena sekitar 3,8 juta peternak menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perunggasan. Karena itu, pemerintah tidak ingin kenaikan biaya pakan semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami,” tegasnya.

Selain melakukan pengawasan terhadap importir, pemerintah juga melanjutkan kebijakan pengendalian biaya produksi. Penyaluran pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilakukan Bulog dipastikan tetap berjalan hingga akhir 2026.

Upaya menekan biaya produksi juga dibarengi dengan kebijakan menjaga harga telur di tingkat peternak. Pemerintah berupaya agar peternak tidak menghadapi tekanan ganda akibat mahalnya pakan dan rendahnya penyerapan hasil produksi.

“Kita sepakat juga bertanggung jawab HPP, harga pembelian pemerintah untuk harga telur, tetapi harga pakan juga harus kita jaga supaya tidak terlalu tinggi,” ujar Amran.

Penyerapan Telur untuk Program MBG

Pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan, mekanisme penyerapan tersebut telah dilengkapi instruksi dan petunjuk teknis yang harus dijalankan.

“Sudah ada instruksi, sudah ada surat, bahwa wajib menyerap sesuai juknis. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kombes Pol Derry Agung Wijaya dari Satgas Pangan mengatakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan peternak di sektor perunggasan akan dilakukan secara intensif.

Menurut Derry, setiap laporan yang diterima tidak langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Satgas Pangan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan bentuk pelanggarannya.

“Semua laporan bukan berarti ada unsur pidana, tetapi kami melakukan pengecekan terlebih dahulu. Perbedaan harga antara pemerintah dan kondisi di lapangan tidak serta-merta menjadikan unsur pidana,” ujar Derry.

Derry menjelaskan, tindak lanjut terhadap temuan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kewenangan masing-masing lembaga. Pelanggaran administratif akan ditangani sesuai aturan, sedangkan dugaan praktik monopoli dapat diteruskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika ditemukan unsur pidana, perkara akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Amran kembali menegaskan pemerintah tidak akan menghambat pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sehat. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan dikenai tindakan tegas.

“Sebagai pemerintah, kami harus tegas. Yang melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima,” pungkas Amran.

Artikel Importir Pakan Diduga Main Harga, Ancaman Cabut Izin Impor Mengintai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, aturan yang berlaku saat ini masih menjadi salah satu hambatan bagi buruh tani untuk mendapatkan bantuan sarana produksi secara langsung.

Menurutnya, banyak buruh tani di berbagai daerah belum tersentuh program bantuan pemerintah karena terbentur ketentuan regulasi.

“Banyak buruh tani seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan karena regulasi yang ada. Insyaallah kembali Jakarta besok akan kami ubah regulasi bahwasanya buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat kombain, alat tanam dan seterusnya,” kata Amran saat mengunjungi Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (11/8).

Selain mengubah aturan, Kementan akan memangkas proses pengajuan bantuan agar lebih sederhana. Buruh tani nantinya tidak harus melewati mekanisme persetujuan yang panjang untuk memperoleh alsintan yang dibutuhkan.

Amran menjelaskan, pengajuan bantuan cukup memperoleh tanda tangan dari penyuluh pertanian lapangan (PPL). PPL merupakan pegawai pemerintah yang memiliki tugas mendampingi sekaligus memberikan pembinaan kepada petani.

Setelah pengajuan diterima, Kementan akan memproses kebutuhan alat yang diajukan sehingga bantuan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan pendapatan buruh tani.

“Kami terima di Jakarta, kami kirim alat yang dibutuhkan saat ini,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Gresik, Amran juga melihat langsung kondisi lahan pertanian yang terdampak kekeringan di Dusun Ngablak, Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng.

Kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau tersebut dilaporkan telah berdampak pada lebih dari 200 hektare lahan pertanian. Minimnya pasokan air irigasi membuat sejumlah petani di kawasan tersebut menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan mereka.

Artikel Tak Lagi Terbentur Regulasi, Buruh Tani Bakal Bisa Dapat Bantuan Alsintan dari Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hingga saat ini, PATS telah dipasang di tiga lokasi. Ketiganya berada di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melihat penggunaan PATS di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8).

Menurut Luthfi, penggunaan energi surya untuk mengoperasikan pompa air memberikan sejumlah keuntungan bagi sektor pertanian. Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, teknologi tersebut juga dinilai lebih ramah lingkungan dan dapat beroperasi sepanjang hari.

“Tiga titik pompa ini total mengairi sekitar 50 hektare lahan pertanian. Untuk yang di Pekalongan ini bisa mengairi hampir 20 hektare lahan,” jelasnya, seusai penyerahan secara simbolis dan meninjau bantuan PATS.

Luthfi mengatakan, penerapan PATS di tiga lokasi tersebut akan dijadikan contoh untuk dikembangkan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pemerintah provinsi bahkan membuka peluang agar teknologi itu dapat menjadi percontohan secara nasional.

“Ini akan kita kembangkan, nanti akan kita sosialisasikan, lalu infrastrukturnya kita disiapkan. Pompa tenaga surya ini juga sudah digunakan di Sayung Demak untuk mengatasi banjir,” ucap Luthfi.

Ia menambahkan, pemanfaatan pompa bertenaga surya tidak terbatas pada kebutuhan pertanian. Teknologi serupa dapat digunakan untuk berbagai sektor sebagai bagian dari upaya Jawa Tengah mempercepat penggunaan energi baru terbarukan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Dampak penggunaan PATS juga dirasakan langsung oleh petani. Perwakilan Gapoktan Desa Tengengwetan, Kirom, mengatakan keberadaan pompa tersebut membantu mengurangi pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum menggunakan PATS, mesin pompa diesel membutuhkan sekitar 30 liter solar untuk beroperasi selama satu hari satu malam. Setelah menggunakan tenaga surya, konsumsi solar dapat ditekan menjadi sekitar 15 liter.

Menurut Kirom, sekitar 30 petani padi memanfaatkan fasilitas tersebut. Air dari sungai di sekitar desa dipompa untuk mengairi lahan pertanian dengan luas hampir 20 hektare.

“Pompa dengan BBM solar hanya untuk malam saja, siangnya memakai tenaga Surya. Jadi lebih irit untuk pengeluaran, kami bisa menekan ongkos produksi,” ujarnya.

Manfaat serupa dirasakan petani di Kabupaten Brebes. Perwakilan Gapoktan Tani Makmur Desa Banjaranyar, Gilang, menyebut PATS membantu petani menghemat penggunaan bahan bakar sekaligus mengatasi persoalan air untuk lahan pertanian.

Selama ini, sistem pengairan di wilayah tersebut mengandalkan irigasi dari arah selatan. Namun, ketika musim kemarau tiba, air rob kerap masuk ke saluran irigasi sehingga kualitas air menjadi asin dan menyulitkan petani untuk bercocok tanam.

“Kondisi pengairan kita mengandalkan irigasi dari selatan. Kalau musim kemarau kita dilanda air rob yang masuk irigasi. Adanya pompa tenaga surya ini kita pakai sumur bor, akhirnya air tidak asin dan bisa menanam lagi. Petani kita bisa lebih maju masa tanam, bisa kita rekayasa sendiri musim tanamnya,” kata Gilang.

Artikel Tak Lagi Boros Solar, Petani Jateng Beralih ke Pompa Air Tenaga Surya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa kemarau yang berlangsung cukup panjang memicu fenomena upwelling, yakni naiknya massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut. Proses ini membawa nutrien yang dibutuhkan plankton untuk berkembang, sehingga ketersediaan pakan alami ikan meningkat.

“Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan pelagis kecil, seperti ikan teri, rajungan, dan udang rebon, menjadi lebih melimpah sehingga hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan,” ujar Hasudungan, Selasa (4/8).

Menurutnya, musim kemarau tidak hanya menguntungkan nelayan dari sisi hasil tangkapan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Cuaca yang cerah membantu mempercepat proses produksi, khususnya pada pembuatan ikan asin.

“Intensitas sinar matahari yang tinggi mempercepat proses pengeringan ikan asin sehingga kualitas produk lebih terjaga dan waktu produksi menjadi lebih efisien,” katanya dikutip dari laman berita jakarta.

Meski demikian, Hasudungan mengingatkan nelayan agar tetap mewaspadai perubahan musim. Memasuki musim angin barat yang biasanya terjadi pada Desember hingga Februari, aktivitas melaut sering kali terganggu akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Ia menilai kondisi tersebut merupakan siklus tahunan yang sudah dipahami oleh para nelayan. Berbekal pengalaman, mereka umumnya telah memiliki strategi untuk menghadapi masa paceklik.

“Pengalaman yang dimiliki para nelayan membuat mereka telah terbiasa melakukan langkah antisipatif, salah satunya dengan mengelola pendapatan yang diperoleh pada musim ikan agar dapat memenuhi kebutuhan selama masa paceklik,” ucapnya.

Hasudungan menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas KPKP terus berupaya memperkuat keberlanjutan sektor perikanan tangkap melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Program tersebut meliputi pemberian bantuan sarana usaha perikanan tangkap, pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, hingga pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pelaku usaha perikanan.

Selain itu, Dinas KPKP juga terus menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan serta penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan berjalan dengan baik.

“Dinas KPKP juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kuota dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan tetap tersedia, tepat sasaran, dan mudah diakses, sehingga operasional penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun,” tandasnya.

Artikel Fenomena Upwelling Bikin Ikan Melimpah, Nelayan DKI Panen Rezeki pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana mengatakan fasilitas tarif nol persen itu sudah dapat dimanfaatkan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) maupun eksportir yang telah terdaftar.

“Dalam waktu kurang dari satu minggu, tarif preferensi IJEPA 0 persen secara resmi dapat dimanfaatkan oleh UPI/eksportir Indonesia yang telah teregistrasi,” ujar Erwin Dwiyana dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Erwin, kebijakan tersebut akan memperkuat posisi produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Selain itu, fasilitas ini juga mendukung Program Prioritas Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui peningkatan penyerapan hasil tangkapan nelayan, penguatan industri pengolahan ikan, serta perluasan akses pasar ekspor.

Sebelum protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diberlakukan, empat kategori produk olahan tuna dan cakalang masih dikenai tarif bea masuk umum atau Most Favoured Nation (MFN) sebesar 9,6 persen. Keempat produk tersebut meliputi cakalang dan bonito dalam kemasan kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam kemasan kedap udara (HS 1604.14.092), cakalang dan bonito rebus kering atau katsuobushi/ikan kayu dengan bahan baku berukuran minimal 30 sentimeter (HS 1604.14.091), serta tuna masak beku atau Frozen Precooked Tuna (HS 1604.14.099).

Erwin menilai kebijakan ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk memperluas ekspor ke Jepang yang selama ini menjadi salah satu pasar utama produk perikanan Indonesia.

“Ini merupakan peluang besar karena Jepang adalah pasar potensial bagi produk olahan tuna dan cakalang. Kami mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan fasilitas ini dengan melakukan registrasi ke KKP,” katanya.

Untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan sesuai ketentuan, KKP akan melakukan inspeksi secara berkala terhadap perusahaan penerima fasilitas IJEPA. Pemerintah juga tengah menyiapkan registrasi tahap kedua agar lebih banyak UPI dan eksportir dapat memperoleh manfaat tarif preferensi tersebut.

Data KKP menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang sepanjang 2025 mencapai USD613,65 juta atau meningkat 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas yang paling banyak dikirim ke Negeri Sakura adalah udang dengan porsi 52,1 persen, disusul tuna dan cakalang sebesar 26,2 persen serta mutiara sebesar 5,9 persen.

Sementara itu, nilai ekspor produk olahan tuna dan cakalang yang akan memperoleh fasilitas tarif nol persen melalui skema IJEPA tercatat mencapai USD76,41 juta pada 2025. Angka tersebut meningkat 21 persen dibandingkan 2024, mencerminkan tingginya potensi pengembangan ekspor komoditas tersebut.

Sejak Januari 2026, tim verifikasi dan inspeksi KKP telah melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap 30 UPI dan eksportir yang mengajukan fasilitas IJEPA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 UPI dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan telah mengantongi Nomor Registrasi IJEPA. Perusahaan tersebut berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara.

Penerapan tarif preferensi 0 persen ini merupakan tindak lanjut dari ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Sebelumnya, KKP juga telah menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha pada 23 Juli 2026 agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi eksportir, nelayan, industri pengolahan ikan, dan masyarakat pesisir.

Artikel Jepang Bebaskan Tarif Impor Tuna Indonesia, Peluang Ekspor Makin Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penugasan penyaluran bantuan diberikan kepada Perum Bulog melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) tertanggal 30 Juli 2026. Program ini menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan beras tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.

“Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata Amran dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Dalam penyaluran kali ini, setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras. Bantuan tersebut mencakup alokasi tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026, sehingga dapat disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali,” ujar Amran.

Penyaluran Bertepatan dengan HUT Ke-81 RI

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan pemerintah sengaja menjadwalkan penyaluran tahap kedua pada Agustus agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya secara langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 4.

“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat,” ujar Rachmi.

Ia berharap masyarakat penerima manfaat dapat merasakan langsung bantuan pemerintah saat merayakan Hari Kemerdekaan.

“Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus,” tambahnya.

Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Titik Penyaluran

Bapanas juga membuka peluang pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokasi distribusi bantuan pangan.

Rachmi mengatakan koperasi dapat difungsikan sebagai titik penyaluran apabila memiliki gudang atau tempat penyimpanan yang memadai serta berada dekat dengan lokasi penerima manfaat. Langkah ini dinilai mampu mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia di tingkat desa maupun kelurahan.

“KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi,” jelas Rachmi.

Penetapan penerima bantuan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga yang telah diperbarui pada 10 Juli 2026. Data tersebut disusun melalui koordinasi antara Bapanas, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Rachmi, jumlah penerima pada tahap kedua tidak mengalami perubahan dibandingkan tahap pertama, yakni sebanyak 33.244.408 penerima.

“Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang diperbarui tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah diperbarui oleh BPS,” terang Rachmi.

Papua Jadi Prioritas

Bapanas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog di masing-masing wilayah untuk memastikan kesiapan distribusi. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengecekan kualitas beras sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat.

Perhatian khusus diberikan kepada wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai kendala distribusi, mulai dari transportasi, ketersediaan angkutan, hingga akses menuju daerah terpencil.

Karena itu, Bulog di wilayah Papua diminta mempercepat persiapan agar bantuan dapat lebih dulu menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

“Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang terpencil dahulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%,” ujar Rachmi.

Program bantuan pangan beras tahap kedua merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan sekitar 997.200 ton beras untuk disalurkan kepada sekitar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,52 triliun guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau 33,14 juta KPM atau sekitar 99,7 persen dari target. Pada tahap itu pemerintah mendistribusikan 664.880 ton beras serta 132.970 kiloliter minyak goreng.

Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 program hanya mencakup empat bulan alokasi, maka pada 2026 pemerintah merencanakan penyaluran sedikitnya untuk lima bulan alokasi.

Artikel Mulai 17 Agustus Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Penerima pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan Ciangir akan dikembangkan untuk mendukung berbagai sektor pangan, mulai dari peternakan sapi, ayam, hingga budi daya ikan.

“Ketahanan pangan yang akan dikembangkan di sini salah satunya adalah peternakan sapi, kemudian juga untuk ayam, ikan, dan sebagainya,” ujar Pramono saat meninjau lokasi di Ciangir, Banten, Jumat (31/7).

Pengembangan kawasan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 20 hektare. Sebanyak 17 hektare akan dimanfaatkan sebagai area utama pengembangan, sedangkan tiga hektare lainnya dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

Pramono menegaskan lahan tersebut tidak akan difungsikan sebagai lokasi alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurutnya, aset milik Pemprov DKI itu sepenuhnya dipersiapkan untuk mendukung sektor pangan melalui peternakan, perikanan, dan pertanian.

“Sepenuhnya tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantargebang, sama sekali enggak,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Perumda Dharma Jaya, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut dijadwalkan dimulai pada November 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp1 triliun.

Pramono juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelola Aset Daerah untuk mempercepat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

“Dan juga saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, dan Badan Aset untuk yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta bisa dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Ia menargetkan pengembangan kawasan sudah mulai berjalan paling lambat pada awal September 2026.

Menurut Pramono, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di Jakarta. Sampah organik yang telah diolah di berbagai fasilitas pengolahan nantinya akan dimanfaatkan sebagai pupuk dan pakan ternak di kawasan Ciangir.

“Karena yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuknya, pupuk hasil dari TPS 3R yang ada di Jakarta yang kemarin teman-teman juga ikut melihat salah satunya yang ada di Menteng Atas,” katanya.

Selain itu, Pramono meminta pengembangan kawasan turut melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pelaku usaha setempat. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam merealisasikan proyek tersebut.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik rencana pengembangan aset milik Pemprov DKI Jakarta di Ciangir. Ia menilai program tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua provinsi.

“Kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar,” ujarnya.

Ke depan, kawasan Ciangir akan dikelola oleh Perumda Dharma Jaya sebagai kawasan peternakan sapi terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pangan Jakarta. Seluruh ternak di lokasi tersebut direncanakan menggunakan 100 persen pakan organik lokal yang diproduksi secara mandiri.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan menerapkan pola pilah-angkut-buang, menggantikan sistem lama yang hanya mengandalkan angkut-buang. Mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang ditargetkan hanya menerima sampah residu hasil pengolahan, sebagai bagian dari langkah bertahap menuju kebijakan zero open dumping pada 2029.

Artikel Jakarta Siapkan Investasi Rp1 Triliun di Ciangir sebagai Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dimulainya pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Senin (20/7) dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta CEO Saviora Group Ihsan Mulia Putri.

Peternakan modern yang berdiri di atas lahan seluas 710 hektare itu tidak hanya difungsikan sebagai pusat budidaya sapi perah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi fasilitas pengolahan susu, instalasi pengolahan limbah menjadi biogas dan pupuk organik, hingga pusat produksi pakan ternak. Total nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu investasi terbesar di sektor peternakan nasional. Menurutnya, keberadaan peternakan dan pabrik susu tersebut akan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra industri susu terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

“Ini merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi Jawa Tengah akan lebih swasembada pangan terkait dengan produksi susu. Apalagi didukung juga oleh Menteri Pertanian,” ujar Luthfi.

Ia menjelaskan, populasi sapi perah di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 77.566 ekor dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu masyarakat mencapai sekitar 94.730 ton per tahun sehingga sebagian pasokan masih didatangkan dari provinsi lain.

Dengan beroperasinya peternakan baru tersebut, Luthfi optimistis kebutuhan susu di Jawa Tengah dapat dipenuhi dari produksi sendiri, bahkan berpotensi memasok kebutuhan nasional.

“Kebutuhan di Jawa Tengah jelas akan sangat tercukupi dengan adanya investasi ini. Selama ini kita masih membutuhkan sekitar 22 ribu ton susu per tahun dari provinsi lain. Jika peternakan ini beroperasi, produksi susu kita diperkirakan akan melampaui kebutuhan daerah,” katanya.

Selain meningkatkan produksi susu, proyek tersebut juga diyakini mampu memperkuat iklim investasi di Jawa Tengah. Menurut Luthfi, provinsi tersebut semakin diminati investor karena didukung stabilitas wilayah, kemudahan perizinan, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif.

“Jawa Tengah kini menjadi salah satu tujuan utama investasi, baik industri padat karya maupun padat modal. Proyek ini bukan hanya menghadirkan investasi besar, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

CEO Saviora Group, Ihsan Mulia Putri, mengatakan pembangunan PT Global Dairi Bersama merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada susu nasional.

Ia menilai Brebes dipilih sebagai lokasi investasi karena memiliki potensi pertanian yang besar, didukung sumber daya manusia yang produktif, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong investasi.

“Kami memilih Brebes di Jawa Tengah karena memiliki potensi agraris yang luar biasa, etos kerja masyarakat yang tinggi, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah,” kata Ihsan.

Menurutnya, peternakan tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 180.000 ton susu segar setiap tahun. Kehadiran fasilitas ini diperkirakan akan meningkatkan populasi sapi perah di Jawa Tengah sekitar 32 persen dan mendongkrak produksi susu segar hingga 18–20 persen, sekaligus menjadikan Jawa Tengah sebagai produsen susu terbesar kedua di Indonesia.

Dalam operasionalnya, PT Global Dairi Bersama juga akan menggandeng masyarakat melalui berbagai skema kemitraan. Program tersebut meliputi pengembangan sapi pejantan untuk produksi daging, pengelolaan sapi perah dengan produktivitas di bawah 15 liter susu per hari oleh peternak lokal, serta kerja sama penyediaan pakan ternak.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan konsumsi susu nasional terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

Amran optimistis konsep peternakan terpadu yang dikembangkan PT Global Dairi Bersama dapat mempercepat tercapainya target swasembada susu, baik di Jawa Tengah maupun secara nasional.

Artikel Jawa Tengah Siap Jadi Raja Susu Nasional, Peternakan Sapi Perah Terbesar Dibangun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah pengendalian agar gejolak harga tidak berkepanjangan.

“Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat spot pada hari ini, tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini,” ujar Pramono, Jumat (17/7).

Pramono menegaskan, kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan tidak memengaruhi kondisi inflasi Jakarta secara keseluruhan. Menurutnya, laju inflasi ibu kota masih berada dalam kondisi terkendali.

Bahkan, hingga akhir Juni 2026, Jakarta mencatat tingkat inflasi terendah dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan (month to month/mtm) Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41 persen. Meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 0,44 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) Jakarta berada di level 2,78 persen, juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen. Capaian tersebut menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah di Pulau Jawa.

“Yang kedua, hal yang berkaitan dengan inflasi. Jakarta ini di semester sampai dengan bulan Juni kemarin, inflasinya itu terendah di seluruh Jawa,” kata Pramono.

Artikel Harga Sayuran Naik Akibat Kekeringan, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri rembuk perunggasan yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Kementerian Pertanian. Forum itu juga diikuti asosiasi peternak, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor perunggasan.

“Kita hidup dalam satu atap, Indonesia. Tidak boleh ada yang dirugikan. Peternaknya harus untung, tetapi konsumennya juga tidak boleh dirugikan,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Senin (6/7).

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga agar tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat, namun juga tidak terlalu rendah yang dapat merugikan peternak.

“Karena itu harga ayam maupun telur tidak boleh terlalu mahal, tetapi juga tidak boleh terlalu murah. Negara hadir untuk menjaga keseimbangan tersebut,” ujarnya.

Rembuk perunggasan digelar sebagai respons atas merosotnya harga ayam pedaging dan telur di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir. Harga jual bahkan telah berada di bawah biaya pokok produksi sehingga dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan usaha peternak rakyat jika tidak segera ditangani.

Dalam forum tersebut, pemerintah bersama pelaku industri menyepakati harga acuan live bird atau ayam pedaging hidup sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Kesepakatan itu akan mulai diberlakukan pada 15 Juli 2026.

Sudaryono menegaskan pemerintah bersama HKTI, asosiasi, dan pelaku usaha akan mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar dijalankan secara konsisten di lapangan.

“Mulai 15 Juli nanti kita sepakati harga live bird sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur Rp24.000 per kilogram. Tugas kita bersama memastikan harga ini berjalan sehingga peternak semakin sejahtera, sementara harga di tingkat konsumen tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, ayam dan telur merupakan komoditas pangan strategis yang memerlukan kebijakan harga yang adil bagi seluruh pihak. Menurutnya, keuntungan usaha tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kesejahteraan peternak maupun daya beli masyarakat.

Selain menetapkan harga acuan, forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat industri perunggasan nasional. Beberapa di antaranya meliputi menjaga ketersediaan bahan baku pakan, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, memperkuat perlindungan terhadap peternak rakyat, serta mencegah praktik usaha yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

Sudaryono juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi penggerak baru bagi permintaan ayam dan telur. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak sekaligus membuka peluang lahirnya usaha peternakan baru.

Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya telah mencapai swasembada ayam dan telur, tetapi juga mengalami surplus produksi. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperluas pasar ekspor ke berbagai negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan penurunan harga yang terjadi dipicu ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Ia mengatakan melimpahnya produksi yang tidak diimbangi peningkatan permintaan membuat harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk menjaga keseimbangan pasar.

“Jika kondisi ini terus berlangsung, keberlanjutan usaha peternak akan terganggu dan produksi nasional juga terancam,” pungkas Agung.

Artikel Harga Ayam dan Telur Tertekan, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Mulai 15 Juli pertama kali tampil pada Katafoto.id.