Selain membantu penghematan, pemahaman mengenai sistem pembayaran listrik juga diharapkan membuat pelanggan lebih bijak dalam memanfaatkan energi.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan nominal pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada setiap periode maupun transaksi.

Menurutnya, perbedaan itu dipengaruhi tingkat konsumsi listrik dan sejumlah komponen biaya lain yang mengikuti ketentuan di masing-masing daerah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku,” ujar Gregorius.

Ia menegaskan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, jika terjadi perbedaan nominal pembayaran listrik dari waktu ke waktu, umumnya disebabkan perubahan pola pemakaian energi maupun adanya komponen biaya lain.

Untuk pelanggan pascabayar, total tagihan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi energi listrik atau kWh yang tercatat pada meter pelanggan. Setelah itu, tagihan ditambah sejumlah komponen lain seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, materai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi golongan pelanggan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak sepenuhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian dana lebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya diubah menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan PPJ Jakarta sebesar 2,4 persen. Dengan demikian, nilai yang dikonversi menjadi listrik sebesar Rp195.200. Dengan tarif Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh sekitar 135 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungan tagihan juga mengacu pada jumlah energi listrik yang digunakan pelanggan. Artinya, apabila pemakaian mencapai 135 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan akan setara setelah ditambah komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini pelanggan juga dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token melalui aplikasi PLN Mobile.

Selain itu, pelanggan pascabayar bisa memanfaatkan fitur Swacam atau Swadaya Catat Angka Meter untuk mencatat meter secara mandiri sebagai bentuk pengawasan penggunaan listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID pelanggan, memotret angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan sesuai periode yang telah ditentukan. Fitur tersebut membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutup Gregorius.

Artikel Rahasia Hitungan Token Listrik Terungkap, Pelanggan PLN Wajib Tahu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Bahlil, integrasi jaringan listrik regional tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik antarnegara ASEAN.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah lebih dahulu membangun konektivitas jaringan listrik dengan Malaysia. Dalam skema kerja sama tersebut, Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di wilayah Kalimantan.

Menurut Bahlil, kolaborasi energi lintas negara itu memberikan manfaat besar bagi kedua pihak, terutama dalam memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau hingga ke daerah terpencil.

“Itu bagus. Harganya cengli (masuk akal),” katanya dikutip dari laman berita satu.

Selain pengembangan Trans Borneo Power Grid, Bahlil juga menyinggung rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura. Namun, ia menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua negara.

“Untuk Singapura, kita kan juga akan ekspor tetapi harganya harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN mempercepat pembangunan jaringan energi regional di tengah meningkatnya tantangan ketahanan energi akibat tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden menilai kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, hingga tenaga angin.

Menurut Prabowo, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi subregional, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di kawasan ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Prabowo.

Ia juga mendorong langkah konkret dalam pengembangan energi bersih, termasuk pemanfaatan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pengembangan energi angin di kawasan pesisir.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut menegaskan komitmen Indonesia mempercepat pengembangan energi surya nasional dengan target besar dalam beberapa tahun mendatang.

“Full speed, tenaga surya 100 GW, ajak teman-teman kita, tingkatkan infrastruktur energi kita, kita memiliki potensi,” ujar Presiden.

Artikel Trans Borneo Power Grid Meluas, Filipina Siap Masuk Jaringan Listrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Namun, klaim itu tidak sepenuhnya benar. Masyarakat perlu memahami fungsi sebenarnya dari meteran listrik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penggunaan listrik di rumah.

PT PLN (Persero) menyebut bahwa kode “09” pada meteran listrik prabayar bukan fitur untuk mengetahui alat elektronik yang paling banyak mengonsumsi listrik. Kode tersebut hanya berfungsi menampilkan daya listrik yang sedang digunakan secara real-time atau instantaneous power.

Artinya, angka yang muncul pada layar meteran merupakan total konsumsi listrik seluruh perangkat yang sedang menyala pada saat itu, bukan rincian penggunaan daya dari masing-masing alat elektronik. Nilainya pun akan berubah mengikuti jumlah perangkat yang digunakan di rumah.

Selain kode “09”, meteran listrik prabayar juga memiliki sejumlah kode lain yang umum digunakan pelanggan. Misalnya, kode “07” untuk melihat batas daya yang sedang dipakai, sedangkan kode “37” digunakan untuk mengecek sisa saldo atau token listrik.

Kode-kode tersebut dibuat untuk membantu pelanggan memantau kondisi listrik secara umum, bukan untuk menganalisis konsumsi energi setiap perangkat elektronik secara detail.

Meski demikian, pengguna tetap dapat memperkirakan konsumsi listrik suatu perangkat secara manual. Caranya dengan menyalakan satu alat elektronik dan memastikan perangkat lain dalam kondisi mati. Setelah itu, pelanggan dapat menekan kode “09” pada meteran untuk melihat besaran daya yang digunakan.

Langkah tersebut bisa dilakukan berulang pada perangkat lain guna membandingkan konsumsi listrik masing-masing alat elektronik. Walau tidak sepenuhnya akurat, metode ini cukup membantu memberikan gambaran penggunaan energi di rumah.

PLN juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi yang beredar di media sosial dan disarankan menghubungi kanal resmi PLN atau memanfaatkan aplikasi PLN Mobile.

Artikel Viral Kode 09 Meteran PLN Bisa Bongkar Alat Paling Boros, Benarkah? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan biodiesel B50 pada Juli 2026, yakni campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dan 50% solar. KAI bahkan memulai pengujian lebih awal pada sejumlah perjalanan kereta di wilayah Surabaya.

Uji coba dilakukan menggunakan lokomotif seri CC206 15 12, diawali dengan proses pencampuran bahan bakar pada 29 April 2026. Tahapan berikutnya meliputi pemeriksaan kondisi sarana hingga pengujian statis di Depo Lokomotif Sidotopo.

Pengujian kemudian dilanjutkan secara dinamis melalui perjalanan Kereta Api Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir pada 30 April 2026, serta rute sebaliknya pada 1 Mei 2026.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan hasil awal menunjukkan performa yang positif. 

“Setelah diuji, hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel B50 dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja operasional lokomotif,” ujarnya dikutip dari laman berita satu, Sabtu (2/5).

Menurut Mahendro, uji coba ini bertujuan memastikan penggunaan biodiesel B50 aman dan andal untuk operasional kereta api, sekaligus menjadi kontribusi KAI dalam menekan emisi karbon dan mendukung transportasi ramah lingkungan.

Ia menambahkan, pengujian akan berlangsung selama enam bulan dengan pemantauan intensif terhadap kondisi mesin dan performa lokomotif.

Sebelumnya, KAI telah mengoperasikan bahan bakar B40 secara penuh sejak Februari 2025, setelah melalui rangkaian uji coba sejak Juli 2024. Selama periode tersebut, performa mesin dinilai tetap optimal.

Dengan pengalaman itu, KAI optimistis transisi dari B40 ke B50 dapat berjalan lancar, mengingat karakteristik kedua jenis bahan bakar relatif serupa.

“Kami berharap kegiatan uji coba penggunaan bahan bakar Biodiesel B50 pada lokomotif kereta api yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT KAI dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga mendukung transisi energi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutup Mahendro.

Artikel Lokomotif KAI Gunakan Bahan Bakar Biodiesel B50, Ini Hasilnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi impor, sehingga diperlukan terobosan untuk memperkuat kemandirian energi.

“Konsumsi LPG kita 8,6 juta ton per tahun. dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu. Karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi energi alternatif guna menekan impor.

Selain memperkuat industri LPG domestik, pemerintah juga menghadapi keterbatasan bahan baku, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, opsi pemanfaatan CNG juga tengah dipertimbangkan secara serius.

Menurut Bahlil, CNG berasal dari gas alam, khususnya komponen C1 dan C2, yang dipadatkan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tetapi dia dari gas cair C1, C2 dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor hotel dan restoran, serta didukung oleh keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Saat ini, proyek DME masih berada pada tahap awal pembangunan. Sementara itu, CNG dinilai memiliki potensi besar karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

“Itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba, kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi alternatif, termasuk CNG, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Artikel CNG Jadi Solusi Baru, Pemerintah Ingin Lepas dari Ketergantungan LPG pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terobosan ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan krisis energi, sekaligus permasalahan sampah plastik,“ ujar Kepala BRIN, Arif Satria saat melakukan uji coba Petasol di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (24/4).

Dalam uji coba tersebut, bahan bakar hasil olahan limbah plastik itu digunakan untuk mengoperasikan perahu nelayan. Mesin yang menyala dengan bahan bakar Petasol menunjukkan potensi pemanfaatannya secara langsung di sektor perikanan.

“Petasol ini adalah bahan bakar yang diproduksi dari limbah plastik yang memang sudah tidak bisa didaur ulang. Ini adalah terobosan dari BRIN, dari teman-teman di Organisasi Riset bidang Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN,” kata Arif.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan Petasol merupakan respons BRIN terhadap berbagai tantangan, termasuk ancaman krisis energi. Melalui inovasi ini, limbah plastik diubah menjadi bahan bakar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nelayan maupun sektor pertanian.

Menurut Arif, terdapat sejumlah keunggulan dari Petasol. Pertama, mampu mengolah sampah plastik yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi menjadi produk bernilai guna. Kedua, emisi yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lemigas.

“Jadi ini adalah sebuah karya yang menurut saya satu menjawab persoalan lingkungan, kedua adalah menjawab persoalan energi, yang paling penting lagi adalah menyelesaikan masalah sampah. Karena Bapak Presiden sekarang konsen sekali terkait dengan cara mengatasi masalah sampah,” jelasnya.

Ke depan, Arif menuturkan bahwa distribusi Petasol tidak hanya akan difokuskan di wilayah Jepara, tetapi juga akan diperluas ke berbagai daerah pesisir dan kawasan pertanian di Indonesia, seiring dengan pengembangan inovasi BRIN lainnya.

“Alhamdulillah ini sudah diterapkan di kurang lebih 84 kabupaten/ kota, dan kami harapkan akan menyebar lebih luas lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama OREM BRIN, Tri Martini Patria menjelaskan bahwa inovasi Petasol tidak hanya menghadirkan alternatif energi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi.

“Pemanfaatan limbah plastik melalui teknologi pirolisis ini mampu mengurangi emisi CO2e hingga 79 persen dibandingkan pembakaran terbuka. Selain itu, dari sisi ekonomi, terdapat potensi keuntungan hingga sekitar Rp4.700 per liter bahan bakar yang dihasilkan,” ujar Tri.

Ia menambahkan, kualitas bahan bakar yang dihasilkan telah melalui serangkaian pengujian laboratorium dan memenuhi standar yang ditetapkan. Petasol telah diuji oleh laboratorium BRIN dan Lemigas, dengan hasil sesuai standar Diesel 48 dan 51, sehingga aman digunakan untuk mesin maupun kendaraan.

“Teknologi ini juga dapat diterapkan dalam skala komunitas. Dengan mesin pirolisis berkapasitas 50 kilogram, pengolahan ini dapat membantu menangani sampah plastik dari sekitar 1.000 Kepala Keluarga. Sehingga Petasol ini berpotensi menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” ucapnya.

Artikel BRIN Sulap Sampah Plastik Jadi BBM Petasol, Hasilnya Mengejutkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini menghadirkan Katrili sebagai solusi nyata dalam menjawab tantangan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas di wilayah sekitar operasional panas bumi seperti Sulawesi Utara. Melalui Project Katrili, ketiga pihak menggabungkan riset panas bumi dengan teknologi pertanian untuk menghasilkan booster berbasis silika geotermal yang mampu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan ketahanan tanaman, serta mendukung hasil panen yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Andi Joko Nugroho menegaskan pentingnya hilirisasi energi dalam memaksimalkan potensi sumber daya nasional.

“Kolaborasi ini mempercepat inovasi sekaligus menjadi implementasi visi kami dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Ke depan, bisnis panas bumi tidak hanya berfokus pada listrik, tetapi beyond electricity yang berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Kami berharap Project Beyond-Katrili dapat menjadi bagian dari strategi besar PGE, baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian maupun memperluas pemanfaatan energi panas bumi. Upaya ini akan terus diperkuat melalui kolaborasi dan riset berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Katrili sendiri mengandung silika dan kitosan yang diolah dari limbah kulit udang dan kepiting yang melimpah di Indonesia. Selain berkontribusi dalam pengurangan limbah, kandungan kitosan tersebut juga berfungsi melindungi tanaman serta mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Cara penggunaannya cukup sederhana, yakni dicampurkan dengan air lalu disiramkan ke tanah dengan dosis yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Saat ini, Katrili telah diuji pada berbagai komoditas seperti tomat varietas Gustavi, kacang batik, bawang merah, dan padi.

Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Selo, Ph.D. menilai bahwa peran perguruan tinggi sangat krusial dalam menghubungkan hasil riset dengan implementasi di lapangan.

“Perguruan tinggi berperan penting dalam menjembatani riset dan implementasi teknologi di masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Katrili menjadi contoh konkret integrasi energi dan pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan di tengah dinamika global.”

Dari sisi industri, CEO PT Agrotekno Estetika Laboratoris Alexander H. Soeriyadi melihat peluang besar pemanfaatan silika untuk meningkatkan ketahanan tanaman dan kualitas hasil panen. Sementara itu, tim peneliti FT UGM yang dipimpin oleh Dr. Pri Utami memastikan bahwa inovasi ini dikembangkan melalui pendekatan ilmiah lintas disiplin, mencakup geologi, farmasi, dan pertanian, sehingga menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Project Katrili mencerminkan peran strategis FT UGM dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor industri. Integrasi pemanfaatan energi panas bumi dengan sektor pertanian menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Artikel Katrili Jadi Solusi Peningkatan Hasil Panen Berkelanjutan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pada Senin (21/4), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di tiga kawasan, yakni Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi. BUPP sendiri merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Danantara bersama pengembang teknologi terpilih serta mitra swasta lokal guna membangun dan mengoperasikan fasilitas PSEL di lokasi yang telah ditentukan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa penandatanganan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang dirancang lebih sederhana dan cepat.

Sejak aturan tersebut diterbitkan pada Oktober 2025, proses persiapan di daerah hingga tahap lelang oleh Danantara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan. Tiga proyek PSEL ini ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada Juni 2026 dan beroperasi pada akhir 2027.

Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari tim verifikasi lintas kementerian/lembaga, Danantara, hingga pemerintah daerah, atas kolaborasi yang dinilai solid dalam mempercepat realisasi proyek.

Pada tahap awal, BUPP yang terpilih meliputi PT Weiming Nusantara Bali New Energy untuk Denpasar Raya, PT Weiming Nusantara Bogor New Energy untuk Bogor Raya, serta PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara untuk Kota Bekasi.

Ketiga proyek ini merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan sekitar 30 lokasi PSEL yang telah diidentifikasi pemerintah sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam mempercepat penanganan sampah nasional melalui pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi hasil.

Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat proses penunjukan mitra BUPP untuk 13 lokasi tambahan. Rinciannya meliputi satu lokasi yang segera ditetapkan mitranya, yakni Yogyakarta Raya, 10 lokasi yang siap dilelang, serta dua lokasi yang tengah dalam proses penyesuaian ke Perpres 109 Tahun 2025.

Menko Pangan menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengawal seluruh tahapan proyek, mulai dari percepatan perizinan, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pembenahan tata kelola sampah dari hulu, termasuk pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.

“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengawal pelaksanaan ini agar selesai tepat waktu, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku yang berupa sampah itu terpenuhi,” tegasnya.

Artikel Sampah Jadi Listrik, Proyek Raksasa Dimulai di 3 Kota Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa LPG 12 kg termasuk kategori non-public service obligation (NPSO) atau nonsubsidi, sehingga penetapan harganya mengikuti perkembangan pasar global.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” ujar Ratu, Selasa (21/4).

Ia menuturkan, penyesuaian harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), serta situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global.

Terkait ketersediaan pasokan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migasuntuk memastikan distribusi berjalan lancar. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg akibat kenaikan harga. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan serta edukasi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran.

Ratu turut mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mampu untuk tetap menggunakan LPG nonsubsidi.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” ucap Ratu.

Pengawasan rutin dilakukan di tingkat agen dan pangkalan guna memastikan distribusi LPG 3 kg sesuai kuota dan harga tetap terkendali. Adapun mekanisme pembelian LPG subsidi masih menggunakan KTP sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Sesuai ketentuan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga menilai dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi terhadap inflasi daerah relatif terbatas, mengingat harga LPG subsidi 3 kg tetap stabil.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” tandas Ratu.

Artikel Warga Jakarta Jangan Panik, Stok LPG Dijamin Aman Meski Harga Naik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4).

“Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup,” katanya.

Ia menegaskan, dengan stok yang melimpah tersebut tidak ada alasan terjadinya kelangkaan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penimbunan.

“Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal,” ujarnya.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah terus melakukan pemantauan, khususnya pada penyaluran elpiji 3 kg. Pengawasan dilakukan bersama dinas terkait dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, agar subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.

“Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban, termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting,” jelasnya.

Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 54.235 pangkalan elpiji atau sekitar 21% dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg. Oleh karena itu, pengawasan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat daerah.

Luthfi menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penimbunan maupun praktik ilegal lainnya. Pemerintah provinsi pun telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kelancaran distribusi elpiji dan BBM agar tepat sasaran.

“Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia,” katanya.

Fanda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal di lapangan, sehingga dapat segera ditindak secara hukum oleh pihak berwenang.

Artikel Stok LPG di Jateng Melimpah 6 Kali Lipat, Warga Diminta Tak Panik pertama kali tampil pada Katafoto.id.