Di tengah kondisi tersebut, arus perdagangan dan investasi global mulai mencari wilayah yang lebih stabil dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dalam hal ini, Asia semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan stabilitas domestik relatif terjaga, Indonesia menjadi salah satu tujuan menarik bagi investasi. Konektivitas regional yang semakin kuat juga memperdalam integrasi Indonesia dalam arus perdagangan dan investasi kawasan, termasuk melalui kemitraan ekonomi dengan Tiongkok yang kini menjadi pilar penting dalam rantai pasok regional. Bagi pelaku usaha nasional, dinamika ini bukan sekadar tren bilateral, melainkan peluang konkret untuk memperluas pasar dan memperkuat bisnis lintas negara.

“Momentum Indonesia–Tiongkok bukan hanya peluang perdagangan, tetapi juga mencerminkan transformasi lanskap bisnis regional yang semakin terintegrasi,” ujar Director of Institutional Banking Group at PT Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin.

Sejumlah rekomendasi dari sektor perbankan, Bank DBS,hadir membantu korporasi yang memiliki hubungan bisnis lintas negara dengan Tiongkok—agar tetap adaptif di tengah ketidakpastian.

Diversifikasi untuk Antisipasi Risiko Geopolitik

Pada 2026, faktor geopolitik kembali menjadi penentu utama arah ekonomi global. Konflik yang meningkat di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan kawasan tersebut. Dampaknya, arus logistik global bisa terganggu dan biaya distribusi meningkat, sehingga menambah tekanan pada rantai pasok.

Meski demikian, Asia tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat, dengan Tiongkok sebagai salah satu penggerak utama. DBS Group Research memperkirakan ekonomi Tiongkok masih dapat tumbuh sekitar 4,5 persen, didukung kebijakan moneter yang akomodatif. Hal ini menjaga aktivitas perdagangan dan investasi regional tetap berjalan.

Bagi korporasi Indonesia, kondisi ini membuka peluang untuk menyeimbangkan risiko global melalui diversifikasi pasar sekaligus memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok regional yang terintegrasi dengan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia.

Namun, ekspansi lintas negara juga membawa tantangan, seperti perubahan regulasi, fluktuasi permintaan, hingga volatilitas nilai tukar. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat ketahanan operasional melalui diversifikasi jalur logistik, memperluas jaringan mitra, serta menerapkan scenario planning dan fleksibilitas keuangan.

Strategi Mengelola Risiko Nilai Tukar

Dalam konteks bisnis lintas negara, DBS Group Research memproyeksikan nilai tukar USD/IDR berada di kisaran Rp16.350 pada akhir 2026, melanjutkan tren penguatan dolar sejak 2025. Meski Bank Indonesia terus melakukan intervensi, tekanan eksternal masih berpotensi memicu fluktuasi signifikan.

Korporasi dengan eksposur terhadap impor bahan baku, utang valuta asing, maupun proyek internasional menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko nilai tukar menjadi kebutuhan utama, bukan lagi pilihan.

Strategi seperti hedging, natural hedge melalui pencocokan arus kas, hingga penyesuaian struktur pembiayaan berdasarkan mata uang pendapatan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas margin dan arus kas.

Memperkuat Struktur Keuangan untuk Ekspansi

Prospek ekonomi Indonesia tetap positif, dengan pertumbuhan diperkirakan sekitar 5,3 persen dan inflasi terjaga di kisaran 2,8 persen. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok juga diproyeksikan tumbuh stabil dengan inflasi rendah sekitar 0,5 persen dan suku bunga di kisaran 2,75 persen.

Kombinasi stabilitas ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong investasi lintas negara, pembiayaan perdagangan, serta kolaborasi industri jangka panjang.

Namun demikian, risiko global seperti volatilitas arus modal dan ketidakpastian geopolitik tetap harus diantisipasi. Karena itu, perusahaan perlu menjaga struktur neraca yang sehat, tingkat leverage yang terukur, serta diversifikasi sumber pendanaan agar tetap fleksibel dalam mengambil keputusan investasi.

Peluang dari Pergeseran Rantai Pasok

Perubahan geopolitik dan kebijakan perdagangan global turut mendorong restrukturisasi rantai pasok internasional. Hal ini membuka peluang bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ekosistem produksi global.

Tren ini terlihat dari ekspansi perusahaan Tiongkok yang mulai memperluas basis produksi ke luar Amerika Serikat, dengan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama. Posisi Tiongkok sebagai investor asing di Indonesia pun meningkat signifikan, dari peringkat ke-9 pada 2015 menjadi ke-2 pada 2019.

Sepanjang 2019 hingga September 2024, nilai investasi Tiongkok mencapai sekitar USD34,19 miliar atau sekitar 18 persen dari total investasi asing. Investasi tersebut terkonsentrasi pada sektor logam dasar, transportasi dan logistik, kimia, energi, serta pengembangan kawasan industri.

Hal ini menunjukkan bahwa peluang bagi korporasi Indonesia tidak hanya terbatas pada ekspor komoditas, tetapi juga pada keterlibatan dalam rantai nilai industri yang lebih luas. Kolaborasi seperti joint venture, integrasi produksi, hingga transfer teknologi menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan.

Memperkuat Daya Saing dan Kolaborasi Industri

Kebijakan tarif Amerika Serikat menciptakan dinamika baru dalam perdagangan global. Produk Indonesia kini menghadapi tarif mendekati MFN ditambah tarif sementara sekitar 15 persen hingga pertengahan 2026. Meski memberikan peluang peningkatan daya saing, sifat tarif yang sementara menuntut pelaku usaha tetap adaptif.

Diversifikasi pasar ekspor dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, Tiongkok tetap menjadi mitra strategis penting bagi Indonesia.

Pembaruan kerja sama Two Parks Twin Countries (TCTP) pada Mei 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam meningkatkan kapasitas industri dan nilai tambah. Ini membuka peluang luas bagi pelaku usaha Indonesia untuk terlibat dalam sektor manufaktur, pengolahan, hingga pengembangan teknologi bersama.

Menanggapi perkembangan ini, Bank DBS Indonesia terus mendampingi nasabah melalui penyediaan insight pasar serta akses terhadap pandangan para pakar. Seiring meningkatnya konektivitas bisnis Indonesia–Tiongkok, DBS Global Financial Markets (GFM) juga menghadirkan solusi keuangan terintegrasi untuk membantu pelaku usaha mengelola risiko dan memanfaatkan peluang.

Melalui analisis pasar yang mendalam, layanan konsultasi investasi, serta akses ke berbagai instrumen global, DBS GFM mendukung strategi investasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

“Perusahaan yang siap secara finansial dan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai global. Sebagai mitra tepercaya bagi pertumbuhan bisnis dan pengelolaan kekayaan, Bank DBS Indonesia hadir untuk membantu nasabah merancang strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menangkap peluang baru di tengah perubahan ekonomi melalui keahlian global dengan perspektif Asia serta dialog ahli didukung koneksi strategis,” tambah Anthonius.

Artikel Tarif AS Naik dan Konflik Memanas, Mengapa Indonesia Justru Diuntungkan? pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan bahwa Import Alert 99-51 hanya berlaku untuk PT BMS Cikande, Serang, dan masuk dalam kategori Red List, yang berarti penolakan terhadap produk dari perusahaan tersebut.

Sementara itu, IA 99-52 tidak bersifat larangan, melainkan menambahkan persyaratan sertifikasi bebas cemaran radioaktif Cesium-137 bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berlokasi di Jawa dan Lampung.

“Import Alert 99-52 tidak berlaku untuk UPI di luar Jawa dan Lampung. Bahkan PT BMS di Medan tetap dapat mengekspor udang ke Amerika. Jadi, ekspor udang dari wilayah lain tetap berjalan seperti biasa,” ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut data KKP, sebanyak 41 UPI terdampak langsung oleh aturan baru tersebut—terdiri dari 35 unit di Jawa dan 6 di Lampung. Namun seluruhnya tetap dapat melakukan ekspor dengan syarat melampirkan sertifikat bebas cemaran Cesium-137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang diakui oleh US FDA.

“Kami sudah mengusulkan kepada FDA agar menggunakan format Sertifikat Mutu yang biasa dipakai pelaku usaha, ditambah attestation hasil uji Cesium-137 supaya lebih efisien. Sistem aplikasi SIAP MUTU juga akan diintegrasikan dengan sistem daring FDA, ITACS, dan INSW untuk mempercepat proses customs clearance,” paparnya.

Lebih lanjut, Ishartini mengungkapkan bahwa KKP tengah menyiapkan mekanisme sertifikasi bebas cemaran Cesium-137 dengan melibatkan BAPETEN dan BRIN dalam pengujian serta pemantauan radioaktif. KKP juga tengah menyusun prosedur sampling, verifikasi laboratorium, dan pemasangan perangkat radioactive portal monitoring (RPM) sesuai pedoman regulasi FDA.

Kepastian bahwa ekspor udang Indonesia tetap berlanjut di tengah kebijakan pengetatan AS menjadi kabar positif bagi pelaku usaha perikanan nasional. Di usia ke-26, KKP menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan sektor udang nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah diakui dunia internasional sejak 1994. Sistem ini terbukti konsisten dan kredibel, sehingga produk perikanan Indonesia dapat diterima di lebih dari 140 negara.

Artikel Diperketat AS Ekspor Udang Indonesia Tetap Aman, Ini Penjelasan KKP pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa beberapa komoditas tertentu berpotensi mendapatkan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga nol persen. Produk-produk tersebut umumnya adalah komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan sejumlah produk hasil industri nasional.

“Indonesia akan menerima tarif di bawah 19 persen untuk beberapa komoditas. Ini berlaku terutama bagi sumber daya alam yang tidak tersedia di Amerika Serikat,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah produk unggulan Indonesia tersebut bisa mendapatkan pembebasan tarif alias 0 persen.

Saat ini, Tim Negosiasi Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS guna mencapai kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

“Pembahasannya masih berlangsung, dan sangat memungkinkan beberapa produk dikenai tarif di bawah 19 persen atau bahkan mendekati nol persen,” lanjut Airlangga.

Sebelumnya, Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS terkait penurunan tarif impor dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen. Penurunan ini memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya maupun negara pesaing lain.

Penetapan tarif yang lebih kompetitif turut memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, khususnya dalam relokasi industri dari negara lain. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Berdasarkan ketentuan yang ada, tarif baru dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, khusus untuk Indonesia, penerapannya masih ditunda selama proses negosiasi lanjutan berlangsung dan sebelum dikeluarkannya pernyataan bersama (joint statement) dari kedua negara.

Pemerintah menegaskan bahwa strategi perdagangan internasional Indonesia tidak hanya berfokus pada isu tarif dengan Amerika Serikat. Upaya perluasan pasar ekspor, penguatan rantai pasok global, serta strategi substitusi impor secara bertahap juga menjadi bagian penting dalam kebijakan perdagangan nasional.

Artikel Komoditas Unggulan Berpeluang Dapat Tarif 0 Persen dari Amerika Serikat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.