Dari total 100 lokasi tersebut, sebanyak 63 titik akan mulai melakukan pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025. Sementara itu, 37 titik lainnya dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Juli. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi keluarga kurang mampu, anak-anak yang berisiko putus sekolah, atau bahkan yang sudah putus sekolah. Seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masa depan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (08/07).

Konsep Asrama, Kurikulum Karakter, dan Akses Gratis

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Para siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, kemudian mendapatkan penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Kurikulum akan menekankan nilai-nilai agama, kepemimpinan, serta keterampilan hidup untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan berdaya saing.

Untuk mendukung proses belajar, sekolah akan dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, area olahraga, serta gedung serbaguna. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, buku, hingga seragam akan ditanggung oleh pemerintah secara penuh.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Namun ke depan, Kemensos menargetkan pembangunan gedung sekolah permanen di atas lahan seluas minimal 8 hektare untuk setiap titik, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah.

Menjangkau 29 Provinsi, Kapasitas Hampir 10 Ribu Siswa

Pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah lokasi terbanyak (48 titik), diikuti oleh Sumatra (22 titik), Sulawesi (15 titik), serta masing-masing empat titik di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku. Papua turut mendapat perhatian khusus dengan tiga lokasi. Total kapasitas siswa pada tahap awal ini mencapai 9.755 orang.

Lokasi dan Fasilitas

Seluruh lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 126/HUK/2025. Lokasi-lokasi tersebut melibatkan berbagai fasilitas seperti sentra pelatihan Kemensos, balai latihan kerja, sekolah negeri, dan bangunan milik pemerintah lainnya yang telah disiapkan secara fungsional dan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa lokasi diantaranya:

• Aceh: Sentra Darussa’adah, SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy, SKB Labuhan Haji Aceh Selatan
• Sumatera Utara: Sentra Insyaf dan Bahagia Medan, Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, SMKN Pertanian
• Sumatera Barat: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Universitas Negeri Padang dan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja
• Sumatera Selatan: Sentra Budi Perkasa Palembang, Institusi Penerima Wajib Lapor Sriwijaya dan Gedung P4T Kabupaten Empat Lawang
• Riau: Sentra Abiseka Pekanbaru, Rusunawa/Asrama Haji Provinsi Riau dan Kampus IPDN Kab. Rokan Hilir

• Lampung: Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Lampung

• Banten: Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Tangerang Selatan dan Gedung BPMP Rangkasbitung

• DKI Jakarta: Sentra Mulyajaya, Handayani, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna
• Jawa Barat: Sentra Wyataguna Bandung, Sentra Galih Pakuan Bogor, hingga UPT Balai Latihan Kerja di Sumedang
• Jawa Timur: Universitas Negeri Surabaya 4, Gedung Politeknik Malang, dan puluhan fasilitas lainnya

• Kalimantan Selatan: Sentra Budi Luhur Banjarbaru, Balai Besar dan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Banjarmasin Banjarbaru

• Sulawesi Barat: UPTD SMK REA TIMUR/SPPN POLMAN, Polewali Mandar dan SMK Negeri Sulawesi Barat, Mamuju

• Bali: Sentra Mahatmiya Bali
• Nusa Tenggara Barat: Sentra Paramitha Mataram dan Eks. Gedung AKPER, Lombok Timur
• Maluku Utara: Sentra Wasana Bahagia Ternat, Institusi Penerima Wajib Lapor Sofifi dan Bangunan Panti Asuhan, Pemerintahan Desa Gamsungi, Tobelo Kab. Halmahera Utar
• Papua: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, Gedung BPKSDM Kab.Biak Numfor dan Gedung BPKSDM Kab.Sarm
  

Seluruh lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan potensi jangkauan terhadap anak-anak dari keluarga miskin di sekitarnya.

Artikel Sekolah Rakyat Hadir di 100 Titik, Solusi Pendidikan untuk Keluarga Kurang Mampu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tujuan utamanya adalah memulihkan harapan serta membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja maupun kewirausahaan. Dengan mengangkat slogan “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna”, program ini dijalankan melalui kolaborasi antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan lembaga kursus serta pelatihan (LKP) di berbagai wilayah.

Pendidikan untuk Semua

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa pendidikan harus inklusif, termasuk bagi anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

“Saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar ijazah, melainkan keahlian nyata. Melalui program ini, anak putus sekolah tetap memiliki kesempatan untuk bersaing di dunia kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa program ini sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran di kalangan lulusan SMK yang belum terserap di sektor formal.

Dukungan dari Legislatif

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, turut menyambut positif langkah Kemendikdasmen ini. Menurutnya, pendidikan nonformal seperti PKK dan PKW perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri agar hasilnya lebih efektif.

“Inisiatif ini tidak hanya mengatasi masalah pengangguran, tetapi juga berpotensi mendorong perekonomian lokal melalui kerja sama dengan dunia industri,” jelas Hadrian.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan link and match antara pendidikan dan dunia usaha agar lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan di lapangan.

Program PKK dan PKW dirancang sebagai solusi pendidikan nonformal yang berfokus pada keterampilan praktis dan peningkatan daya saing ekonomi. Kemendikdasmen berharap gerakan ini mendapat dukungan luas sehingga dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang membawa perubahan nyata.

“Ini adalah bukti komitmen kami terhadap pendidikan inklusif. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit dan berkontribusi,” tegas Abdul Mu’ti.

Dengan adanya program ini, diharapkan lebih banyak anak putus sekolah dapat meraih kemandirian, baik melalui pekerjaan maupun usaha mandiri.

Artikel SMK Berdaya: Solusi Kemendikdasmen untuk Anak Putus Sekolah pertama kali tampil pada Katafoto.id.