Menurut Yusril, perpres tersebut merupakan pedoman umum kebijakan pertahanan negara sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karena itu, isi regulasi harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu isu.

“Peraturan presiden ini tidak secara khusus berbicara mengenai LGBTQ. LGBTQ hanya merupakan salah satu elemen yang disebutkan dapat menjadi ancaman nonmiliter terhadap eksistensi bangsa dan negara kita,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (9/7).

Ancaman nonmiliter memiliki cakupan luas

Yusril menjelaskan, dalam kebijakan pertahanan negara pemerintah mengelompokkan ancaman menjadi tiga kategori, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Ia menuturkan bahwa ancaman nonmiliter tidak terbatas pada persoalan sosial maupun budaya, tetapi juga mencakup berbagai tantangan lain seperti bencana alam, wabah penyakit, pemanasan global, hingga penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, Yusril meminta masyarakat tidak menafsirkan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 hanya dari satu aspek.

Menurutnya, kebijakan pertahanan negara tidak semata membahas ancaman fisik atau militer, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketahanan ideologi, sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat.

“Ancaman militer adalah ancaman berupa serangan fisik dengan kekuatan militer, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sementara ancaman nonmiliter jauh lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan ideologi, budaya, gaya hidup, dan upaya memengaruhi pola pikir masyarakat,” jelasnya.

Individu LGBTQ bukan ancaman

Yusril menegaskan pemerintah tidak memandang individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ sebagai ancaman terhadap negara.

Menurutnya, keberadaan individu dengan orientasi atau identitas tertentu merupakan realitas sosial yang telah lama dikenal dalam berbagai tradisi, agama, maupun kajian hukum.

“Yang dipersoalkan bukan individunya. Individu tidak pernah menjadi ancaman terhadap pertahanan negara. Yang dianggap sebagai ancaman adalah penyebarluasan paham, ideologi, falsafah, atau budaya yang apabila dipraktikkan secara luas dapat berpotensi memengaruhi ketahanan nasional,” kata Yusril.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai perlu mengantisipasi penyebaran propaganda melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, platform digital, hingga internet. Langkah tersebut, menurut Yusril, bertujuan menjaga nilai-nilai budaya bangsa, ideologi Pancasila, serta karakter Indonesia sebagai negara yang religius dan majemuk.

Yusril juga menegaskan bahwa Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan persekusi, intimidasi, kekerasan, maupun diskriminasi terhadap individu LGBTQ.

Ia menekankan bahwa hak-hak setiap warga negara tetap dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dihormati tanpa terkecuali.

“Perpres ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk melakukan persekusi. Hak-hak mereka sebagai warga negara tetap dihormati,” tegasnya.

Artikel Yusril Tegaskan Perpres Pertahanan Negara Bukan Aturan Khusus tentang LGBTQ pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peraturan tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Regulasi itu kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173.

Dalam lampiran Perpres dijelaskan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara dibagi menjadi tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pemerintah mendefinisikan ancaman nonmiliter sebagai berbagai bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan senjata, namun dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa Indonesia.

Pada bagian analisis ancaman, pemerintah menguraikan bahwa ancaman nonmiliter dapat muncul dalam berbagai dimensi, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.

“Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi antara lain penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme dan penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (illegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ),” demikian bunyi lampiran Perpres tersebut.

Selain daftar tersebut, regulasi juga memasukkan serangan siber, ancaman terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, kebocoran instalasi nuklir, ancaman biologis, kimia, radioaktif, bencana alam, hingga wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi.

Meski memasukkan penyebaran budaya LGBTQ dalam daftar ancaman nonmiliter, Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai dasar atau alasan pengelompokan tersebut.

Pada bagian pendahuluan, pemerintah hanya menjelaskan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global, telah menghadirkan berbagai tantangan baru. Tantangan itu antara lain polarisasi politik, penyebaran disinformasi, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta infiltrasi budaya melalui teknologi informasi yang dinilai berpotensi memengaruhi kepentingan nasional.

Dokumen kebijakan tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan nasional, serta moralitas sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Artikel Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Perjuangan prajurit TNI berat, bahkan saat mereka berangkat bertugas, belum tentu kembali dengan selamat. Namun, kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan,” ujar Menhan.

Selain membahas kesejahteraan prajurit, Menhan juga menyoroti ancaman nonmiliter yang semakin nyata, salah satunya adalah judi online. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), perputaran uang dari judi online mencapai Rp900 triliun. Menhan menyebut aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak moral masyarakat tetapi juga memberikan dampak buruk pada perekonomian negara.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam pemberantasan judi online. “Dengan kapasitas dan kedisiplinan TNI, saya yakin mereka bisa membantu menangani ancaman ini,” ujar Sukamta, dikutip dalam laman DPR, Selasa (26/11)

Ia juga mengusulkan agar sebagian hasil sitaan dari judi online, seperti omset Rp900 triliun, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperkuat pengadaan alutsista.

“Jika 10-20 persen saja dari aset sitaan digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan pengadaan alutsista, ini akan sangat membantu memperkuat pertahanan kita,” tambahnya.

Aktivitas judi, termasuk judi online, diatur dalam KUHP Pasal 426 dan 427 yang menyebutkan bahwa perjudian adalah tindak pidana dengan sanksi hukuman dan denda. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memungkinkan negara untuk menyita aset hasil kejahatan seperti perjudian ilegal untuk digunakan bagi kepentingan publik.

“Dalam Islam, barang hasil kejahatan yang dirampas negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang baik, aset ini bisa mendukung program pembangunan,” jelas Sukamta.

Sukamta memaparkan sejumlah manfaat dari perampasan aset kejahatan, termasuk:

1. Pemulihan Kerugian Negara – Aset yang disita dapat menutup kerugian negara akibat aktivitas ilegal.
2. Pendanaan Program Publik – Aset sitaan bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan program sosial.
3. Efek Jera bagi Pelaku – Dengan menyita hasil kejahatan, pelaku akan kehilangan insentif untuk melakukan aktivitas serupa.

Sukamta mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk bersatu melawan judi online.

“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga melindungi masa depan generasi bangsa. Judi online adalah ancaman nyata yang harus diberantas bersama,” pungkasnya.

Artikel Dampak Judi Online, Ancaman Ekonomi dan Solusi Pengelolaan Aset Sitaan pertama kali tampil pada Katafoto.id.