Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyampaikan bahwa keputusan tersebut bisa berdampak signifikan terhadap minat beli para mitra dagang dari AS. Produk Indonesia dikhawatirkan akan kalah bersaing karena harga jual menjadi tidak kompetitif.

“Kebijakan tarif ini tentu menjadi tantangan baru. Para pembeli pasti akan meninjau kembali apakah masih layak membeli dari Indonesia atau justru mengalihkan pesanan ke negara lain,” ujar Benny dalam program Investor Market Today, Rabu (9/7).

Menurutnya, sektor padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Hal ini disebabkan AS selama ini mengandalkan negara-negara seperti Indonesia untuk memasok kebutuhan produk yang memerlukan banyak tenaga kerja, karena mereka sendiri memiliki keterbatasan akibat tingginya biaya upah.

Benny menegaskan, selama ini AS menjadi pasar strategis untuk ekspor sektor padat karya. Namun, dengan tarif baru tersebut, para pelaku usaha perlu segera beradaptasi dan mencari pasar alternatif.

Dominasi AS dan Produk Ekspor Terbesar

Melansir dari laman berita satu, berdasarkan data Januari–Mei 2025, nilai total ekspor Indonesia mencapai US$ 111,98 miliar. China tercatat sebagai negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$ 24,25 miliar, disusul oleh AS sebesar US$ 12,11 miliar.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke AS antara lain pakaian jadi dari tekstil yang mencapai US$ 1,27 miliar, diikuti oleh sepatu olahraga, minyak kelapa sawit, pakaian rajutan, serta aneka produk alas kaki.

Meski pemerintah dan pelaku usaha telah mulai menjajaki pasar alternatif seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika, Benny mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi. Infrastruktur keuangan yang belum memadai dan biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan utama untuk masuk secara agresif ke wilayah-wilayah tersebut.

“Amerika Serikat memiliki ekosistem logistik dan keuangan yang sangat terintegrasi. Ini membuatnya tetap menjadi tujuan ekspor yang sangat penting meskipun tarifnya naik,” ungkapnya.

GPEI terus mendorong pemerintah agar mempercepat pembukaan akses ke pasar non-tradisional serta memperkuat dukungan logistik dan fasilitas ekspor. Dialog intensif juga dilakukan dengan para mitra dagang untuk mencari solusi bersama menghadapi tekanan tarif ini.

Upaya Negosiasi dan Peluang Baru

Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan adalah penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Meski berpotensi besar, Benny menilai bahwa penetrasi ke pasar Eropa bukan perkara mudah karena membutuhkan proses dan relasi dagang yang terbangun dalam jangka panjang.

Di sisi lain, keanggotaan Indonesia di BRICS juga dianggap membuka peluang kerja sama ekonomi baru. Namun, sistem keuangan di negara-negara BRICS dinilai belum sekuat dan seefisien seperti yang dimiliki AS.

“Bank Indonesia sudah mulai menerapkan skema Local Currency Settlement (LCS) seperti dengan China, yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan dalam mata uang lokal. Ini bisa diperluas ke negara lain,” jelas Benny.

Benny menyampaikan bahwa kebijakan tarif dari AS seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Indonesia. Pemerintah didorong untuk mempercepat reformasi di sektor ekspor, mulai dari penyederhanaan birokrasi, efisiensi dokumentasi, hingga perbaikan sistem pelaporan.

“Ini adalah wake-up call. Jika kita tidak segera berbenah, sektor padat karya bisa terpukul keras, bahkan memicu gelombang PHK karena permintaan dari AS menurun tajam,” tutupnya.

Artikel Tarif Impor AS Jadi Tantangan Besar bagi Industri Padat Karya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pengumuman kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6).

“Deregulasi ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dan menjaga stabilitas investasi, khususnya pada sektor padat karya. Ini juga menjadi respons terhadap dinamika ketidakpastian global,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa paket deregulasi tersebut akan dituangkan dalam sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dan implementasinya akan dilakukan oleh masing-masing kementerian teknis.

Deregulasi Kebijakan Impor

Dalam hal deregulasi impor, Kementerian Perdagangan mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024, dan menggantinya dengan sembilan Permendag baru. Di antaranya adalah Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Impor dan delapan Permendag lain berdasarkan klaster komoditas, mulai dari tekstil, pertanian, hingga barang konsumsi.

Permendag ini akan berlaku efektif 60 hari setelah diundangkan. Relaksasi kebijakan mencakup empat kelompok barang prioritas: bahan baku industri, produk pendukung program nasional (seperti nampan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis), produk industri berdaya saing (seperti alas kaki dan sepeda), dan produk kehutanan.

Untuk produk kehutanan, relaksasi dilakukan dengan penghapusan syarat Persetujuan Impor (PI), meski tetap mewajibkan adanya Deklarasi Impor (DI) untuk menjamin legalitas produk.

Kemudahan Berusaha

Dalam mendukung kemudahan berusaha di dalam negeri, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 25 Tahun 2025 yang mengatur penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh pemerintah daerah. Aturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha waralaba.

Jika STPW tidak diterbitkan dalam lima hari kerja sejak permohonan diajukan, maka dokumen permohonan bisa digunakan sementara sebagai dasar operasional usaha.

Tak hanya itu, Kemendag juga mencabut empat Permendag lama melalui Permendag Nomor 26 Tahun 2025. Pencabutan ini mencakup regulasi lama terkait izin usaha perdagangan, distribusi barang, laporan keuangan perusahaan, serta pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Seluruh upaya deregulasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutup Mendag Budi.

Artikel Pemerintah Permudah Izin Impor dan Waralaba Lewat Deregulasi Terbaru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini merupakan hasil keputusan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Selasa (24/12).

Skema ini dirancang untuk mendukung revitalisasi mesin serta peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Melalui fasilitas ini, pelaku industri dapat memperoleh pembiayaan guna memodernisasi peralatan produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Fitur utama skema kredit ini meliputi:

• Plafon pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.
• Suku bunga atau marjin yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial.
• Jangka waktu pinjaman yang fleksibel, yakni antara 5 hingga 8 tahun.

Skema ini ditargetkan untuk sektor industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman. Untuk mendapatkan fasilitas ini, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Memiliki usaha produktif dan layak.
2. Berpengalaman minimal dua tahun dalam menjalankan usaha.
3. Memiliki setidaknya 50 tenaga kerja, yang diharapkan bertambah seiring peningkatan kapasitas produksi.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga atau marjin untuk mendukung target penyaluran kredit sebesar Rp20 triliun pada 2025. Ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat industri padat karya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Menko Airlangga dikutip dari keterangan tertulis kemenko ekon.

Peluncuran Kredit Investasi Padat Karya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang lebih luas untuk memperkuat sektor industri. Langkah ini dilengkapi dengan berbagai dukungan lain, seperti:Insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan riset dan inovasi.

Melalui kombinasi kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Skema ini juga diharapkan menjadi katalis transformasi industri dalam menghadapi tantangan global.

Artikel Ciptakan Lapangan Kerja, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp20 Triliun untuk Industri Padat Karya pertama kali tampil pada Katafoto.id.