Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5 persen belum mampu menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja secara optimal.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, aktivitas ekonomi memang terus meningkat, tetapi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru semakin terbatas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 88.000 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali bertambah sekitar 23.470 orang.
Gelombang efisiensi juga masih membayangi dunia usaha. Salah satu contohnya, platform media sosial TikTok dilaporkan memangkas sekitar 90 persen tenaga kerjanya secara global, termasuk di Indonesia.
Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja.
“Angka pertumbuhan di atas 5% memang terlihat baik, tetapi manfaatnya belum banyak tercermin di pasar tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, ketika ekonomi tetap tumbuh tetapi kemampuan menciptakan lapangan kerja terus menurun,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman investor daily pada Minggu (5/7).
Ia menjelaskan, realisasi investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi kini menghasilkan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.
“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” imbuhnya.
Tantangan Domestik Dinilai Lebih Dominan
Menurut Yusuf, perlambatan ekonomi global memang memberi tekanan terhadap dunia usaha melalui melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Meski begitu, ia menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama lemahnya penciptaan lapangan kerja.
Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh yang menghadapi tantangan global serupa, tetapi masih mampu menarik relokasi industri serta memperbesar pangsa ekspor. Sementara Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan, seperti tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, hingga derasnya arus produk impor berharga murah.
Berbagai persoalan tersebut membuat industri padat karya semakin tertekan. Padahal, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Melemahnya daya saing membuat sektor-sektor tersebut tidak lagi mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.
Investasi Meningkat, Serapan Tenaga Kerja Masih Terbatas
Yusuf menjelaskan, peningkatan nilai investasi belum otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja karena sebagian besar investasi kini mengalir ke sektor padat modal, seperti industri hilirisasi mineral dan logam dasar.
Sektor tersebut lebih mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan industri padat karya.
“Sektor padat modal memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi proses produksinya didominasi teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif terbatas,” jelasnya.
Selain itu, efektivitas investasi juga masih menjadi tantangan. Meski nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Hal ini menunjukkan investasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tingginya biaya logistik, birokrasi yang belum efisien, hingga biaya ekonomi lainnya.
Menurut Yusuf, dunia usaha juga masih dibebani mahalnya harga energi, khususnya gas industri, serta persaingan dengan produk impor murah. Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi melalui otomatisasi dibandingkan merekrut pekerja baru.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, disertai kebijakan untuk memperkuat industri padat karya melalui penurunan biaya energi dan logistik, serta pengawasan terhadap praktik dumping.
“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.