Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, tetapi juga sektor-sektor lain yang sedang berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Saya akan mempelajari. Saya juga akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat, tetapi kalau masalah perusahaan jatuh-bangun, selalu ada. Yang saya akan lihat adalah dampak net-nya seperti apa,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menilai kondisi satu perusahaan tidak dapat dijadikan tolok ukur keseluruhan ekonomi nasional. Pemerintah, lanjut dia, perlu melihat dampak bersih dari dinamika industri, termasuk munculnya perusahaan baru.

“Lima jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda kan enggak melihat perusahaan yang baru, tahu enggak jumlahnya berapa? Jadi, kita harus lihat itu untuk lebih balance-nya,” ujarnya.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi indikator bahwa perekonomian nasional masih solid. Pertumbuhan tersebut, menurut dia, seharusnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi secara lebih rinci terhadap setiap kasus yang muncul.

“Secara agregat masih bagus. Kalau satu perusahaannya saya enggak tahu, saya mesti lihat case by case,” katanya.

Menurut Purbaya, perlambatan di satu sektor dapat diimbangi dengan pertumbuhan di sektor lain. Pemerintah pun akan terus memantau kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

“Namun kalau secara agregat masih bagus. Artinya kalau itu yang jatuh, maksudnya ada tempat lain yang tumbuh,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memastikan stimulus, likuiditas, dan dukungan kebijakan bagi sektor riil tetap tersedia. Selain itu, perbaikan iklim usaha juga terus dilakukan.

“Saya perhatikan apakah itu berjalan atau enggak, tetapi kan yang saya pastikan adalah stimulus di ekonomi cukup, likuiditas ekonomi cukup, dorongan pemerintah ke perekonomian cukup, dan kita perbaiki terus kondisi bisnis di sini,” kata Purbaya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil yang masih menghadapi kendala akses pembiayaan. Purbaya mengatakan sektor tersebut kerap dipandang sebagai sunset industry sehingga mengalami kesulitan memperoleh kredit perbankan.

“Dia susah sekali dapat pinjaman ke bank, makanya saya tadi pakai LPEI, kita sudah ketemu dengan perusahaan tekstil atau asosiasi itu, dan kita akan menjalankan dalam waktu enggak terlalu lama,” ujarnya.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna memperkuat akses pembiayaan bagi industri tekstil dan furnitur dengan biaya yang lebih kompetitif.

Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus lain, termasuk insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026. Program tersebut mencakup 200.000 unit kendaraan listrik, terdiri atas 100.000 motor listrik dan 100.000 mobil listrik.

Artikel Ramai Isu PHK, Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Masih Solid pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penilaian tersebut merupakan hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Prognosa Research & Consulting. Temuan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff: Analisis Dampak Strategis Bagi Industri di Indonesia” di Jakarta, Kamis (5/3).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembahas, antara lain peneliti senior INDEF Tauhid Ahmad, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (API) sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo, serta Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi.

“Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air,” kata Garda Maharsi saat memaparkan kajiannya di Jakarta.

Dalam kajian tersebut, Prognosa membahas berbagai implikasi kebijakan perdagangan antara Indonesia dan AS, termasuk potensi penurunan tingkat hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Di sisi lain, terdapat pula komitmen pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar. Kajian tersebut juga menyoroti penyesuaian kebijakan non-tarif serta dampaknya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, hingga agenda hilirisasi nasional.

Menurut Garda, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang persaingan yang cukup besar bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Namun, kewajiban pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar—yang mencakup sektor energi, dirgantara, serta pertanian—juga berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer of knowledge & transfer of technology, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan perdagangan global tersebut.

“Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi,” ujar Garda.

Dalam penyusunan kajian ini, Prognosa menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) serta analisis Impulse Response Function (IRF). Melalui metode tersebut, kajian ini memetakan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap neraca perdagangan, ketahanan industri sektoral, serta kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, kajian Prognosa juga menyajikan analisis sektoral yang cukup komprehensif untuk memetakan posisi berbagai industri dalam menghadapi implementasi ART.

Dari sisi ketahanan industri, hasil kajian menunjukkan bahwa sektor crude palm oil (CPO) memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Bahkan sektor ini dinilai mampu melampaui kondisi awal dan menjadikan tekanan eksternal sebagai momentum ekspansi. Sebaliknya, sektor tekstil dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih aktif karena tidak sepenuhnya mampu pulih setelah mengalami guncangan ekonomi.

Garda juga menyebut kajian tersebut mengidentifikasi empat kemungkinan skenario masa depan industri nasional setelah penerapan ART, yakni Gemerlap, Pengap, Gagap, dan Gelap.

“Di sini bergantung pada seberapa kuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merespons perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan tarif tersebut, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menegaskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menetapkan tarif perdagangan.

Menanggapi putusan MA AS yang membatalkan tekanan tarif dan menetapkan batas maksimal 10 persen, Sofyan menilai Indonesia tidak berada pada posisi untuk mengomentari keputusan tersebut.

“Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi,” ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa dari sisi positioning, komunitas Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ingin memastikan kebijakan tarif tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional.

“Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, Prognosa merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya renegosiasi klausul penting dalam ART, konsistensi penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), reformasi tata kelola kepabeanan, serta pembukaan pasar baru bagi komoditas strategis seperti CPO dan mineral kritis nikel.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar implementasi ART 2026 dapat menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi nasional, bukan justru menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Artikel Kajian Ungkap Dampak Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menyatakan bahwa penguatan industri tekstil nasional serta terjaminnya suplai bahan baku menjadi kunci utama mengurangi ketergantungan masyarakat pada produk thrift. Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan tekstil dalam negeri sekaligus memperluas pasar ekspor, namun masih dibayangi sejumlah tantangan struktural dan pemenuhan standar internasional.

“Potensi Indonesia sangat besar, tetapi masih banyak tantangan yang harus dibereskan agar industri kita benar-benar kompetitif di pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi via berita satu.

Anne menilai pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dengan mempermudah akses impor bahan baku yang masih diperlukan industri tekstil. Namun, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian agar pasokan tidak terganggu oleh aturan yang tumpang tindih.

“Jika regulasi bisa lebih sederhana dan selaras, daya saing industri otomatis meningkat. Pemerintah sudah menunjukkan dukungan, tinggal memastikan kebijakannya berjalan searah,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa impor tetap dibutuhkan untuk beberapa jenis bahan baku yang belum bisa diproduksi di dalam negeri atau belum memenuhi standar mutu global. Keterbatasan product development di sebagian pabrik membuat banyak merek internasional masih mengandalkan material impor.

Menurut Anne, kapasitas industri lokal sejatinya cukup besar, namun belum merata. Tantangan terbesar berada pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), mulai dari aspek lingkungan, sosial, hingga penerapan energi ramah lingkungan.

“Jika standar lingkungan, perizinan, struktur upah, hingga penggunaan energi non-fosil dapat dipenuhi, produk lokal akan jauh lebih mudah diterima merek global,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar bahan baku untuk kebutuhan merek internasional masih harus didatangkan dari luar negeri karena sejumlah pabrik belum mampu memproduksi kualitas yang konsisten, terutama untuk kategori performance fabric dan sustainable textile. Selain itu, kapasitas produksi dan kecepatan pemenuhan permintaan dinilai masih menjadi hambatan.

Anne menegaskan bahwa penguatan industri lokal dan ketersediaan bahan baku memang berpotensi menekan thrifting, namun dibutuhkan pula regulasi yang jelas serta perubahan perilaku pasar untuk menurunkan praktik tersebut secara signifikan.

“Kalau daya saing meningkat dan pasokan domestik kuat, thrifting pasti berkurang. Tetapi tetap harus ada kepastian regulasi,” tutupnya.

Artikel Industri Tekstil Ungkap Fakta di Balik Maraknya Thrifting di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Aksi tersebut ditujukan kepada lima pejabat yang dianggap berperan penting dalam penghentian impor pakaian bekas ilegal, yakni Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Para pelaku UMKM juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah dan lembaga penegak hukum yang dinilai konsisten melakukan penindakan terhadap penyelundupan barang bekas ilegal.

CEO Sinergi ADV Nusantara, Prama Tirta, menegaskan bahwa kebijakan tersebut kembali membuka harapan bagi pekerja konveksi yang selama ini terpuruk oleh banjirnya produk ilegal murah.

“Hari ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya Pak Purbaya yang berkomitmen menghentikan masuknya produk ilegal bekas. Kini kami punya semangat baru untuk bangkit,” ujarnya.

Prama berharap langkah tegas ini menjadi momentum pemutus arus barang ilegal yang selama bertahun-tahun merusak ekosistem industri tekstil nasional. Ia menilai dampak negatif pakaian bekas ilegal tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga seluruh rantai produksi sandang yang melibatkan ribuan pekerja.

“Indonesia membutuhkan jutaan lapangan kerja, bukan jutaan pakaian bekas. Jika produksi dalam negeri berjalan—mulai dari pabrik benang, kain, karet, hingga industri tali—akan banyak tenaga kerja yang terserap,” tegasnya.

Aksi seni di Kota Tua tersebut menjadi simbol kebangkitan pelaku UMKM konveksi yang kini melihat peluang baru untuk tumbuh dan kembali berkontribusi pada perekonomian nasional. Mereka berharap momentum ini memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi pasar domestik dari serbuan barang ilegal, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara UMKM, komunitas kreatif, dan pemerintah.

Peserta menyerukan bahwa penghentian impor pakaian bekas ilegal bukan semata kebijakan perdagangan, tetapi langkah penting untuk menjaga lapangan kerja dan masa depan industri sandang tanah air. “Semoga UMKM konveksi dapat bangkit bersama pemerintah untuk memajukan negeri,” demikian pesan yang disampaikan.

Acara juga diramaikan kolaborasi seni dari Sinergi ADV Nusantara bersama kelompok Marjinal, Orkes Trotoar, Buntung Cees, Katababa, serta komunitas Citayam All Star yang menampilkan Bonge, Jeje, Roy, Kurma, Alpin, Awwa, Della, Badru, Salsa, Jajat, dan lainnya melalui pertunjukan seni jalanan dan penyerahan jersey simbolik sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah.

Artikel UMKM Bangkit, Aksi Jersey untuk Pak Menteri Padati Kota Tua pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, menilai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan langsung oleh Menkeu melalui inspeksi lapangan merupakan sinyal kuat dalam memperkuat industri dalam negeri.
“Dengan pengawasan yang semakin ketat dan tindakan tegas seperti sidak yang dilakukan Pak Purbaya, kami sangat mendukung. Ini penting bukan hanya untuk industri tekstil, tapi juga berdampak luas, termasuk pada konsumsi listrik nasional,” ujar Jemmy dikutip dari laman beritasatu Minggu (02/11).

Jemmy menegaskan, impor pakaian bekas sudah lama dilarang dan termasuk kategori pelanggaran hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 juncto Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, lemahnya pengawasan dinilai menjadi celah yang memungkinkan praktik ilegal tersebut tetap terjadi.
“Aturannya sudah jelas, yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasannya di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jemmy menjelaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor padat karya dengan rantai pasok panjang, yang banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMA ke bawah. Banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) bergantung pada stabilitas sektor ini.
“Jika pemerintah berhasil memberantas impor pakaian bekas ilegal, maka industri TPT bisa kembali tumbuh, lapangan kerja meningkat, dan ekonomi nasional ikut terdorong. Dampaknya besar terhadap penurunan angka pengangguran,” ungkapnya.

Selain isu impor pakaian bekas, Jemmy juga menyoroti persoalan lain yang menekan industri TPT, yaitu derasnya arus masuk produk tekstil murah dari Tiongkok. Hal ini terjadi akibat kelebihan produksi di negara tersebut imbas dari perang dagang dengan Amerika Serikat.

“Kelebihan produksi dari China menyebabkan produk tekstil mereka membanjiri banyak negara, termasuk Indonesia. Dampaknya, utilisasi industri TPT nasional turun ke titik terendah dan berimbas hingga sektor hulu, seperti penurunan konsumsi listrik PLN,” jelasnya.

Oleh karena itu, Jemmy berharap penegakan hukum terhadap impor ilegal dilakukan secara konsisten agar dapat menjadi momentum kebangkitan industri tekstil nasional.
“Ini saat yang tepat untuk membangkitkan kembali daya saing industri tekstil dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di sektor riil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik impor ilegal di berbagai sektor, termasuk tekstil. Ia juga berencana menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru sebagai tindak lanjut dari langkah pengawasan tersebut.

Baru-baru ini, Purbaya melakukan inspeksi mendadak di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Jawa Barat, pada Jumat (31/10/2025), guna memastikan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal berjalan lebih efektif.

Artikel Langkah Tegas Menkeu Purbaya Jadi Sinyal Kuat Kebangkitan Industri Tekstil pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Purbaya menilai, kebijakan ini tidak hanya sekadar upaya penertiban, tetapi juga langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.
“Siapa yang menolak, saya tangkap duluan,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10).

Menurutnya, penolakan terhadap kebijakan ini justru bisa menjadi indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam jaringan impor ilegal.

“Kalau ada pelaku thrift yang keberatan, ya jelas mereka pelakunya. Malah bagus, jadi ketahuan siapa yang impor ilegal,” katanya.

Menkeu menegaskan bahwa penindakan akan difokuskan di jalur masuk, terutama pelabuhan, bukan di pasar-pasar tradisional. Pemerintah tidak berencana melakukan razia besar-besaran di tempat seperti Pasar Senen, tetapi akan memperketat pengawasan di titik-titik impor agar pasokan barang ilegal menurun secara alami.

Ia optimistis, dengan menurunnya pasokan pakaian bekas ilegal, penjualan produk tersebut di pasar lokal juga akan berkurang dengan sendirinya.

Lebih lanjut, Purbaya mendorong para pedagang pakaian bekas untuk beralih ke produk lokal. Ia menegaskan, melegalkan impor ilegal sama saja dengan merugikan produsen dalam negeri.
“Lebih baik jual pakaian produksi dalam negeri. Masa yang ilegal dilegalkan, sementara industri lokal mati?” tegasnya.

Sanksi Lebih Berat untuk Mafia Impor Pakaian Bekas

Pemerintah kini tengah menyiapkan sanksi tambahan bagi pelaku impor pakaian ilegal, bukan hanya berupa pemusnahan barang. Sanksi baru ini mencakup denda, hukuman penjara, hingga larangan impor seumur hidup untuk menciptakan efek jera.

Purbaya menyebut sistem penegakan hukum sebelumnya masih merugikan negara.
“Dulu, barang dimusnahkan, pelakunya dipenjara. Negara malah rugi karena harus keluarkan biaya untuk memusnahkan dan memberi makan tahanan,” ujarnya.

Ke depan, setiap pelaku akan dikenai kombinasi sanksi berat: barang disita dan dimusnahkan, pelaku didenda, dipenjara, serta di-blacklist dari seluruh aktivitas impor secara permanen.
“Barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara, dan dilarang impor seumur hidup,” tegasnya.

Artikel Menkeu Purbaya akan Tangkap Pelaku Thrift Nakal, Impor Ilegal Diberantas pertama kali tampil pada Katafoto.id.