Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat melihat isu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri manufaktur secara lebih berimbang. Menurutnya, meski terdapat tekanan di beberapa sektor usaha, kondisi ekonomi nasional secara umum masih berada pada jalur pertumbuhan positif.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, tetapi juga sektor-sektor lain yang sedang berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Saya akan mempelajari. Saya juga akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat, tetapi kalau masalah perusahaan jatuh-bangun, selalu ada. Yang saya akan lihat adalah dampak net-nya seperti apa,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).
Ia menilai kondisi satu perusahaan tidak dapat dijadikan tolok ukur keseluruhan ekonomi nasional. Pemerintah, lanjut dia, perlu melihat dampak bersih dari dinamika industri, termasuk munculnya perusahaan baru.
“Lima jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda kan enggak melihat perusahaan yang baru, tahu enggak jumlahnya berapa? Jadi, kita harus lihat itu untuk lebih balance-nya,” ujarnya.
Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi indikator bahwa perekonomian nasional masih solid. Pertumbuhan tersebut, menurut dia, seharusnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
“Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi secara lebih rinci terhadap setiap kasus yang muncul.
“Secara agregat masih bagus. Kalau satu perusahaannya saya enggak tahu, saya mesti lihat case by case,” katanya.
Menurut Purbaya, perlambatan di satu sektor dapat diimbangi dengan pertumbuhan di sektor lain. Pemerintah pun akan terus memantau kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
“Namun kalau secara agregat masih bagus. Artinya kalau itu yang jatuh, maksudnya ada tempat lain yang tumbuh,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memastikan stimulus, likuiditas, dan dukungan kebijakan bagi sektor riil tetap tersedia. Selain itu, perbaikan iklim usaha juga terus dilakukan.
“Saya perhatikan apakah itu berjalan atau enggak, tetapi kan yang saya pastikan adalah stimulus di ekonomi cukup, likuiditas ekonomi cukup, dorongan pemerintah ke perekonomian cukup, dan kita perbaiki terus kondisi bisnis di sini,” kata Purbaya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil yang masih menghadapi kendala akses pembiayaan. Purbaya mengatakan sektor tersebut kerap dipandang sebagai sunset industry sehingga mengalami kesulitan memperoleh kredit perbankan.
“Dia susah sekali dapat pinjaman ke bank, makanya saya tadi pakai LPEI, kita sudah ketemu dengan perusahaan tekstil atau asosiasi itu, dan kita akan menjalankan dalam waktu enggak terlalu lama,” ujarnya.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna memperkuat akses pembiayaan bagi industri tekstil dan furnitur dengan biaya yang lebih kompetitif.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus lain, termasuk insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026. Program tersebut mencakup 200.000 unit kendaraan listrik, terdiri atas 100.000 motor listrik dan 100.000 mobil listrik.