Laporan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Padepokan Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Rabu (17/6). Dalam kesempatan tersebut, Irfan memaparkan berbagai perkembangan yang dinilai menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Irfan, evaluasi yang dibawa Kementerian Haji tidak hanya berisi catatan perbaikan, tetapi juga berbagai keberhasilan yang berhasil dicapai selama musim haji tahun ini.

“Salah satu yang kami sampaikan adalah berbagai perbaikan yang sudah berjalan baik dan mendapat respons positif dari presiden,” ujar Irfan Yusuf kepada wartawan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan proses penerbitan visa haji. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah maju yang signifikan karena dokumen perjalanan jemaah dapat diterbitkan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat, sangat, sangat luar biasa,” kata Irfan.

Menurutnya, percepatan administrasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah secara optimal sekaligus meminimalkan berbagai kendala yang kerap muncul menjelang musim haji.

Selain persoalan visa, Kementerian Haji juga menyoroti keberhasilan distribusi kartu Nusuk yang kini mulai dibagikan kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang sebelumnya sering terjadi saat jemaah tiba di Arab Saudi.

Beberapa persoalan yang berhasil ditekan antara lain jemaah yang terpisah dari anggota keluarga atau rombongan, kesulitan memperoleh akomodasi, hingga kendala mobilitas selama menjalankan ibadah.

“Nusuk sudah mulai dibagikan di Tanah Air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” jelas Irfan.

Ia menegaskan, evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya difokuskan untuk mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga memastikan berbagai inovasi yang terbukti efektif dapat terus diterapkan dan dikembangkan pada musim haji berikutnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan sistem administrasi, digitalisasi layanan, serta koordinasi yang lebih baik dengan otoritas Arab Saudi agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.

Melalui berbagai perbaikan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung lebih tertib, aman, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh jemaah Indonesia.

Hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan guna mewujudkan layanan haji yang semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah di masa mendatang.

Artikel Bertemu Prabowo, Menteri Haji Ungkap Terobosan Besar dalam Layanan Jemaah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kementerian baru ini akan bekerja dengan sistem one stop service, di mana semua urusan haji dan umrah dikendalikan langsung oleh kementerian tersebut.

“Perubahan ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi, kebijakan terbaru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta pembentukan lembaga khusus yang lebih fokus menangani haji dan umrah,” ujar Marwan dalam rapat paripurna.

Meski DPR telah memberi lampu hijau, peresmian Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru tidak membutuhkan revisi UU Kementerian Negara. Presiden memiliki kewenangan penuh menambah jumlah kementerian.

“Undang-undangnya sudah disahkan. Tinggal menunggu pengundangan, lalu keputusan Presiden Prabowo terkait peresmian,” kata Supratman.

Dari Badan ke Kementerian

Di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo membentuk Badan Penyelenggaraan (BP) Haji dan Umrah yang dipimpin Yusuf Irfan. Kini, dengan adanya revisi UU, status BP Haji resmi naik kelas menjadi kementerian.

Meski begitu, siapa yang akan menjadi Menteri Haji dan Umrah masih tanda tanya. Kepala PCO, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penunjukan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Tantangan Besar di Depan

Dilansir dari laman berita satu, transformasi menjadi kementerian membawa sejumlah tantangan besar yang harus segera diselesaikan:

1. Penunjukan Menteri
   Hingga kini belum ada kejelasan siapa yang akan memimpin kementerian baru ini. Figur yang dipilih Presiden Prabowo akan sangat menentukan arah kebijakan ke depan.
   
2. Pengalihan aparatur sipil negara (ASN)
   Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi, menjelaskan bahwa kementerian ini akan melibatkan lintas sektor, mulai dari kesehatan, transportasi, keuangan, hukum, hingga pelayanan publik. Perpindahan ASN dari Kementerian Agama tidak otomatis, tetapi melalui seleksi ketat untuk memastikan integritas dan kompetensi.
   Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan bahwa seleksi ini bertujuan menghindari praktik korupsi yang sering membayangi penyelenggaraan haji. “Pak presiden menekankan pentingnya integritas dan kompetensi. Jadi tidak serta-merta semua pegawai langsung dipindah. Akan ada proses seleksi yang mempertimbangkan rekam jejak dan integritas,” kata Dahnil.

1. Peralihan Aset
   Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di tiap kabupaten/kota akan dialihkan menjadi kantor Kementerian Haji di daerah, bekerja sama dengan Kemenag.
   
2. Struktur Organisasi
   Kementerian Haji dan Umrah direncanakan memiliki struktur mirip Kementerian Agama, dengan kantor wilayah di provinsi, kantor Kemenhaj di kabupaten/kota, hingga penyuluh haji di tingkat kecamatan.
   
3. Rekrutmen Pegawai Baru
   Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan diprioritaskan, namun seleksi baru tetap terbuka sesuai kebutuhan.
   

“Jika diperlukan, rekrutmen akan dibuka untuk mengisi formasi di wilayah maupun daerah,” ujarnya.

Dengan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan kualitas layanan jemaah meningkat mulai dari pra-keberangkatan, saat berada di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.

Artikel Kementerian Haji dan Umrah Siap Hadir, Ini Tantangan Besarnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal tersebut ia sampaikan sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

“Kalau melihat dari substansi revisi undang-undang itu, konsekuensinya bisa ada kementerian baru. Namun, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah bagaimana mengaturnya, apakah ada penambahan, pengurangan, atau penggabungan kementerian. Itu domain pemerintah,” ujar Dasco dikutip Parlementaria.

Ia menegaskan, DPR hanya menjalankan fungsi legislasi dengan merampungkan revisi UU, sedangkan pelaksanaan teknis berada di ranah eksekutif. Artinya, keputusan terkait struktur kementerian, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR resmi mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah yang mengubah status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Awalnya, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan laporan terkait substansi revisi UU yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Setelah laporan dipaparkan, pimpinan rapat Cucun Ahmad Syamsurijal meminta persetujuan dari seluruh fraksi.

“Tibalah saatnya. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi, apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disahkan menjadi UU?” tanya Cucun. Pertanyaan itu langsung dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh seluruh anggota dewan, disertai ketukan palu sebagai tanda pengesahan.

Rapat paripurna ini juga dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan itu, Menkumham menyampaikan pandangan akhir pemerintah atas revisi UU yang baru disahkan.

Artikel DPR Sahkan Revisi UU Haji, Muncul Wacana Pembentukan Kementerian Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.