Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpotensi membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk kemungkinan lahirnya kementerian baru.
Hal tersebut ia sampaikan sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
“Kalau melihat dari substansi revisi undang-undang itu, konsekuensinya bisa ada kementerian baru. Namun, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah bagaimana mengaturnya, apakah ada penambahan, pengurangan, atau penggabungan kementerian. Itu domain pemerintah,” ujar Dasco dikutip Parlementaria.
Ia menegaskan, DPR hanya menjalankan fungsi legislasi dengan merampungkan revisi UU, sedangkan pelaksanaan teknis berada di ranah eksekutif. Artinya, keputusan terkait struktur kementerian, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPR resmi mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah yang mengubah status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Awalnya, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan laporan terkait substansi revisi UU yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Setelah laporan dipaparkan, pimpinan rapat Cucun Ahmad Syamsurijal meminta persetujuan dari seluruh fraksi.
“Tibalah saatnya. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi, apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disahkan menjadi UU?” tanya Cucun. Pertanyaan itu langsung dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh seluruh anggota dewan, disertai ketukan palu sebagai tanda pengesahan.
Rapat paripurna ini juga dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan itu, Menkumham menyampaikan pandangan akhir pemerintah atas revisi UU yang baru disahkan.