Jakarta – Sebagai kota dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa Jakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan layanan publik. Berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, hingga layanan administrasi membutuhkan sistem yang mampu bekerja lebih efektif dan adaptif.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi dalam sesi Urban Talks bertajuk “AI in The System: Enhancing the Quality of Jakarta’s Public Services” mengatakan bahwa tantangan utama Jakarta saat ini bukan lagi terkait ketersediaan data. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut dapat dikelola secara terintegrasi dan berkualitas sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut kesiapan Jakarta menghadapi era AI dibangun melalui lima pilar utama, yaitu kualitas data yang baik, integrasi sistem yang kuat, infrastruktur digital yang andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola yang efektif.
“Dengan dukungan fondasi tersebut, teknologi AI dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses analisis data, memprediksi kebutuhan layanan publik, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat,”ujar Marulina Dewi.
Meski demikian, Marulina menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan menggantikan fungsi manusia dalam pemerintahan. AI hanya berperan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, sementara keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia yang memahami kebutuhan serta kondisi masyarakat secara menyeluruh.
Penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari transformasi digital Jakarta. ASN perlu dibekali kemampuan literasi data, pemahaman teknologi digital, serta keterampilan menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.
“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” ujar Marulina, Minggu (7/6).
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menilai transformasi teknologi harus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. Menurutnya, kehadiran teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah, namun kepercayaan masyarakat tetap dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami berbagai program dan langkah yang sedang dijalankan pemerintah agar tercipta partisipasi serta kolaborasi yang lebih kuat.
“Ketika masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, partisipasi dan kolaborasi akan tumbuh. Di situlah teknologi dan komunikasi harus berjalan beriringan,” tandas Chico.