Menteri yang akrab disapa Arifah itu mengatakan penggunaan gadget yang semakin intens dalam kehidupan sehari-hari telah mengurangi kualitas interaksi di lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi proses tumbuh kembang anak di tengah perkembangan era digital.

“Kami menginisiasi program Satu Jam Berkualitas dalam Keluarga Tanpa Gadget yang diluncurkan pada Ramadan 2025. Tujuannya sederhana, mengembalikan komunikasi dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak,” ujar Arifah saat Media Gathering Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Selasa (4/8).

Arifah menegaskan pemerintah ingin lebih mengutamakan langkah pencegahan daripada hanya bertindak setelah kasus kekerasan terjadi. Menurutnya, penguatan peran keluarga menjadi kunci untuk meminimalkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami ingin fokus pada pencegahan. Energi pemerintah tidak boleh habis hanya untuk menangani kasus demi kasus, tetapi harus diarahkan membangun sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil analisis Kementerian PPPA menunjukkan terdapat lima faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kelima faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi, perubahan pola pengasuhan, penggunaan gadget secara berlebihan, lingkungan sosial, serta praktik perkawinan usia anak.

Menurut Arifah, kecanduan gadget bukan hanya dialami anak-anak, tetapi juga orang tua. Akibatnya, komunikasi dalam keluarga menjadi semakin berkurang dan ikatan emosional antara orang tua dan anak ikut melemah.

“Yang kecanduan gadget bukan hanya anak-anak, orang tuanya juga. Akibatnya komunikasi berkurang, kedekatan emosional semakin jauh, sementara anak membutuhkan perhatian dan teladan dari keluarganya,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua sebagai teladan dalam menggunakan perangkat digital secara bijak. Menurutnya, anak akan meniru kebiasaan yang mereka lihat setiap 

Artikel Orang Tua Diminta Lepas Gadget 1 Jam Sehari, Menteri PPPA Ungkap Dampaknya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Laporan tersebut menyoroti meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan, sekaligus menegaskan bahwa kesehatan karyawan merupakan aset utama perusahaan yang berperan langsung terhadap produktivitas. Halodoc juga menilai efisiensi pengelolaan tunjangan kesehatan dapat berjalan seiring dengan pendekatan digital-first melalui layanan telekonsultasi yang dinilai lebih praktis dan terjangkau.

Dalam laporan itu disebutkan, inflasi medis di Indonesia diproyeksikan mencapai 15,1% pada 2026, termasuk lima tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan melampaui rata-rata global. Di sisi lain, lebih dari 69% populasi berada di usia produktif, sehingga kesehatan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam menjaga daya saing bisnis.

Namun, ketergantungan pada layanan kesehatan konvensional dinilai memicu inefisiensi. Waktu kerja karyawan kerap terbuang akibat antrean panjang, sementara klaim layanan rawat jalan terus membebani anggaran perusahaan tanpa menjamin penanganan yang cepat dan tepat.

Chief Human Capital Halodoc, Thomas Suhardja, mengatakan bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kondisi kesehatan karyawan.

“Menurut kami, produktivitas bukan hanya soal seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tapi seberapa optimal seseorang bisa berkontribusi ketika kondisi fisik dan mentalnya benar-benar terjaga. Tugas praktisi HR bukan hanya merekrut dan mengelola, tapi memastikan setiap karyawan punya fondasi yang kuat untuk berkembang, dan menjaga kesehatan dengan baik, baik itu fisik maupun mental,” ujarnya.

Telekonsultasi Jadi Solusi Efisiensi

Laporan tersebut mengungkap sebagian besar keluhan medis umum dapat ditangani secara digital tanpa perlu tatap muka. Kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan dinilai cukup dilakukan untuk kasus yang memang memerlukan tindakan lanjutan.

Hasil integrasi telekonsultasi sebagai layanan lini pertama menunjukkan hingga 95% kasus kronis dan 94% kasus akut dapat ditangani tanpa kunjungan fisik dalam periode observasi 30 hingga 90 hari.

Thomas menambahkan, integrasi layanan digital dapat membantu perusahaan menekan biaya kesehatan sekaligus meningkatkan akses layanan bagi karyawan.

“Menjaga kesehatan karyawan adalah investasi strategis. Karyawan yang harus menempuh perjalanan dan antrian panjang ke fasilitas kesehatan offline cenderung menunda pengobatan, yang berisiko memperburuk kondisi sekaligus meningkatkan biaya di kemudian hari. Dengan mengintegrasikan ekosistem Halodoc sebagai tunjangan kesehatan karyawan, perusahaan dapat menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, lengkap, dan hassle-free, sekaligus berpotensi menekan biaya kesehatan hingga 15% dalam satu tahun melalui layanan telekonsultasi atau Digital Cashless Outpatient (DCO). Penghematan ini membuka ruang bagi perusahaan untuk mengalokasikan anggaran ke program kesejahteraan atau inisiatif strategis yang lebih berdampak lainnya bagi karyawan,” jelasnya.

Ekosistem Digital Terintegrasi

Melalui layanan Halodoc for Business, perusahaan menyediakan ekosistem kesehatan terintegrasi berbasis digital untuk mempermudah akses layanan bagi karyawan.

Layanan tersebut mencakup Digital Cashless Outpatient (DCO) berupa konsultasi dokter online 24 jam serta pengiriman obat tanpa pembayaran langsung yang terhubung dengan asuransi kesehatan. Selain itu, terdapat layanan Third Party Administrator (TPA) berbasis teknologi kecerdasan buatan yang diklaim mampu menekan biaya operasional hingga 18% dengan tetap menjaga akurasi verifikasi klaim.

Head of Business Strategy Halodoc, Puspa Angelia, menegaskan bahwa telekonsultasi bukan pengganti layanan tatap muka, melainkan pelengkap yang membuat sistem layanan kesehatan lebih efisien.

“Tentunya telekonsultasi tidak menggantikan layanan pemeriksaan secara langsung, tapi jika dibutuhkan untuk melakukan kunjungan fisik, dapat menjadi lebih selektif dan tepat sasaran. Dengan pendekatan digital-first dan integrasi ekosistem layanan kesehatan, Halodoc for Business memposisikan telekonsultasi sebagai strategi perusahaan yang efektif, yang dapat membantu menyelesaikan sebagian besar kebutuhan kesehatan karyawan tanpa harus berujung pada kunjungan fisik yang tidak perlu, serta mendorong efisiensi sistem kesehatan perusahaan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Artikel Antre Panjang Bikin Rugi, Telekonsultasi Penyakit Jadi Solusi Perusahaan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat, yang mendukung Asta Cita Presiden 2024–2029. Melalui CKG, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan agar seluruh warga, tanpa memandang status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga kesehatannya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, layanan CKG kini tidak lagi hanya tersedia saat momen ulang tahun Jakarta, melainkan dapat dimanfaatkan kapan saja. Program ini juga ditujukan untuk mempercepat pencapaian target nasional pemeriksaan kesehatan 36 persen pada 2025 dan meningkat hingga 70 persen pada 2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni, menjelaskan bahwa Pemprov DKI menerapkan strategi kolaboratif dan pendekatan berbasis wilayah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan CKG dilakukan melalui Suku Dinas Kesehatan di enam wilayah administrasi, tidak hanya di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, tetapi juga menjangkau masyarakat lewat kegiatan berbasis komunitas — mulai dari perkantoran, pusat olahraga, hingga acara publik.

“Kami juga mengintegrasikan kegiatan skrining kesehatan di dalam maupun luar gedung yang dilakukan Puskesmas ke dalam Program CKG,” ujar Puji dikutip dari laman berita jakarta.

Ia menambahkan, pendekatan lintas sektor turut diperkuat dengan melibatkan camat, lurah, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat, sehingga layanan pemeriksaan kesehatan dapat diakses secara merata, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk bagi kelompok dengan akses terbatas.

Untuk pencatatan dan pelaporan, seluruh data hasil pemeriksaan dikumpulkan melalui platform ASIK (Aplikasi Sehat IndonesiaKu) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengembangkan JAKSAFE, yaitu platform skrining mandiri digital yang dirancang oleh Pusdatin Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai sistem pencatatan kegiatan di luar fasilitas Puskesmas.

Hasil pemeriksaan kesehatan warga kemudian dikirimkan melalui Rapot Kesehatan Digital, yang dapat diakses lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp Chatbot Kementerian Kesehatan. Seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan juga dicatat melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) yang telah terhubung dengan platform nasional Satu Sehat.

“Dengan sistem yang terintegrasi ini, pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi dengan baik,” jelas Puji.

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga mendorong kolaborasi multi-pihak untuk memperluas jangkauan Program CKG. Kerja sama dilakukan dengan berbagai fasilitas kesehatan swasta, rumah sakit, klinik, perusahaan, serta komunitas lokal agar layanan pemeriksaan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.

Kemitraan juga dibangun dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta, serta media dan platform digital untuk memperkuat publikasi dan edukasi pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala.

Sementara itu, praktisi kesehatan Sukma Aditya Putra menilai Program CKG bukan sekadar layanan pemeriksaan gratis, melainkan gerakan besar yang menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan adalah investasi utama kehidupan.

“Kolaborasi antara inovasi digital seperti ASIK dan JAKSAFE membuat layanan kesehatan kini benar-benar hadir di genggaman warga. Deteksi dini penyakit tak lagi terhambat oleh jarak atau waktu,” ungkap Aditya.

Ia menilai, inisiatif ini merupakan terobosan visioner yang menggabungkan layanan langsung dengan transformasi digital.

“Dampaknya sangat terasa. Masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan dini, data kesehatan lebih terintegrasi, dan langkah pencegahan bisa dilakukan cepat serta tepat sasaran. Inilah bukti nyata menuju Jakarta sebagai kota global yang masyarakatnya sehat, tangguh, dan berdaya,” tandasnya.

Artikel Pemprov DKI Hadirkan Cek Kesehatan Gratis Lewat ASIK dan JAKSAFE pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wahyono menjelaskan, inovasi ini selaras dengan strategi pemerintah dalam memberantas TBC, salah satunya dengan memanfaatkan hasil riset dan teknologi, termasuk computer-aided diagnosis (CAD) berbasis artificial intelligence (AI). “Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat membantu proses skrining. Bahkan WHO merekomendasikan CAD sebagai alat bantu membaca hasil rontgen dada,” ungkapnya di kampus UGM, Jumat (8/8).

Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. Pengguna hanya perlu mengunggah foto rontgen dada, dan sistem akan secara otomatis menganalisis serta menampilkan persentase kemungkinan terindikasi TBC. Namun, Wahyono menegaskan, hasil ini bukan diagnosis akhir dan tetap memerlukan konfirmasi dokter.

Melansir dari laman ugm, pengembangan TBScreen.AI merupakan bagian dari proyek riset yang didanai program KONEKSI, inisiatif Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Proyek ini dipimpin oleh Antonia Morita I. Saktiawati dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, dengan Wahyono sebagai Koordinator Tim AI. Kolaborasi juga melibatkan University of Melbourne, Monash University Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, SAPDA, serta YPKMP.

Menurut Wahyono, perancangan aplikasi dimulai dengan mengumpulkan data dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Data tersebut divalidasi oleh Tim Klinis yang dipimpin dr. Antonia Morita I. Saktiawati dan Tim Radiologi yang diketuai Prof. Lina Choridah, Sp.Rad(K). Setelah validasi, tim membangun model AI menggunakan Digital Image Processing, Computer Vision, dan Machine Learning.

Model AI dilatih dengan dataset yang dibagi menjadi data training dan validation. Saat ini, tingkat validitasnya mencapai sekitar 64% dari 936 data rontgen yang dianalisis, dan tim masih menunggu tambahan data dari RSUD Mimika untuk meningkatkan akurasi.

Fitur utama aplikasi ini adalah skrining otomatis foto rontgen dada, menghasilkan nilai probabilitas terindikasi TBC antara 0–100%. Akses penuh diberikan kepada tenaga kesehatan, sementara masyarakat umum dapat menggunakannya dengan fitur terbatas. Aplikasi ini juga memiliki fungsi pengumpulan dataset tambahan guna memperkaya variasi data dan meningkatkan performa AI.

TBScreen.AI yang dirilis secara terbatas telah melakukan sosialisasi di Balkesmas Klaten (2 Agustus) dan RSUD Mimika (7 Agustus 2025), yang menjadi proyek percontohan.

“Rilis terbatas ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari tenaga kesehatan di dua lokasi tersebut sebelum peluncuran skala nasional yang direncanakan akhir tahun ini,” jelas Wahyono.

Hadirnya TBScreen.AI diharapkan dapat mempercepat deteksi TBC, khususnya di wilayah terpencil atau fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga dokter.

Artikel Guncang Dunia Medis, UGM Punya Senjata TBScreen.AI untuk Lawan TBC pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketimpangan ini menjadi sorotan serius, terutama saat sejumlah figur publik ikut terlibat dalam promosi produk ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ketidakseimbangan regulasi ini bisa menjadi ancaman nyata bagi kualitas informasi nasional.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kesetaraan aturan antara media pers dan pelaku media sosial. Perusahaan media tunduk pada undang-undang, kode etik, dan regulasi yang ketat,” tegas Ketua Divisi Ketenagakerjaan AJI, Caesar Akbar.

Menutip dari laman berita satu, fenomena promosi produk ilegal oleh influencer menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan dalam ruang digital. Beberapa nama terkenal yang sempat terjerat kontroversi meliputi:

1. dr. Richard Lee

Dokter kecantikan ini menuai kritik setelah menjual produk injeksi berbahan DNA salmon tanpa izin resmi dari BPOM. Produk tersebut diketahui merupakan versi kemasan ulang dari merek Korea, Ribeskin.

2. Via Vallen, Nella Kharisma, Bella Shofie, Olla Ramlan

Keempatnya diketahui mempromosikan produk dari DSC Beauty yang belum mengantongi izin edar dari BPOM, dan promosi dilakukan tanpa memastikan keamanan bagi publik.

3. Awkarin

Influencer ini sempat mempromosikan produk injeksi pembesar payudara dan pengencang kewanitaan. DPR dan organisasi medis mengecam tindakan tersebut karena produk tidak terdaftar di BPOM dan bisa membahayakan.

4. MF (Selebgram dari Banjarmasin)

MF diamankan oleh aparat karena menjual kosmetik ilegal bermerek Fazarbungaz. Produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan tidak lolos uji BPOM.

5. Doktif (Dokter Detektif)

Meski dikenal sebagai influencer edukatif, kontennya tentang skincare dengan klaim ekstrem membuat BPOM dan DPR memanggilnya untuk klarifikasi.

BPOM telah menegaskan bahwa promosi produk tanpa izin edar bisa dikenai sanksi hukum, apalagi jika terbukti merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk mengecek legalitas produk melalui situs resmi BPOM dan tidak langsung percaya pada endorsement selebritas.

Mendorong Regulasi yang Setara untuk Dunia Digital

Maraknya penyebaran informasi menyesatkan lewat media sosial menjadi pengingat pentingnya aturan yang seimbang. Ketika insan pers wajib menjaga akurasi dan kredibilitas di bawah regulasi ketat, kreator konten pun seharusnya memikul tanggung jawab yang setara.

Sudah waktunya pemerintah dan otoritas terkait memperluas cakupan regulasi pers agar mencakup para penyebar informasi di ruang digital. Bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.

Dengan regulasi yang adil, kita dapat membangun ekosistem informasi digital yang lebih sehat, aman, dan terpercaya. Tanpa itu, ruang digital berisiko dikuasai oleh konten tanpa filter—mulai dari flexing semu hingga promosi produk berbahaya.

Artikel Ketimpangan Regulasi Pers dan Kreator Konten: Saatnya Aturan Setara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Teknologi AI dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dengan memperoleh informasi awal mengenai potensi kondisi medis, masyarakat terdorong untuk lebih proaktif dalam mengelola kesehatan pribadi mereka.

Namun, menurut Chief of Technology Transformation Office (CTTO) Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, masyarakat harus bijak dalam menggunakan informasi yang disediakan AI.

“Saat menggunakan Chat GPT atau chatbot berbasis AI serupa lainnya untuk kesehatan, penting bagi masyarakat untuk memperlakukan informasi yang dihasilkan sebagai titik awal pencarian dan tidak sebagai dasar untuk tindakan pengobatan atau menganggapnya sebagai sebuah diagnosis medis,” ujar Setiaji dikutip dalam keterangan tertulis kemenkes.

Ia menjelaskan bahwa meskipun AI mampu memberikan jawaban cepat berdasarkan data yang diprogram, informasi tersebut tetap perlu divalidasi oleh tenaga medis profesional. AI tidak mampu menangkap seluruh kompleksitas faktor individu yang memengaruhi kondisi kesehatan seseorang.

Setiaji juga mengingatkan masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada AI. Meski jawaban yang diberikan sering terlihat meyakinkan, teknologi ini memiliki keterbatasan dalam memahami situasi klinis secara spesifik.

“Masyarakat juga harus waspada dan kritis terhadap kesalahan atau ketidakcocokan informasi yang disajikan oleh AI. Tidak semua jawaban yang dihasilkan oleh chatbot berbasis AI akurat atau relevan untuk setiap situasi klinis,” imbuhnya.

Teknologi AI bekerja berdasarkan algoritma yang mengolah data secara generalisasi untuk menghasilkan jawaban yang paling mungkin relevan. Namun, dalam dunia klinis, gejala yang serupa dapat mengindikasikan berbagai kondisi yang berbeda.

“Misalnya, batuk dan demam dapat menjadi gejala flu biasa, COVID-19, atau bahkan kondisi serius seperti pneumonia. Tanpa pemeriksaan langsung dan analisis medis yang mendalam, AI tidak mampu memberikan diagnosis yang akurat,” tambah Setiaji.

Setiaji menekankan bahwa saran pengobatan hanya boleh diberikan oleh tenaga medis profesional yang mampu mengevaluasi risiko dan manfaat berdasarkan pemeriksaan menyeluruh. Mengikuti saran dari AI tanpa validasi klinis dapat berisiko bagi kesehatan.

“AI tidak bertanggung jawab atas informasi atau saran yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi langsung dengan dokter jika mengalami gejala yang memerlukan perhatian medis,” tegasnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menambahkan bahwa AI hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti tenaga medis.

“Chat GPT dan chatbot AI lainnya hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan, tanpa memahami situasi spesifik pengguna. Oleh karena itu, peran dokter atau tenaga kesehatan tetap tidak tergantikan,” jelas Widyawati.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Artikel Mengapa Teknologi AI Tidak Bisa Menggantikan Peran Dokter? pertama kali tampil pada Katafoto.id.