Bahlil menjelaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor BBM kepada perusahaan swasta dengan jumlah yang sama seperti tahun 2024, bahkan ditambah 10 persen pada 2025.

“Tidak ada kelangkaan. Kuota impor untuk swasta tahun ini tetap penuh, bahkan lebih besar dari 2024. Kalau 2024 misalnya 1 juta kiloliter, maka 2025 kita tambah 10 persen jadi 1,1 juta. Jadi justru lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi via infopublik, Senin (1/9).

Menurutnya, permintaan tambahan kuota dari pihak swasta sebaiknya dilakukan melalui mekanisme kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina. Hal itu karena cadangan BBM nasional masih tersedia dengan baik.

“Mereka minta tambahan, tapi saya sampaikan stok nasional masih ada. Kalau ingin lebih, silakan lakukan kolaborasi B2B dengan Pertamina,” tegasnya.

Bahlil juga pernah memberikan penjelasan serupa pada pekan sebelumnya, Minggu (27/8). Ia menegaskan bahwa perusahaan swasta tahun ini justru menerima kuota impor yang lebih besar dibanding tahun lalu.

Meski demikian, beberapa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR di Jakarta memang diketahui tidak menjual sejumlah jenis BBM premium sejak pekan lalu, tanpa kepastian kapan penjualan akan kembali normal.

Artikel Menteri Bahlil Pastikan BBM Aman, Bantah Isu Kelangkaan di SPBU Swasta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

PT GAG Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan nomor B53/Pres/I/1998, yang disahkan pada 19 Januari 1998 melalui keputusan Presiden RI. Pada awal berdirinya, kepemilikan saham dikuasai oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75%, sementara 25% sisanya dimiliki oleh PT ANTAM Tbk. Namun, sejak 2008, PT ANTAM Tbk. telah mengakuisisi seluruh saham APN, menjadikannya sebagai pemilik tunggal PT GAG Nikel.

Bahlil menilai bahwa verifikasi langsung ke lapangan sangat penting untuk memperoleh gambaran yang faktual terkait berbagai isu yang ramai diperbincangkan di publik. Ia menuturkan bahwa ketika izin usaha pertambangan ini diterbitkan, dirinya belum menjabat sebagai menteri.

“Waktu izin tambang ini keluar, saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI dan belum masuk dalam kabinet. Maka untuk mendapatkan informasi yang objektif, kita perlu turun langsung ke lapangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6).

Ia juga membantah informasi yang menyebut aktivitas pertambangan PT GAG Nikel berada di Pulau Piaynemo—ikon wisata yang sangat terkenal di Raja Ampat. Menurut Bahlil, lokasi tambang sesungguhnya berada di Pulau Gag, yang berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Piaynemo.

“Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG bukan Piaynemo seperti yang perlihatkan di beberapa media yang saya baca. Saya sering di Raja Ampat Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah perwisata yang kita harus lindungi,” jelasnya.

Langkah penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah untuk menilai potensi dampak lingkungan serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal di wilayah Papua Barat Daya. Hasil inspeksi lapangan akan diumumkan setelah proses verifikasi selesai.

Artikel Bahlil: Izin PT GAG Terbit Sebelum Saya Jadi Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bahlil menyebut bahwa PT GAG Nikel—anak usaha dari PT Antam Tbk—adalah satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini aktif beroperasi di Raja Ampat. Perusahaan tersebut mengantongi izin Kontrak Karya (KK) sejak 2017 dan mulai berproduksi pada 2018, setelah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Meski demikian, Kementerian ESDM tetap mengirim tim inspeksi ke lapangan untuk memastikan bahwa semua ketentuan telah dijalankan dengan benar.

“Saat ini ada beberapa izin tambang di Raja Ampat, mungkin sekitar lima. Tapi yang benar-benar beroperasi hanya PT GAG Nikel, dan itu milik Antam, perusahaan BUMN,” jelas Bahlil saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (5/6).

Ia menegaskan bahwa wilayah Raja Ampat memiliki berbagai fungsi, mulai dari kawasan konservasi dan pariwisata hingga area yang memiliki potensi sumber daya mineral. Meski tambang nikel PT GAG tidak terletak di lokasi wisata utama seperti Piaynemo, Bahlil menjelaskan bahwa jarak lokasi tambang ke pusat wisata sekitar 30 hingga 40 kilometer.

Lebih lanjut, ia berencana untuk segera melakukan kunjungan langsung ke Sorong dan Pulau Gag guna mengecek kondisi di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas tambang tidak melanggar ketentuan lingkungan maupun kearifan lokal masyarakat Papua Barat Daya. Hasil inspeksi ini nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Untuk menghindari simpang siur informasi, Ditjen Minerba sudah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel sampai proses verifikasi selesai,” tegas Bahlil.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada pelestarian lingkungan, namun di sisi lain juga harus mendorong hilirisasi industri pertambangan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, isu pertambangan di daerah sensitif seperti Raja Ampat harus ditangani dengan hati-hati agar tidak memicu kesalahpahaman yang bisa merugikan negara dan industri dalam negeri.

Sebagai tambahan informasi, PT GAG Nikel memiliki izin tambang berdasarkan Kontrak Karya yang tercatat di sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor 430.K/30/DJB/2017. Luas wilayah pertambangan yang diizinkan mencapai 13.136 hektare.

Artikel Menteri Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel PT GAG di Raja Ampat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengaku belum dapat memberikan komentar rinci terkait hal tersebut, mengingat dirinya baru mengetahui informasi tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan perhitungan terkait alokasi BBM subsidi.

“Saya enggak bisa mengomentari hal yang saya tidak tahu. Saya masih menghitung itu dan masih tetap ada,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2)

Mengutip dari laman berita satu / https://shorturl.asia/cGh3U,  Bahlil menjelaskan bahwa jika memang ada wacana penghapusan BBM subsidi pada 2027, pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan baru mengenai mekanisme penyaluran subsidi energi, termasuk untuk BBM, listrik, dan elpiji.

Salah satu opsi skema yang tengah dipertimbangkan adalah model subsidi campuran (blending), di mana subsidi diberikan sebagian pada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Skema ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memastikan subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.

“Tunggu waktu saja, kemungkinan salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan adalah blending,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengisyaratkan bahwa BBM subsidi bisa saja dihapus pada 2027. Sebagai gantinya, pemerintah berencana menerapkan skema BBM satu harga. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas usulan, dengan alasan bahwa subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, daripada disalurkan dalam bentuk subsidi terhadap barang seperti BBM.

Selain wacana penghapusan BBM subsidi pada 2027, Luhut juga menyarankan penerapan harga tunggal dengan dukungan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran subsidi.

Artikel Benarkah BBM Subsidi Akan Hilang pada 2027? Ini Kata Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tetapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat apa yang negara berikan, jangankan popularitas, nyawa pun siap saya berikan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Bahlil dikutip dalam laman berita satu pada pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2)

Pemerintah saat ini sedang menata ulang sistem distribusi gas elpiji 3 kg dengan menerapkan penjualan hanya melalui pangkalan dan subpangkalan resmi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga jual tetap terkontrol dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 36.000 per tabung untuk gas elpiji 3 kg. Dengan adanya subsidi tersebut, harga jual ke masyarakat seharusnya tidak melebihi Rp 19.000 per tabung. Namun, kenyataannya, masih banyak pengecer yang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga di atas ketentuan, yakni berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per tabung.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berkomitmen menertibkan distribusi gas elpiji bersubsidi dengan mewajibkan penjualan hanya melalui pangkalan dan subpangkalan resmi. Jika ada pangkalan yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi, maka izin usahanya akan dicabut.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan harga gas elpiji 3 kg dapat lebih terkendali dan masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih adil terhadap energi bersubsidi.

Artikel Menteri Bahlil: Penertiban Distribusi Gas Elpiji 3 Kg untuk Mencegah Permainan Harga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan resmi pada Jumat (29/11).  Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun formulasi subsidi energi, baik untuk BBM maupun listrik, agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Belum ada keputusan final.  Yang jelas, kita akan memastikan subsidi ini lebih adil bagi semua pihak,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.

Tujuan utama kebijakan subsidi ini adalah memastikan energi dapat diakses secara merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa data penerima subsidi tengah disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Datanya hampir selesai, kita tinggal menunggu finalisasi dari BPS,”ujarnya .

Sebelumnya, Menteri Bahlil sempat mengindikasikan bahwa pengemudi ojol kemungkinan tidak akan dimasukkan dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Alasan utamanya adalah kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ojol dianggap lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan usaha daripada kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pengemudi ojol menggunakan kendaraan untuk usaha, yang tentunya berbeda dengan penerima subsidi yang kita targetkan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Keputusan ini masih dalam proses evaluasi,” jelas Bahlil.

Kementerian ESDM berkomitmen menyusun kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran dan adil. Rencana untuk tidak memasukkan pengemudi ojol sebagai penerima subsidi memang sempat diusulkan, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi dan data yang sedang disiapkan.

“Dalam penyusunan subsidi energi, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang paling rentan dan keberlanjutan energi nasional,” tutup Bahlil.

Artikel Subsidi BBM untuk Ojol Masih dalam Evaluasi, Ini Penjelasan Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.