Namun, Dosen Fakultas Geografi, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, menilai pembangunan tanggul laut di wilayah tersebut bukanlah kebutuhan mendesak jika dilihat dari kondisi geografis Pantura. Ia menjelaskan bahwa kawasan ini didominasi dataran aluvial yang relatif landai, berpasir, dan memiliki paparan gelombang yang tergolong terlindungi dengan ketinggian rata-rata kurang dari dua meter. Menurutnya, masih ada sejumlah alternatif yang lebih relevan untuk didahulukan.

“Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujarnya, Kamis (23/4).

Bachtiar bahkan menyebut opsi pembangunan tanggul laut berpotensi menjadi efek plasebo. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dianggap memberi kesan adanya solusi nyata, padahal belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya dikutip dari laman ugm.

Ia juga menyoroti persoalan penurunan muka tanah yang kerap terjadi di wilayah Pantura. Menurut Bachtiar, pembangunan tanggul laut tidak serta-merta menjadi solusi atas persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan ruang wilayah, khususnya terhadap industri besar di kawasan pesisir yang masih bergantung pada penggunaan air tanah dalam jumlah besar.

“Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah, khususnya industri-industri besar yang berada di pesisir,” katanya.

Lebih lanjut, Bachtiar menjelaskan bahwa karakter tanah di sepanjang Pantura didominasi material aluvium muda seperti pasir dan kerikil yang belum padat secara geologis. Kondisi ini membuat tanah rentan mengalami penurunan jika dibebani bangunan besar, apalagi jika diperparah oleh eksploitasi air tanah secara masif.

“Apabila tanah yang didominasi material aluvium tersebut di atasnya dibangun bangunan besar dan berat, dapat menekan permukaan tanah sekitar. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.

Dari sisi dinamika pesisir, Bachtiar memperingatkan bahwa pembangunan tanggul laut dapat mengubah pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang laut. Dampaknya, beberapa wilayah berpotensi mengalami erosi yang lebih parah.

“Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.

Ia juga menilai bahwa proyek tanggul laut bukanlah solusi efektif untuk menghadapi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Menurutnya, masih banyak pendekatan lain yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai risiko yang ditimbulkan.

“Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.

Selain itu, proyek berskala besar ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Perubahan arus laut dan distribusi sedimen dapat mengganggu habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut.

“Multibahaya akibat perubahan iklim, seperti degradasi ekosistem, inundasi bertahap, intrusi air laut, erosi pantai, dan banjir pasang,” sebutnya.

Ia menambahkan, perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat mengurangi kualitas substrat yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh.

“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.

Kerusakan ekosistem tersebut tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Ketika habitat ikan terganggu, hasil tangkapan pun menurun, sehingga memperberat kondisi ekonomi mereka.

“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.

Bachtiar juga mengingatkan bahwa penerapan konsep tanggul laut seperti di negara lain, misalnya Belanda, tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga solusi yang diambil harus berbasis kondisi lokal.

“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.

Artikel Giant Sea Wall Pantura Dipertanyakan, Pakar Ingatkan Risiko Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ia menjelaskan, posisi Jawa Tengah sebagai jalur utama perlintasan nasional membuat kesiapan infrastruktur harus dilakukan secara maksimal. Terlebih, berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, sekitar 17,7 juta orang diperkirakan masuk ke wilayah Jawa Tengah selama periode Lebaran 2026. Secara nasional, provinsi ini juga menjadi tujuan favorit dengan estimasi pergerakan mencapai 38,71 juta orang.

Menghadapi potensi lonjakan tersebut, Luthfi menegaskan kondisi jalan provinsi terus diperkuat. “Kita mempunyai jalan hampir 2.200 kilometer yang menjadi kewenangan provinsi. Tingkat kemantapan jalan provinsi 94 persen. Tahun 2026 fokus pada perawatan,” ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat 4.817 titik jalan berlubang yang perlu ditangani. Namun, perbaikan saat ini tengah berjalan secara bertahap.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur harus menjadi prioritas sebelum puncak arus mudik. “Kita punya waktu pendek menjelang Lebaran. Tolong disampaikan secara komprehensif sehingga persiapan mudik dan balik betul-betul bisa ditangani dengan baik, dan kita pastikan masyarakat aman selamat sampai di tempat tujuan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pekerjaan perbaikan jalan, terutama di jalur Pantura, dapat dirampungkan paling lambat H-10 Lebaran guna menekan potensi kemacetan dan kecelakaan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan koordinasi lintas kementerian telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik di Jawa Tengah

“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran akan dimulai pada Jumat, 13 Maret hingga 30 Maret 2026 selama 18 hari. Tahun ini Hari Raya Idulfitri berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga perlu perhatian bersama dalam pengelolaan dua momentum besar tersebut,” kata Menhub.

Artikel Jateng Siap Diserbu 38 Juta Pemudik, 4.817 Jalan Berlubang Dikebut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, menjelaskan bahwa hingga awal November ini, pihaknya telah melakukan 48 sortie penerbangan untuk menyemai garam (NaCl) di langit wilayah Pantura Jawa Tengah. Setiap penerbangan membawa sekitar 1 ton garam, dengan total 48 ton yang telah digunakan untuk mengendalikan pembentukan awan hujan.

“Secara persentase, curah hujan berhasil ditekan hingga 70 persen. Intervensi difokuskan di wilayah yang masih tergenang dan di daerah hulu sungai yang mengarah ke Pantura,” ujar Agus dikutip dari laman jatengprov, Senin (3/11).

Menurutnya, curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir sudah melampaui kondisi normal. Tanpa rekayasa cuaca, potensi banjir di Semarang, Demak, dan sekitarnya bisa semakin parah.

Agus menambahkan, modifikasi cuaca seharusnya tidak perlu dilakukan jika infrastruktur pengendalian banjir berfungsi optimal. Sistem drainase, pompanisasi ke laut, dan kolam retensi yang baik dapat membantu menyalurkan air hujan tanpa perlu intervensi tambahan.

“Awan yang berpotensi menurunkan hujan di daratan sebisa mungkin kami alihkan ke wilayah perairan. Tujuannya agar curah hujan tidak memperparah genangan,” jelasnya.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa keberhasilan modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi dalam pengendalian banjir. Kolaborasi antarinstansi dan kesiapsiagaan masyarakat tetap dibutuhkan untuk mencegah bencana yang lebih besar.

Sementara itu, Supervisi Operasional Modifikasi Cuaca Posko Jawa Tengah BMKG Pusat, Fikri Nur Muhammad, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada menghadapi puncak musim hujan.

“Kita sudah memasuki masa peralihan dari kemarau ke musim hujan. Waspadai potensi hujan deras di bulan November hingga Desember yang diperkirakan cukup signifikan,” ujar Fikri.

Artikel Rekayasa Cuaca di Jawa Tengah Berhasil Tekan Hujan 70 Persen, Warga Tetap Siaga pertama kali tampil pada Katafoto.id.