Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan empat pucuk senjata api kepada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam Upacara Reintegrasi Nasional di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya, Sabtu (26/9).

Keempat orang tersebut yakni Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari OPM Kodap X/Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari OPM Kodap XXVIII/Yambi. Kopitua Tabuni diketahui menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Danops Wil) OPM Kodap XXVIII/Yambi.

Dalam prosesi tersebut, keempatnya menyatakan ikrar untuk kembali hidup bersama masyarakat. Mereka juga mencium Bendera Merah Putih sebelum menyerahkan senjata kepada Pangkoops TNI Habema.

Riyanto mengapresiasi keputusan empat anggota tersebut untuk meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke tengah keluarga serta masyarakat.

“Keberanian bukan hanya ketika seseorang mampu mengangkat senjata, tetapi juga ketika berani meletakkannya dan memilih kehidupan yang lebih baik. Hari ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini adalah tentang memilih masa depan,” ujar Riyanto dalam keterangannya, Minggu (27/9).

Reintegrasi Tidak Berhenti pada Penyerahan Senjata

Menurut Riyanto, penyerahan senjata menjadi bagian dari proses reintegrasi dan bukan merupakan tahap akhir. Setelah kembali ke masyarakat, mereka masih membutuhkan dukungan agar dapat menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sekitar.

“Setelah ini mari kembali kepada keluarga, membangun kampung, berkebun, bekerja, beribadah, dan bersama-sama menjaga masa depan anak-anak Papua. Jalan damai selalu terbuka bagi saudara-saudara kita yang ingin kembali,” kata dia.

Riyanto mengatakan proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan hingga keluarga.

Menurut dia, kondisi keamanan yang telah terbentuk perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan baik serta tumbuhnya kepercayaan di tengah masyarakat.

“Penyerahan empat pucuk senjata kepada Pangkoops TNI Habema pada hari itu bukan sekadar penyerahan materiil. Yang lebih penting adalah keputusan empat orang untuk meninggalkan kekerasan dan membuka lembaran kehidupan baru bersama keluarga dan masyarakat,” tutur Riyanto.

Empat Senjata Diserahkan

Dalam kegiatan tersebut, empat pucuk senjata api diserahkan kepada Pangkoops TNI Habema.

Senjata yang diserahkan terdiri dari satu pucuk AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pistol revolver kaliber 9 mm, satu pistol Trailside Sig Arms kaliber .22 LR yang diserahkan Bejo Tabuni, serta satu pistol Combat kaliber 9 mm yang diserahkan Lipar Tabuni. Rincian jenis senjata tersebut juga dilaporkan oleh sejumlah media berdasarkan keterangan terkait kegiatan reintegrasi.

Seluruh senjata tersebut kemudian diamankan dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upacara reintegrasi itu turut melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses kembalinya keempat orang tersebut ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Artikel Momen 4 Anggota OPM Puncak Jaya Cium Merah Putih dan Serahkan Senjata pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penyerahan dilakukan Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Maluku dan Papua Seksi Wilayah III Jayapura. Pelimpahan Tahap II itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Jayapura.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyelamatkan tujuh burung paruh bengkok endemik Papua yang termasuk satwa dilindungi. Rinciannya terdiri atas lima Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory), satu Nuri Bayan (Eclectus roratus), dan satu Kakatua Koki (Cacatua galerita).

Selain satwa, petugas turut mengamankan empat sangkar yang digunakan untuk menyimpan burung-burung tersebut.

Terendus dari Aktivitas di Facebook

Kasus perdagangan satwa ini bermula dari pemantauan aktivitas di dunia maya oleh Tim Intelijen SPORC Brigade Kanguru.

Pada Juni 2026, petugas menemukan akun Facebook bernama Muhlis Nababan yang mengunggah foto dan video sejumlah burung nuri di dalam kandang. Unggahan tersebut disertai keterangan tersirat, “Ngelumpukno Manok Emprit”.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan lebih mendalam. Hasilnya, pada 20 Juli 2026, akun tersebut diketahui mulai menawarkan sejumlah jenis burung paruh bengkok secara terbuka.

Dalam unggahannya, penjual mencantumkan jenis burung, kisaran harga, hingga lokasi transaksi yang disebut berada di kawasan Entrop, Kota Jayapura.

Harga yang ditawarkan pun beragam. Nuri Bayan dijual Rp350 ribu per ekor, Kasturi Kepala Hitam Rp300 ribu, sedangkan Kakatua Koki dipatok Rp1,4 juta.

Pembeli yang tertarik kemudian diarahkan untuk meneruskan komunikasi dan negosiasi melalui aplikasi WhatsApp.

Transaksi COD dengan Pemasok Misterius

Dari hasil pemeriksaan, MH diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual mi. Ia mengaku mendapatkan burung-burung tersebut melalui transaksi langsung atau cash on delivery (COD) dengan sejumlah pemasok yang tidak dikenalnya.

Pada Sabtu malam, 18 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 WIT, MH membeli lima Kasturi Kepala Hitam dan satu Nuri Bayan. Masing-masing burung dibeli dengan harga Rp200 ribu.

Transaksi berlangsung di depan Jalan Raya Hamadi Entrop. Pemasok datang menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket putih. Pria tersebut tetap memakai helm dan tidak membuka identitasnya ketika melakukan transaksi tunai.

Sekitar dua jam kemudian, tepatnya pukul 22.00 WIT, MH kembali melakukan transaksi. Kali ini ia membeli seekor Kakatua Koki dengan harga Rp1 juta di sekitar Jembatan Merah Holtekamp.

Pemasok kedua juga datang menggunakan helm dan tidak membuka identitasnya. Setelah mendapatkan seluruh burung, MH membawanya ke rumah untuk disimpan sebelum dijual kembali guna mendapatkan keuntungan.

Tim Gabungan Gerebek Rumah Tersangka

Aktivitas MH akhirnya terdeteksi petugas melalui hasil pemantauan digital. Tim Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Balai Gakkumhut kemudian bergerak melakukan penindakan pada Rabu malam, 22 Juli 2026 sekitar pukul 20.41 WIT.

Dalam operasi tersebut, petugas didampingi Korwas PPNS Polda Papua dan pengurus RW setempat. Tim mendatangi rumah MH yang berada di Distrik Jayapura Selatan. Petugas menemukan tujuh burung dilindungi dalam kondisi hidup di lokasi. Satwa-satwa tersebut diduga disiapkan untuk kembali diperdagangkan.

MH kemudian diamankan bersama seluruh barang bukti dan dibawa ke kantor Balai Gakkumhut untuk menjalani proses hukum.

Terancam Penjara hingga 15 Tahun

Kemenhut menilai pengungkapan kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perdagangan satwa liar melalui platform digital. Media sosial dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sarana transaksi ilegal yang menyasar satwa dilindungi.

Atas perbuatannya, MH dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d dan h juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MH terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu, tersangka juga menghadapi denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp5 miliar.

Kementerian Kehutanan mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan tidak memelihara, membeli, maupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi.

Artikel Terendus dari Media Sosial, Patroli Siber Bongkar Jual Beli 7 Burung Langka di Papua pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh, hingga petani dari seluruh wilayah Papua di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).

“Hari ini kami mendapat kehormatan menerima gubernur, bupati, kepala dinas, penyuluh, dan petani dari seluruh Tanah Papua. Kami sudah berdiskusi mengenai kebutuhan sektor pertanian dan apa saja yang diusulkan daerah, lalu kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Pertanian,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah kini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk di wilayah Papua. Untuk periode 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran pertanian sekitar Rp5 triliun bagi Papua.

“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan,” katanya.

Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menekan disparitas harga bahan pangan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk itu, sejumlah komoditas unggulan akan menjadi fokus pengembangan, mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar hingga singkong.

“Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong akan kita programkan untuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan berbagai kebutuhan tambahan seperti perluasan areal tanam, program cetak sawah baru, pembangunan irigasi, pengadaan traktor, serta bantuan sarana produksi pertanian lainnya.

Mentan Amran mengungkapkan sebagian besar usulan yang disampaikan daerah telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.

“Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” tegasnya.

Terkait program cetak sawah, Kementerian Pertanian saat ini tengah mengembangkan lahan pertanian baru di Papua dengan total luas mencapai sekitar 80 ribu hektare pada periode 2025-2026.

“Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare,” jelasnya.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penggunaan teknologi dan mekanisasi. Ratusan unit alat dan mesin pertanian akan disalurkan untuk mendukung pengelolaan lahan dalam skala besar.

“Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern,” katanya.

Amran menambahkan, dampak program pertanian mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya terlihat dari tren penurunan harga beras di sejumlah wilayah Papua yang sebelumnya sempat mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

“Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal seluruh program pembangunan pertanian nasional di Papua. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat serta menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap program yang dijalankan.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni social engineering melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat, serta environmental engineering yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,”ujarnya.

Artikel Pemerintah Kucurkan Rp5 Triliun untuk Papua, Mentan Sebut Terbesar Sepanjang Sejarah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik. Menurutnya, arus informasi yang semakin terbuka menyebabkan berbagai kejadian dengan mudah menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terus terjadi. Situasi keamanan dan HAM di Papua saat ini menjadi perhatian serius karena setiap peristiwa yang muncul akan membentuk persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat menunjukkan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan biasa.

Lebih lanjut, dalam keterangam tertulis di Jakarta, Minggu (10/5), Pigai menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM di Indonesia.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” jelas Pigai.

Menurutnya, penyelesaian konflik Papua membutuhkan langkah besar dan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan banyak pihak. Ia menilai konflik di Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa ditangani hanya oleh satu kementerian atau lembaga.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.

Selama ini pemerintah bersama sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM, masih lebih banyak menangani persoalan secara kasus per kasus. Pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua.

Karena itu, Pigai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, akan terus mendorong lahirnya solusi penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus menghadirkan solusi damai yang mampu menyelesaikan persoalan konflik secara mendasar.

Artikel Konflik Kekerasan di Papua Meningkat, Menteri HAM Buka Suara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang masih mengalami ketimpangan.

“Indonesia terlalu besar untuk hanya didiskusikan dari ruang kelas dan ruang ekspresi. Di banyak tempat, tanahnya subur, lautnya kaya, masa depannya besar. Tetapi, kemiskinan masih tinggal di sana. Bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar wacana. Bangsa ini membutuhkan kehadiran,” kata Menteri Iftitah dalam keterangannya, Minggu (3/5).

Program TEP dirancang untuk mendorong transformasi kawasan transmigrasi melalui kegiatan riset, kajian, serta pendampingan langsung kepada masyarakat.

Peserta program yang berasal dari lulusan D4 dan S1 akan diterjunkan untuk mendampingi masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur dasar.

Adapun masa penugasan dibagi dalam dua skema, yakni empat bulan untuk wilayah non-Papua dan satu tahun untuk wilayah Papua.

“Transmigrasi Patriot adalah panggilan. Satu tahun pengabdian untuk turun langsung ke lapangan, menghadirkan harapan baru, membuka peluang kerja, dan membangun ekonomi masyarakat. Karena Indonesia tidak dibangun oleh para penonton, tetapi oleh mereka yang memilih hadir bersama rakyatnya di garis depan pembangunan,” tegas Menteri Iftitah.

Program ini turut melibatkan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Meski demikian, Kementrans menegaskan bahwa program tersebut terbuka bagi lulusan dari berbagai perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia.

“Jika bukan sarjana dari 10 universitas tadi, masih dimungkinkan untuk mendaftar. Ada kolom kesebelasnya, itu adalah kolom perguruan tinggi lainnya, kampus swasta, kampus di manapun di seluruh Indonesia, boleh berpartisipasi dalam program ini,” ujar Menteri Iftitah.

Seluruh peserta akan melalui proses seleksi dengan hasil yang dijadwalkan diumumkan pada Juni 2026. Peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti pembekalan pada Juli sebelum diberangkatkan ke lokasi penugasan.

Menteri Iftitah menekankan bahwa program Transmigrasi Patriot tidak hanya menitikberatkan pada kapasitas individu, tetapi juga komitmen untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat.

“Transmigrasi bukan tentang siapa yang paling hebat. Ini tentang siapa yang tetap tinggal ketika yang lain memilih pergi. Siapa yang bekerja ketika yang lain hanya berbicara. Siapa yang menjawab ketika bangsanya memanggil,” tutupnya.

Artikel Ribuan Sarjana Diterjunkan ke Wilayah 3T Bangun Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kristianua menuturkan bahwa ide tersebut berawal dari kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi jemaat yang masih serba terbatas.

“Melihat keadaan jemaat yang banyak kesulitan, saya berpikir bagaimana gereja bisa mandiri dan jemaat juga bisa ikut berkembang,” ungkapnya.

Ia membudidayakan berbagai jenis ikan, mulai dari lele jumbo, mujair putih, nila merah, hingga kakap putih. Menurutnya, peluang usaha perikanan di Kabupaten Boven Digoel masih terbuka luas karena tingginya permintaan ikan segar di wilayah itu.

“Selama ini banyak ikan yang didatangkan dari luar daerah, padahal kualitasnya tidak selalu segar. Ini peluang yang harus kita manfaatkan,” jelasnya.

Usaha yang mulai dirintis sejak Desember 2024 ini kini memiliki 12 kolam semen, terdiri dari dua kolam nila, dua kolam kakap putih, dan lima kolam lele jumbo. Panen perdana bahkan telah dilakukan dengan hasil penjualan ke berbagai kalangan, mulai dari jemaat gereja, warung makan, hingga pembeli di Distrik Mindiptana dengan volume hingga 15 kilogram ikan.

Harga jual ikan berkisar antara Rp50.000–Rp60.000 per kilogram, dengan omzet mencapai Rp1 juta hingga Rp5 juta per masa panen. Seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya menggunakan modal pribadi tanpa bantuan pemerintah.

Kristianua juga mengajak generasi muda Papua agar berani memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

“Pemuda Papua harus berani berinovasi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Potensi kita besar, tinggal kemauan untuk bergerak,” tegasnya.

Ia pun berharap pemerintah daerah memberikan dukungan nyata bagi warga asli Papua yang membangun usaha produktif di daerahnya.
“Walau usaha ini berjalan tanpa bantuan pemerintah, kami tetap berharap ada perhatian agar masyarakat semakin berdaya,” katanya.

Melalui inisiatif sederhana ini, Kristianua berharap gerakan ekonomi swadaya dapat tumbuh di berbagai tempat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pembangunan rumah ibadah.

Artikel Lahan Gereja Disulap Jadi Tambak Ikan, Warga Papua Sejahterakan Jemaat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekitar 16 orang tak dikenal terlihat melakukan aksi pembakaran terhadap fasilitas pendidikan tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas Pamtas Yonif RK 753, Satgas Prayuda (Mamta), Satgas BAIS, Satgas Rajawali, serta Polsek Distrik Kiwirok langsung bergerak ke lokasi kejadian. Namun, para pelaku telah lebih dahulu melarikan diri menuju Desa Delpem.

Untuk mencegah aksi serupa, aparat keamanan segera memperkuat pengamanan di Desa Mangoldolki, yang berjarak tidak jauh dari titik kejadian, guna mengantisipasi kemungkinan pembakaran terhadap SD Negeri Kiwirok. Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengecam keras tindakan tersebut.

“Serangan terhadap sekolah merupakan tindakan keji yang merampas masa depan anak-anak Papua. Ini bukan hanya kejahatan terhadap negara, tetapi juga terhadap kemanusiaan. Kami akan terus memburu para pelaku dan memastikan Kiwirok tetap aman,” tegasnya.

Insiden ini bukan pertama kalinya menimpa SMP Negeri Kiwirok. Pada tahun 2021, sekolah yang sama juga pernah dibakar oleh KKB, sehingga kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan ke SMP Negeri 1 Oksibil di Kota Oksibil.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan segera melapor jika melihat pergerakan mencurigakan. Aparat keamanan selalu siap melindungi dan menjamin keselamatan warga,” ujarnya.

Aksi pembakaran fasilitas pendidikan ini kembali menunjukkan upaya KKB menebar ketakutan di tengah masyarakat. Meski demikian, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, melindungi warga, serta menegakkan hukum di Tanah Papua.

Artikel SMP Negeri Kiwirok Hangus Dibakar KKB, Aparat Kejar Pelaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin menegaskan, dana desa seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, hingga penanggulangan kemiskinan. Namun, hasil investigasi menunjukkan adanya penarikan dan pemindahbukuan dana tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara.

“Praktik seperti ini menyimpang dari aturan yang berlaku dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Kapolda saat konferensi pers di Mapolda Papua, Kamis (25/9).

Dirkrimsus Polda Papua Kombes Pol I Gusti Gede Adhinata menambahkan, penyalahgunaan dana dilakukan melalui permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kepada Bank Papua untuk memindahbukukan dana tanpa persetujuan pemilik rekening. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara serta peraturan menteri terkait.

“Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp168,1 miliar. Dari hasil penyidikan, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari Pj Bupati Lanny Jaya yang saat itu menjabat Sekda, pejabat DPMK, tenaga ahli pemberdayaan, pejabat daerah, hingga pihak perbankan,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp14,61 miliar, sebidang tanah di Tana Toraja, tiga bidang tanah di Kabupaten Keerom, serta empat unit kendaraan yang terdiri dari Mitsubishi Triton hitam, X-Force putih, Mitsubishi L-300, dan Strada merah.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas praktik korupsi.
“Dana desa adalah hak masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan. Polda Papua akan menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakannya, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Konferensi pers ditutup dengan penegasan bahwa proses hukum akan terus dilanjutkan hingga tuntas sebagai wujud komitmen Polda Papua dalam memberantas korupsi di Tanah Papua.

Artikel Dana Desa Lanny Jaya Diselewengkan Rp168 M, Pj Bupati hingga Pihak Bank Jadi Tersangka pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Konara diketahui merupakan bagian dari KKB Yambi yang dipimpin oleh Tengah Mati Enumbi selaku Panglima Kodap Yambi. Ia diduga terlibat langsung dalam pembunuhan Brigpol Ronald di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, serta aktif dalam sejumlah aksi penembakan terhadap aparat keamanan.

Aparat menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion 150, sebuah noken kepala, jaket coklat, serta tiga bungkus pinang. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Puncak Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan komitmen aparat dalam menindak kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua.

“Penegakan hukum akan dilakukan setegas-tegasnya. Tidak ada ruang bagi mereka yang mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan. Penangkapan ini menjadi bukti komitmen kami menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua,” ujar Brigjen Faizal.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mendukung langkah aparat.

“Kami mengajak warga berkolaborasi menjaga situasi tetap aman. Aparat akan terus hadir memberikan perlindungan serta menjamin keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman,” ucap Yusuf.

Satgas Damai Cartenz menegaskan operasi penegakan hukum akan berlanjut demi terciptanya keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat Papua.

Artikel Polisi Ringkus Anggota KKB Yambi Terduga Pelaku Penembakan Brigpol Ronald pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kunjungan tersebut, keduanya menekankan pentingnya hubungan antara kekuatan militer dan kestabilan fiskal nasional. Mereka sepakat bahwa sistem pertahanan yang kuat tak bisa berdiri tanpa sokongan finansial yang memadai. Sebaliknya, stabilitas keamanan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan di Bandara Timika, lalu dilanjutkan menuju Bandara Kenyam dan menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau situasi dan kondisi keamanan di wilayah. Bagi Menkeu Sri Mulyani, ini merupakan kunjungan perdana ke daerah konflik di wilayah Nduga.

Sebelum melakukan peninjauan lapangan, Menhan dan Menkeu menerima pemaparan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, mengenai kondisi terbaru dan strategi operasi militer di Papua.

Dilansir  kedua menteri turut meninjau langsung Poskotis Yonif 733/Masariku. Mereka mengecek perlengkapan operasional serta berdialog dengan prajurit yang bertugas. Mengingat tingginya risiko keamanan, seluruh rombongan menggunakan rompi antipeluru selama kunjungan berlangsung.

Selain bertemu dengan prajurit TNI, keduanya juga berinteraksi dengan jajaran Forkopimkab Nduga dan masyarakat sekitar. Setelah agenda di Kenyam selesai, Menhan melanjutkan kunjungannya ke Merauke.

Kunjungan kerja ini memperlihatkan sinergi kuat antar-kementerian dalam menghadapi tantangan keamanan strategis, khususnya di Papua. Turut mendampingi dalam kegiatan ini adalah Kasum TNI, Wakasad, Kabaranahan Kemhan, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan.

Artikel Pakai Rompi Antipeluru, Menkeu dan Menhan Sambangi Papua Bahas Stabilitas Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.