Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui dukungan anggaran yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh, hingga petani dari seluruh wilayah Papua di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).
“Hari ini kami mendapat kehormatan menerima gubernur, bupati, kepala dinas, penyuluh, dan petani dari seluruh Tanah Papua. Kami sudah berdiskusi mengenai kebutuhan sektor pertanian dan apa saja yang diusulkan daerah, lalu kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Pertanian,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah kini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk di wilayah Papua. Untuk periode 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran pertanian sekitar Rp5 triliun bagi Papua.
“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan,” katanya.
Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menekan disparitas harga bahan pangan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk itu, sejumlah komoditas unggulan akan menjadi fokus pengembangan, mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar hingga singkong.
“Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong akan kita programkan untuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan berbagai kebutuhan tambahan seperti perluasan areal tanam, program cetak sawah baru, pembangunan irigasi, pengadaan traktor, serta bantuan sarana produksi pertanian lainnya.
Mentan Amran mengungkapkan sebagian besar usulan yang disampaikan daerah telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
“Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” tegasnya.
Terkait program cetak sawah, Kementerian Pertanian saat ini tengah mengembangkan lahan pertanian baru di Papua dengan total luas mencapai sekitar 80 ribu hektare pada periode 2025-2026.
“Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare,” jelasnya.
Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penggunaan teknologi dan mekanisasi. Ratusan unit alat dan mesin pertanian akan disalurkan untuk mendukung pengelolaan lahan dalam skala besar.
“Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern,” katanya.
Amran menambahkan, dampak program pertanian mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya terlihat dari tren penurunan harga beras di sejumlah wilayah Papua yang sebelumnya sempat mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.
“Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujar Mentan Amran.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal seluruh program pembangunan pertanian nasional di Papua. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat serta menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap program yang dijalankan.
Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni social engineering melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat, serta environmental engineering yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan dan prinsip keberlanjutan.
“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,”ujarnya.