Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, menyampaikan bahwa petugas telah disiagakan di berbagai lokasi strategis. Beberapa di antaranya meliputi halte layanan PMI, lounge PMI di bandara, pelabuhan internasional, hingga pos lintas batas negara.

“Petugas pelayanan kami di lounge bandara, pelabuhan internasional, hingga pos lintas batas sudah disiagakan. Ini merupakan arahan langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar pelayanan bagi PMI yang pulang ke Tanah Air dapat berjalan optimal,” ujarnya usai rapat persiapan penanganan kepulangan PMI menjelang Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, petugas di lapangan akan membantu berbagai kebutuhan para PMI yang baru tiba di Indonesia. Bantuan tersebut mencakup proses kepulangan hingga penanganan apabila terjadi kendala selama perjalanan.

“Kami telah menyiapkan petugas dari 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan, termasuk jika ada PMI yang mengalami kendala atau kerugian dalam perjalanan,” katanya.

Terkait perkiraan jumlah PMI yang akan kembali ke Indonesia selama periode mudik tahun ini, Mangiring menyebut pihaknya belum memiliki data pasti. Hal tersebut karena perhitungan resmi biasanya dikoordinasikan oleh Direktorat Pemulangan.

“Untuk prediksi jumlah PMI yang pulang biasanya dikoordinasikan oleh Direktorat Pemulangan. Saat ini kami belum dapat memastikan angkanya,” ujarnya.

Meski belum ada angka resmi, Mangiring memperkirakan jumlah PMI yang pulang pada musim mudik tahun ini berpotensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada mudik Lebaran tahun lalu tercatat sekitar 14 ribu PMI kembali ke Indonesia.

“Dengan dinamika yang terjadi di Timur Tengah, kemungkinan jumlah PMI yang pulang bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar PMI yang pulang saat musim mudik biasanya berasal dari negara-negara dengan jumlah penempatan pekerja migran terbesar.

“Biasanya yang paling banyak berasal dari Malaysia, kemudian Singapura, serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, terkait informasi mengenai penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah, Mangiring memastikan hingga saat ini belum ada laporan PMI yang tertahan akibat kondisi tersebut.

“Laporan dari kementerian terkait sementara tidak ada PMI yang tertahan. Bahkan sebelumnya ada dua penerbangan dari Ankara yang membawa PMI terdampak dan semuanya sudah difasilitasi kepulangannya,” pungkasnya.

Artikel Sambut Kepulangan PMI, KP2MI Siapkan Petugas di Bandara hingga Perbatasan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Setiap nama kini terekam secara digital dengan rapi, sehingga upaya penyalahgunaan data menjadi sangat sulit,” ujar  Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PMPTSP Kota Malang, Eka Yudha Sudrajad dikutip dari laman infopublik, Rabu (6/8)

Eka menambahkan bahwa digitalisasi ini turut mempersempit ruang gerak para calo, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan praktik tersebut. “Calo memang masih ada, tapi kini mereka terpaksa menyamar sebagai petugas antar kerja resmi,” jelasnya.

Dengan sistem Sisko P2MI, potensi pelanggaran dan tindak kejahatan terhadap PMI—baik saat prakeberangkatan maupun pascakeberangkatan—dapat diminimalisir. Disnaker Kota Malang juga telah dilengkapi teknologi pemindai sidik jari serta perangkat komputer yang hanya bisa diakses oleh petugas resmi.

Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk langsung mengakses informasi lowongan kerja resmi tanpa harus melalui perantara. Disnaker rutin menyebarluaskan tautan resmi tersebut ke kelurahan-kelurahan dan media sosial agar publik mudah mengaksesnya.

Digitalisasi ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan, sekaligus memperluas akses informasi bagi masyarakat. Namun demikian, Eka mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemberantasan jalur ilegal, peningkatan minat warga untuk bekerja secara prosedural, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih solid.

“Kadang kalau ada kasus PMI di luar negeri, misalnya meninggal, keluarga datang ke Disnaker. Padahal, data mereka tidak pernah tercatat di kami,” ungkapnya.

Berdasarkan data Disnaker Kota Malang per Juni 2025, tercatat ada 93 PMI yang diproses. Dari jumlah tersebut, 880 merupakan perempuan dan 13 laki-laki, berdasarkan KTP Kota Malang meskipun tak semuanya berasal dari kantong PMI wilayah kota. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20 persen per tahun sejak masa pascapandemi.

Negara tujuan terbanyak di sektor informal meliputi Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, sementara sektor formal banyak menyasar Jepang, Korea Selatan, dan Polandia.

Pekerjaan informal yang banyak diminati antara lain housekeeper, perawat lansia, babysitter, koki keluarga, tukang kebun, dan sopir pribadi. Sementara di sektor formal, para PMI umumnya bekerja di industri logam, tekstil, dan baterai.

Artikel Disnaker Malang Terapkan Sistem Digital untuk Lindungi Pekerja Migran pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Jangan sampai menjadi korban bujuk rayu sponsor atau iklan yang beredar di media sosial,” ujar Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah dikutip dalam laman berita satu, Jumat (06/06/2025).

Nurul menegaskan bahwa setiap calon pekerja migran perlu memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja dan memeriksa kontrak kerja secara menyeluruh. Hal ini penting agar tidak menjadi korban penipuan atau eksploitasi di negara tujuan.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri terus melakukan pengungkapan kasus TPPO lintas negara. Salah satu kasus terbaru melibatkan sindikat TPPO internasional yang telah beroperasi di Bahrain sejak 2022. Dalam pengungkapan ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni SG, RH, dan NH.

Ketiganya diduga telah merekrut dan mengirimkan pekerja migran secara ilegal sejak 2022. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan salah satu korban yang dikirim ke Bahrain untuk bekerja sebagai spa attendant. Korban direkrut melalui sebuah LPK di Bandar Lampung dan awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress atau petugas housekeeping di hotel. Namun, sesampainya di Bahrain, ia justru mengalami eksploitasi.

“Para korban dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi kenyataannya mereka bekerja di luar perjanjian kontrak, bahkan tidak mendapatkan upah sebagaimana yang dijanjikan,” terang Nurul.

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi para pekerja migran. Polri, lanjutnya, akan terus berkomitmen menindak tegas pelaku perdagangan orang demi melindungi masyarakat dan memberantas praktik ilegal tersebut.

Artikel Jangan Tertipu Tawaran Kerja Luar Negeri, Ini Imbauan Bareskrim Polri pertama kali tampil pada Katafoto.id.