Acara peresmian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana semakin semarak ketika para siswa Sekolah Rakyat menampilkan atraksi baris-berbaris dengan formasi rapi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video bertajuk Manifesto Sekolah Rakyat yang menggambarkan nilai, semangat, serta visi pendidikan yang diusung program tersebut. Para siswa menampilkan pertunjukan teatrikal yang merefleksikan perjalanan hidup dan harapan peserta didik Sekolah Rakyat dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Di sela pertunjukan, perwakilan siswa menyerahkan sebuah novel hasil karya bersama kepada Presiden Prabowo. Momen membanggakan juga terlihat saat empat siswa Sekolah Rakyat menyampaikan pidato dalam empat bahasa asing, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menilai program tersebut sebagai langkah terobosan dan keputusan berani dalam upaya pemerataan pendidikan nasional.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur, baik kementerian, lembaga, maupun elemen masyarakat, yang telah bekerja keras mewujudkan langkah ini. Menurut saya, ini adalah terobosan dan keputusan yang berani. Terus terang saya merasa bangga dan terharu melihat dampak dari upaya yang kita lakukan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam laporannya menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program tersebut mulai beroperasi sejak Juli tahun lalu di sejumlah wilayah.

“Secara keseluruhan terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Program ini menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan,” kata Mensos.

Artikel Ribuan Siswa Sambut 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam diskusi itu, Kemenag melihat potensi besar untuk melibatkan lembaga pendidikan binaannya dalam program Sekolah Garuda. Wamenag Romo Syafi’i mengusulkan agar madrasah—di luar jaringan MAN Insan Cendekia—dapat direkomendasikan sebagai mitra Sekolah Garuda. Langkah ini dinilai dapat mendorong transformasi madrasah menjadi institusi pendidikan unggul yang memiliki standar setara Sekolah Garuda.

“Kemenag bisa merekomendasikan madrasah selain MAN IC untuk dimitrakan dengan Sekolah Garuda, sehingga dapat ditransformasi menjadi madrasah unggul,” ujar Romo Syafi’i dikutip dari laman kemenag.

Ia berharap Kemendikti Saintek dapat mempertimbangkan usulan tersebut sehingga semakin banyak sekolah, termasuk madrasah, yang berkembang menjadi lembaga pendidikan unggul dan mampu mencetak generasi berdaya saing tinggi.

Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyambut positif gagasan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Garuda. Saat ini baru 20 sekolah yang terealisasi, dan proses percepatannya terus dilakukan.

Brian menjelaskan, inti konsep transformasi Sekolah Garuda adalah meng-upgrade sekolah-sekolah yang telah memiliki kapasitas dan kesiapan menjadi lebih berkualitas. “Sekolah Garuda Transformasi bertujuan melahirkan peserta didik yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus mendorong sekolah tier menengah naik ke tier atas,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Garuda tidak hanya akan berfokus pada wilayah yang sudah maju secara ekonomi. Pemerataan di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil, tetap menjadi perhatian utama demi mewujudkan keadilan pendidikan.

Brian juga merinci konsep “Sekolah Garuda Transformasi” yang merupakan bentuk kolaborasi antara Sekolah Garuda dan sekolah-sekolah unggul di berbagai daerah. Program ini tidak mengubah sekolah yang sudah ada menjadi Sekolah Garuda, tetapi memperkaya kurikulum dan program peserta didik sehingga siswa berpotensi dapat dipersiapkan secara sistematis untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

Artikel Wamenag Dorong Madrasah Masuk Program Sekolah Garuda pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BPS menyebutkan, seluruh indikator penyusun IPM mengalami perbaikan, mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hingga pengeluaran riil per kapita.

Kesehatan dan Pendidikan Terus Meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Rabu (5/11/2025), UHH saat lahir mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dibanding 2024. Sepanjang 2020–2025, angka ini tumbuh 1,10 tahun atau rata-rata 0,22 tahun setiap tahun—menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Di sektor pendidikan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat menjadi 13,30 tahun, sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, naik 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dua indikator ini menandakan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lebih lama serta meningkatnya akses pendidikan di berbagai daerah.

Daya Beli Masyarakat Semakin Kuat

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun tercatat sebesar Rp12,80 juta, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024. Berdasarkan harga konstan tahun 2012 (dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan), angka ini mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Selama periode 2020–2025, rata-rata pengeluaran riil per kapita tumbuh Rp357.800 per tahun, memperlihatkan tren ekonomi nasional yang stabil dan inklusif.

DKI Jakarta Masih Tertinggi, Papua Pegunungan Terendah

Tingkat IPM provinsi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang masih lebar, dari 54,91 di Papua Pegunungan hingga 85,05 di DKI Jakarta.
Dua daerah mencatat peningkatan status pembangunan manusia:

• Kepulauan Riau, naik dari kategori tinggi ke sangat tinggi dengan IPM 80,53.
  
• Papua Barat Daya, naik dari sedang ke tinggi dengan IPM 70,55.
  

Secara keseluruhan, kini terdapat:

• 3 provinsi berstatus sangat tinggi (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau)
  
• 30 provinsi berstatus tinggi
  
• 4 provinsi sedang
  
• 1 provinsi rendah
  

Pemerintah menilai peningkatan IPM ini sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan skor yang kian mendekati kategori “sangat tinggi”, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar masyarakat Indonesia semakin sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Kualitas Hidup Meningkat, IPM Indonesia Catat Rekor Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Setelah membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden juga melanjutkan rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, dan jajaran terkait untuk mengevaluasi progres pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Sekolah Rakyat merupakan perwujudan dari visi Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh warga negara, khususnya dari kalangan kurang mampu. Pemerintah saat ini terus menyiapkan berbagai elemen pendukung demi memastikan program ini dapat berjalan optimal.

“Pemerintah kini tengah mematangkan seluruh rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang ditargetkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” lanjut Teddy.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan yang detail dan terintegrasi. Berbagai aspek menjadi perhatian utama, mulai dari lokasi pembangunan sekolah, kurikulum yang akan digunakan, hingga kesiapan infrastruktur dan proses seleksi siswa.

“Semua komponen penting seperti lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa turut dibahas dalam rapat ini,” tutup Seskab Teddy.

Artikel Rapat Terbatas di Hambalang, Presiden Prabowo Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu kebijakan utama yang akan segera dijalankan adalah pemasangan layar televisi digital di seluruh sekolah di Indonesia. Fasilitas ini dirancang untuk menunjang sistem pembelajaran berbasis teknologi, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan dalam hal tenaga pendidik atau akses terhadap materi ajar berkualitas.

“Kita ingin menghadirkan materi pembelajaran terbaik kepada semua sekolah, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar yang kerap kesulitan mengakses guru ahli di bidang-bidang tertentu,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 dan peluncuran PHTC di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 Mei 2025.

Program ini ditargetkan mulai berjalan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah telah terpasang perangkat layar digital pada pertengahan 2026. Presiden juga menekankan bahwa keberadaan teknologi ini akan sangat membantu para guru dan sekolah dalam menyampaikan materi secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk para guru dan lembaga pendidikan di seluruh penjuru tanah air,” lanjutnya.

Melalui digitalisasi pembelajaran dan peningkatan infrastruktur pendidikan, Presiden berharap tercipta pemerataan kualitas pendidikan nasional serta percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik yang telah berkontribusi tanpa pamrih.

“Guru adalah pahlawan sejati. Meski sering tanpa tanda jasa, peran mereka sangat besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, mari kita terus bersatu dan bekerja sama membangun negeri ini,” tutup Presiden Prabowo.

Artikel PHTC: Program Transformasi Pendidikan Digital Menuju Indonesia Merata pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan klarifikasi dan pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Senin (21/4).

Salah satu dukungan datang dari Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu, yang menyatakan kesiapannya melaksanakan program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025 dengan jenjang pendidikan SMP sebagai tahap awal.

“Empat kelas akan dibuka, dua untuk siswa perempuan dan dua untuk laki-laki, masing-masing berkapasitas 25 siswa. Artinya, akan ada 100 siswa yang mengikuti program di tahap awal,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Solok telah menyiapkan lahan seluas 68 hektare untuk pengembangan fasilitas pendidikan secara menyeluruh. “Prosesnya berjalan sesuai panduan Kementerian Sosial. Program ini sangat penting untuk membantu anak-anak kurang mampu meningkatkan kualitas hidup, serta mempercepat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah,” ujarnya dikutip dari laman Kemensos.

Dukungan serupa disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas. Pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, satu di wilayah selatan yang dekat pusat kota, dan satu lagi di wilayah utara yang menjangkau daerah terpencil.

“Saat ini kita fokus dulu di wilayah selatan, dan selanjutnya kami akan cari lokasi di utara yang lebih jauh dari pusat kota, karena di sanalah banyak keluarga miskin tinggal,” jelas Agas.

Ia mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat karena dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang terhadap akar persoalan kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan.

“Banyak kepala keluarga hanya lulusan SD. Kalau pola ini terus berlangsung, maka kemiskinan akan sulit diberantas,” tambahnya. Ia juga mencatat bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Manggarai Timur sering kali menurun setelah tingkat SD, terutama karena hambatan ekonomi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu. Menurutnya, Sekolah Rakyat sejalan dengan visi daerah, yaitu “Humba Cerdas”, yang menitikberatkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia.

“Program ini membuka ruang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan, sekaligus menjadi langkah konkret untuk mengatasi krisis pendidikan di wilayah kami,” kata Umbu.

Ia juga menyampaikan bahwa selain menyiapkan lahan dan dokumen administrasi, Pemkab Sumba Timur aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian, terutama dalam penyelesaian sertifikat dan status lahan. Ia pun mengapresiasi keterlibatan aktif Kementerian Sosial dalam mendampingi proses ini secara menyeluruh.

Desk Sekolah Rakyat sendiri dibuka selama lima hari, yakni Rabu–Kamis (16–17 April 2025) dan Senin–Rabu (21–23 April 2025). Melalui desk ini, pemerintah daerah mendapatkan dukungan teknis dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendidasmen, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.

Artikel Sekolah Rakyat Mulai Juli 2025, Pemda Kompak Siapkan Fasilitas dan Lahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami masih memfinalisasi dua opsi ini,” ujar Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3). Ia menjelaskan bahwa proses perencanaan perekrutan guru serta penyusunan kurikulum Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai tahap akhir, dengan Satgas yang diketuai oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

“Kurikulumnya sudah cukup matang dan dipimpin langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tambahnya. Ia juga memastikan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan sekolah lainnya, mengingat program ini melibatkan kerja sama lintas kementerian.

“Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sistem kerja sama antar kementerian,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 53 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi untuk tahun ajaran 2025-2026. Sementara itu, sebanyak 82 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam tahap asesmen terkait kondisi bangunan dan lahan. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan sekitar 200 titik lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Saat ini, ada 82 sekolah yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” lanjutnya.

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan sektor swasta untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana.

“PU yang akan membangun infrastruktur sekolah, bukan Kementerian Sosial,” tegas Gus Ipul.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah masih menghitung estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Sekolah Rakyat. Perhitungan ini nantinya akan disesuaikan dengan biaya per siswa di setiap jenjang pendidikan.

“Biaya per siswa sedang dihitung dan akan kami sampaikan nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa setiap daerah akan memiliki indeks anggaran yang berbeda, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan yang tersedia.

“Biaya operasional untuk SMA, SMP, dan SD tentu berbeda, karena masing-masing daerah memiliki indeks kebutuhan yang beragam,” pungkasnya.

Artikel Sekolah Rakyat Siap Berjalan, Pemerintah Siapkan Guru dan Infrastruktur pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang turut hadir dalam rapat, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk dalam pengadaan tenaga pendidik serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif Presiden. Pemerintah akan membantu dalam hal tenaga pengajar, proses rekrutmen guru, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saat ini, sudah ada 53 Sekolah Rakyat yang dibangun, dan terdapat tambahan 184 usulan dari daerah,” ujar Tito dalam keterangannya kepada media.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program ini. Dari total 184 usulan baru, seluruhnya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah.

“Lahan untuk 184 sekolah ini sudah tersedia, ini merupakan permintaan langsung dari daerah,” tambah Tito.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri, memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Artikel Pemerintah Siapkan 184 Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.