Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Adnyana Putra, menyampaikan bahwa ide tersebut lahir dari arahan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng agar penataan kota tidak hanya mengedepankan ketertiban dan fungsi, tetapi juga aspek keberlanjutan lingkungan.

“Penataan kawasan tidak hanya harus aman dan tertib, tetapi juga ramah lingkungan. Lampu penerangan jalan dirancang menggunakan PJUTS, kabel ditanam di bawah tanah, dan untuk papan nama jalan kami berpikir kenapa tidak memanfaatkan sampah plastik,” ujar Gunawan saat dikonfirmasi di Rumah Plastik Mandiri Desa Petandakan via laman infopublik.

Ia menuturkan, desain papan nama jalan tetap mengikuti regulasi dari Kementerian Perhubungan, namun diperkaya dengan sentuhan identitas lokal khas Buleleng melalui unsur seni daerah.

Pemilik Rumah Plastik Mandiri Buleleng, Eka Darmawan, menyatakan bahwa proyek ini menjadi wujud nyata pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang telah mempercayai kami. Ini merupakan kehormatan bagi kami karena secara pribadi ini adalah proyek pertama yang akan bisa dinikmati terus-menerus oleh masyarakat dan berada di ruang publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahan yang digunakan merupakan plastik jenis HDPE yang dikenal tahan terhadap cuaca dan aman, kemudian dipadukan dengan elemen seni Bali.

“Juknis dari Dinas Perhubungan tetap kami gunakan 100 persen. Namun kami menambahkan ciri khas, mulai dari penggunaan material plastik jenis HDPE yang aman dan tahan cuaca, sentuhan seni Bali, hingga rencana penambahan ukiran dengan gaya Bali,” jelasnya.

Untuk memproduksi 10 papan nama jalan lengkap dengan tiangnya, dibutuhkan sekitar 880 kilogram plastik yang telah dicacah, atau lebih dari satu ton dalam kondisi mentah. Seluruh material diperoleh dari jaringan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di Kabupaten Buleleng.

“Seluruh sampah plastik tersebut dikumpulkan dari jaringan binaan kami berupa bank sampah dan TPST yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Dari sisi proses, pembuatan satu papan nama memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga hari setelah bahan siap. Sementara untuk menyelesaikan 10 unit papan, dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

Tak hanya memperindah kawasan Titik Nol Singaraja, desain papan nama jalan ini juga direncanakan untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui BRIDA.

Artikel Keren! Pemkab Buleleng Sulap Sampah Plastik Jadi Papan Nama Jalan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Kuningan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki jalan dan trotoar agar lebih aman, nyaman, fungsional, serta mendukung keindahan kota. Untuk program tersebut, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD Tahun 2026.

“Kuningan adalah salah satu pusat aktivitas ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kawasan ini menjadi wajah Jakarta, dengan keberadaan sedikitnya 11 kantor kedutaan serta jalur LRT dan Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi publik,” ujar Yustinus dikutip dari laman berita jakarta, Minggu (11/1).

Ia menambahkan, persoalan tiang monorel yang terbengkalai berpotensi menghambat mobilitas ekonomi, operasional transportasi publik, hingga pelaksanaan agenda kenegaraan. Bahkan, data menunjukkan tingginya angka kecelakaan yang berkaitan dengan keberadaan tiang monorel yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Menurut Yustinus, penataan Kuningan tidak berarti mengesampingkan kebutuhan wilayah lain. Pemprov DKI Jakarta tetap berfokus pada pemenuhan infrastruktur dasar serta layanan esensial bagi seluruh warga.

Hal senada disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah. Ia menegaskan bahwa pembongkaran tiang monorel dilakukan secara transparan, sesuai aturan hukum, dan mengutamakan kepentingan publik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi keselamatan masyarakat, mengingat sejumlah kecelakaan telah terjadi akibat keberadaan tiang monorel. Selain itu, pembongkaran diharapkan mampu mengurangi kemacetan hingga sekitar 18 persen serta memperbaiki estetika kota.

“Kawasan Kuningan kerap dilalui ekspatriat, tamu asing, dan perwakilan kedutaan. Penataan ini juga menjadi upaya menjaga citra Jakarta dan Indonesia dengan menyelesaikan persoalan bangunan mangkrak yang telah berlangsung lama,” ujar Afan.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta merupakan pemilik lahan tempat berdirinya 122 tiang monorel tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, tiang-tiang tersebut merupakan aset PT Adhi Karya dan secara teknis sudah tidak layak digunakan sebagai infrastruktur monorel.

Afan juga menyebutkan bahwa baik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek maupun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024–2044, tidak terdapat rencana pengembangan monorel di Jakarta.

Selain itu, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail secara resmi telah berakhir sejak 21 September 2011, sebagaimana disampaikan Biro Hukum DKI Jakarta.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, didampingi Kejaksaan Tinggi, serta berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemerintah tetap menghormati hak PT Adhi Karya. Aset yang dibongkar akan diamankan di lokasi yang layak,” kata Afan.

Sesuai arah pembangunan dalam RPJMD, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong pembangunan yang inklusif, tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga aspek sosial dan peningkatan kualitas manusia.

Sejumlah program prioritas meliputi perluasan layanan transportasi publik, peningkatan akses air bersih, penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengaktifan taman sebagai ruang publik, serta perbaikan jalan, trotoar, dan jaringan utilitas.

Di sisi lain, perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan juga tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi seluruh masukan, kritik, dan perhatian dari masyarakat. Mari terus bergotong royong demi Jakarta yang semakin baik,” pungkas Afan.

Artikel Wajah Jakarta Ditata Ulang, Tiang Monorel Kuningan Segera Dibongkar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Selain memperindah kota, penataan taman ini juga akan membantu pengaturan aliran air untuk mengatasi banjir,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta dikutip darui laman berita jakarta pada Jumat (8/8).

Penataan dilakukan di atas lahan seluas 5,6 hektare dengan sejumlah fasilitas publik, seperti lapangan bulu tangkis, tenis, padel, dan area olahraga lainnya. Disiapkan pula jogging track sepanjang 1,2 kilometer agar warga dapat berolahraga dengan nyaman.

Pramono menargetkan penataan Taman Bendera Pusaka rampung pada Desember 2025. Ia berharap taman tersebut dapat menjadi ruang publik yang indah, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk membuat Jakarta lebih baik, lebih asri, dan menghadirkan taman yang memberi rasa nyaman bagi siapa saja yang berkunjung,” tegasnya.

Nama Taman Bendera Pusaka dipilih sebagai pengingat sejarah perjuangan kemerdekaan. Pramono menekankan pentingnya menghadirkan taman tematik yang membawa pesan historis bagi generasi muda.

“Saya ingin taman ini memiliki makna sejarah. Saat orang datang, mereka akan teringat bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan dengan pengorbanan,” pungkasnya.

Artikel Taman Bendera Pusaka, Ruang Hijau Tematik dengan Pesan Sejarah Kemerdekaan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Parkir liar tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Saya akan instruksikan untuk segera ditertibkan. Jakarta ini tidak boleh dibiarkan semrawut karena parkir ilegal,” tegas Pramono saat mengunjungi Kantor Sekretariat RW 07 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Kamis (26/6).

Terkait isu kenaikan tarif parkir yang sempat mencuat, Pramono menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap kajian. Saat ini, fokus utama Pemprov DKI adalah melakukan penataan dan penindakan terhadap parkir liar yang mengganggu ruang publik dan mobilitas warga.

“Soal tarif, belum ada keputusan. Tapi untuk urusan penertiban, itu yang akan kami jalankan lebih dulu,” ujarnya.

Ruang Publik akan Dioptimalkan Jadi Taman

Selain masalah parkir, Pramono juga menyoroti pentingnya penataan ruang publik di Jakarta. Ia telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mengubah lahan-lahan publik yang terbengkalai menjadi taman hijau yang bisa dinikmati warga.

“Semua ruang publik yang memungkinkan akan kita tanami dan fungsikan sebagai taman. Ini penting untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus memperluas ruang hijau,” kata Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Penataan Kabel Udara Masuk Agenda Prioritas

Pemprov DKI juga tengah mengupayakan perbaikan visual kota melalui penataan kabel udara. Salah satu wilayah yang akan menjadi proyek awal adalah kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, kabel-kabel yang saat ini menggantung di udara akan dipindahkan ke bawah tanah melalui program Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

“Ini bagian dari langkah kami menjadikan Jakarta lebih rapi dan tertata. Penataan kabel akan segera dimulai, dan Kebayoran Baru jadi kawasan pertama yang akan ditata,” tutup Pramono.

Artikel Parkir Liar di Jakarta Menjamur, Pramono Instruksikan Penertiban Serentak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu prioritas jangka pendek yang tengah didorong adalah pemindahan jaringan utilitas telekomunikasi dari udara ke bawah tanah.

“Jangan sampai berlarut-larut. Utilitas telekomunikasi harus segera dipindahkan dari atas ke bawah tanah. Ini target jangka pendek yang harus segera dikerjakan,” kata Pantas dalam rapat pembahasan pasal-pasal Raperda Jaringan Utilitas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/6).

Menurutnya, penentuan teknis dan jadwal pelaksanaan tetap berada di tangan eksekutif. Namun, ia berharap prosesnya dapat segera dimulai demi memperbaiki tampilan kota.

“Kita serahkan pelaksanaannya kepada pihak eksekutif untuk disiapkan dengan matang, menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada,” lanjutnya dikutip dari laman berita jakarta.

Pantas juga menyampaikan bahwa Pansus masih menunggu draf resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penetapan jalur trase jaringan terpadu bagi seluruh jenis utilitas dalam Raperda ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Jalur tersebut harus sinkron dengan arah pembangunan kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 tahunan.

“Dengan begitu, setiap pembangunan ke depan akan punya acuan yang jelas. Tidak boleh lagi ada pemasangan jaringan yang sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, Pantas meminta agar Pemprov DKI menggandeng aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung hingga lembaga peradilan, dalam penyusunan draf Raperda tersebut.

“Kita ingin pembahasan ini menyeluruh, terutama soal sanksi. Kalau sanksi administratif bisa ditangani oleh Pemprov, tapi untuk sanksi pidana perlu melibatkan aparat hukum agar penegakannya benar-benar efektif,” tutupnya.

Artikel Rencana Jaringan Utilitas Terpadu, Jakarta Bersiap Rapi Tanpa Kabel Udara pertama kali tampil pada Katafoto.id.