Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, bersama jajaran KPK bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Polri melakukan audiensi di Markas Besar Polri. Pertemuan ini bertujuan mempererat kerja sama kedua institusi dalam memberantas korupsi, sekaligus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menjadi tantangan utama.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang saling melengkapi.
“Kami optimistis bahwa dengan sinergi yang lebih solid, pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih efektif. Salah satunya melalui penguatan peran Kortas Tipikor Polri, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga memperkuat aspek pendidikan dan pencegahan,” ungkap Setyo.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperbaiki IPK yang masih rendah.
“Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan persepsi nasional dan internasional terhadap kita. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk Polri, untuk memperbaikinya,” imbuhnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut positif kunjungan ini dan menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan KPK. Ia juga mengklarifikasi bahwa keberadaan Kortas Tipikor Polri bertujuan mendukung, bukan menggantikan, peran lembaga pemberantasan korupsi lainnya.
“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat kerja sama antara Polri dan KPK. Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun sistem yang lebih efisien, sekaligus mempercepat proses pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kapolri dikutip dalan keterangan tertulis.
Kapolri juga mengungkapkan rencana pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KPK untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga kolaborasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan kepemimpinan baru di KPK dan kerja sama yang semakin erat, saya yakin kita mampu menjawab ekspektasi masyarakat dalam memberantas korupsi dan memperbaiki sistem hukum di negara ini,” tegas Listyo.
Audiensi ini menjadi langkah awal dari upaya besar yang akan dikembangkan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan, baik formal maupun informal. Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga menjawab harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
“Kami tidak hanya berbicara soal kolaborasi antara dua institusi, tetapi juga upaya nyata untuk memenuhi harapan rakyat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif,” tutup Kapolri.
Komitmen bersama antara KPK dan Polri ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.