Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan dua faktor utama yang diperlukan Indonesia untuk menjadi negara maju: keuangan negara yang sehat dan kepastian hukum yang kuat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/1).
“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20 persen dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan kita berdua ini (Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung). Yang dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” ujar Menkeu dikutip dalam keterangan tertulis.
Peran Kejaksaan dalam Mendukung Kepastian Hukum
Menurut Sri Mulyani, Kejaksaan Agung memegang peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investasi yang berdampak positif pada perekonomian.
Menkeu juga mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini dianggap penting dalam menciptakan tata kelola yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan tata kelola yang efektif, Indonesia dapat mencapai virtuous cycle—siklus yang membawa dampak positif berkelanjutan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, jika tata kelola tidak baik dan kepastian hukum lemah, Indonesia berisiko terjebak dalam vicious cycle—siklus yang memperburuk keadaan ekonomi, menurunkan investasi, dan menghambat pertumbuhan.
Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola yang Baik
Sinergi antara kedua institusi juga mencakup upaya pencegahan korupsi. Menkeu menegaskan pentingnya membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, memperbaiki kelemahan, dan memastikan birokrasi berjalan dengan efisien.
“Jika ada masalah, perbaikan harus segera dilakukan. Sistem yang diterapkan harus diawasi bersama, sehingga pencegahan korupsi bisa berjalan efektif,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu juga mengingatkan Kejaksaan Agung agar terus meningkatkan pengelolaan anggaran demi memperbaiki kinerja institusi dan meningkatkan kompetensi pegawai.
“Peningkatan kapasitas adalah kunci. Dunia ekonomi dan hukum terus berkembang menjadi lebih kompleks dan dinamis. Maka, penting bagi kita untuk mendesain tata kelola yang modern, sistem kontrak yang jelas, serta penegakan hukum yang efektif,” tambahnya.
Melalui sinergi yang kuat antara keuangan negara dan kepastian hukum, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan visi sebagai negara maju dengan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas. Karena perekonomian membutuhkan suatu pengaturan yang makin kompleks dan makin sophisticated. Maka, kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” tutup Menkeu.