35.3 C
Jakarta
Minggu, September 28, 2025
BerandaKATA BERITANASIONALAnggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib, Ini Penjelasan Mendagri Tito

Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib, Ini Penjelasan Mendagri Tito

JakartaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (pemda) menunjukkan antusiasme yang besar dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 415 kabupaten dan 93 kota di Indonesia, mayoritas telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dan mulai mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada 2025, kontribusi daerah dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” ujar Mendagri Tito saat membahas program MBG seperti dikutip dalam laman berita satu.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa partisipasi pemda dalam program ini tidak bersifat wajib. Salah satu prioritas program adalah pembangunan infrastruktur, seperti dapur atau satuan pelayanan berukuran 150 meter persegi di sekolah-sekolah.

“Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,”  tambahnya.

Fokus Wilayah dengan Stunting dan Kemiskinan Tinggi

Tito menjelaskan bahwa prioritas utama program MBG adalah daerah-daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Contohnya, daerah seperti Kabupaten Badung, dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu mennutup semua kebutuhan SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Tito.

Untuk memastikan alokasi program tepat sasaran, Tito mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah bersama pemerintah daerah.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Sekda, dan Presiden juga memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Titik-titik yang belum tercakup akan diatasi secara bertahap oleh daerah atau badan gizi,” pungkas Tito.

Program MBG ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan, dan menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga

Terungkap, Begini Cara Pemerintah Lumajang Merawat Candi agar Tetap Kokoh

Lumajang - Candi-candi di Lumajang bukan sekadar peninggalan arkeologi,...

DBS Ajak Nasabah Eksplorasi Inovasi Bisnis di Shenzhen dan Hong Kong

Hasil riset Customer Immersion untuk segmen private banking Bank...

Hadapi Gejolak Ekonomi dan Politik, Ini 5 Strategi Bisnis Agar Tetap Bertahan

Menjelang tutup tahun 2025, Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi...

Kecelakaan Truk Karena Kelelahan, Ditjen Hubdat Siapkan Program Khusus untuk Sopir


Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian...

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU APBN 2026 Jadi Undang-Undang

Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9)...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini