Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi mendalam terhadap komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam proses tersebut, ia menemukan sejumlah program yang dinilai kurang efektif. Demi efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, program-program tersebut akhirnya dihapus.
Pernyataan ini disampaikan oleh Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, dalam forum ESG Sustainable Forum 2025 bertema “ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta. Hal ini dikutip dari video di platform YouTube pada Sabtu (11/2)
Menurut Hashim, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo, penghapusan program-program yang tidak prioritas dilakukan untuk mengalokasikan dana ke kebijakan yang lebih berdampak, seperti program makan bergizi gratis.
Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun untuk Efisiensi
Dalam evaluasi APBN 2025, Prabowo menemukan sekitar Rp 306 triliun anggaran yang dianggap tidak efektif. Dana tersebut kemudian dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas ditarik dan tidak dikucur ke ekonomi, ini kan pertumbuhan ekonomi akan terhambat,” ungkap Hashim.
Hashim juga menegaskan bahwa Prabowo memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi, karena telah belajar selama bertahun-tahun dari ayahnya, seorang guru besar di bidang ekonomi.
Pemangkasan Anggaran Perjalanan Luar Negeri dan Studi Banding
Salah satu langkah penghematan yang dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Hashim menyebutkan bahwa pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dan studi banding mencapai Rp 21 triliun hingga Rp 22 triliun.
“Ada program konyol dihapus, dipangkas. Saya cerita ya sama Pak CT (Chairul Tanjung), banyak yang konyol ternyata,” ujar Hashim.
Menurutnya, Prabowo melakukan pemeriksaan APBN secara mendalam hingga ke tingkat sembilan, jauh lebih dalam dibandingkan presiden sebelumnya yang biasanya hanya memeriksa hingga tingkat tiga atau empat.
“Pak Prabowo cerita sama saya beberapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada yang sembilan tingkat, biasanya presiden dan menteri hanya periksa dari tiga ke empat,” sambungnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sekitar Rp 603 triliun anggaran yang dianggap kurang produktif. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Pendanaan Program 3 Juta Rumah dari Investor Asing
Hashim juga menjelaskan sumber pendanaan untuk program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dana untuk proyek ini berasal dari kerja sama dengan investor internasional, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi.
“Nah untuk perumahan, dana itu dari beberapa sumber, yang pertama dari developer dari luar negeri, investor dari Qatar, dari Abu Dhabi. Mereka akan bawa uang, mereka akan bangun apartemen-apartemen 30 lantai,”ungkap Hashim.
Hashim mengatakan proyek pertama akan dimulai di kompleks perumahan jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan yang memiliki luas 24 hektare.
Saat ini, kompleks tersebut sebagian besar sudah kosong karena anggota DPR telah menerima tunjangan untuk menyewa rumah. Dengan demikian, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun apartemen bagi generasi Z dan milenial yang kesulitan memiliki tempat tinggal di Jakarta.
“Investor Qatar akan bangun tower-tower. Ini adalah untuk gen Z dan gen milenial yang belum punya rumah. Ternyata ada ratusan ribu gen Z dan gen milenial tidak mampu sewa rumah atau sewa apartemen di Jakarta. Mereka banyak tinggal di Karawang, tinggal di Serang, tinggal di Purwakarta,” tambahnya.