Jakarta – Pramono Anung menyampaikan pidato perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta. Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang didampingi oleh empat Wakil Ketua DPRD, yaitu Rany Mauliani, Wibi Andrino, Ima Mahdiah, dan Basri Baco.
Dalam pidatonya, Pramono menegaskan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
“Saya ingin mengucapkan sungguh-sungguh terima kasih yang mendalam dan mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta,” ujarnya pada Kamis (20/2).
Status Jakarta dan Program Prioritas
Pramono menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah diterbitkan, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara karena Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota belum disahkan. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyatakan Jakarta masih berstatus ibu kota negara.
“Maka dalam pembahasan dalam acara masih menggunakan Daerah Khusus Ibukota karena terminologinya seperti itu,” jelasnya.
Pramono juga menyoroti kesinambungan kepemimpinan dalam pembangunan Jakarta. Ia menegaskan bahwa program-program yang telah berjalan dengan baik akan tetap dilanjutkan untuk kepentingan warga.
Sebagai langkah awal, ia memaparkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno. Beberapa program utama tersebut meliputi:
- Penyempurnaan layanan dasar pendidikan.
- Perluasan akses transportasi umum.
- Pengembangan aplikasi JAKI menjadi super apps.
- Perluasan layanan air bersih dan air minum.
- Pembukaan taman kota 24 jam.
- Pemajuan kebudayaan Betawi.
“Itulah yang nantinya saya mengharapkan dukungan daripada bapak ibu sekalian untuk kita kerjakan dalam 100 hari. Ada 40 program utama yang telah disinergikan oleh tim transisi yang saya bentuk dengan Bang Doel bersama Pemerintah Jakarta,” paparnya dikutip dalam laman berita jakarta.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Infrastruktur
Pramono memastikan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan kembali diberikan kepada 520 ribu penerima dengan mekanisme penyelesaian di tingkat kecamatan guna memudahkan masyarakat.
Di sektor transportasi, ia berencana meningkatkan layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek agar cakupan transportasi lebih luas dan nyaman bagi warga.
Selain itu, ia juga berkomitmen untuk mengembangkan JAKI menjadi super apps yang menyediakan berbagai layanan publik, termasuk hotline konseling kesehatan jiwa 24 jam.
Terkait akses air bersih, Pramono menargetkan peningkatan cakupan layanan hingga 100 persen guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam bidang tata kota, ia berencana membuka taman kota selama 24 jam sebagai ruang ekspresi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menyinggung rencana pembangunan kawasan berbasis komunitas dan heritage melalui proyek TOD Blok M dan TOD Bundaran HI.
Penanganan Pengangguran dan Isu Sosial
Untuk mengatasi pengangguran, Pramono akan menggelar bursa kerja di setiap kecamatan agar kesempatan kerja lebih merata.
Ia juga berencana merevisi peraturan gubernur terkait syarat pendidikan bagi Pasukan Oranye atau PPSU. Saat ini, persyaratan pendidikan minimal SLTA, namun ke depan akan diubah menjadi cukup lulusan SD agar lebih banyak tenaga kerja yang dapat terserap.
Dalam upaya penanganan banjir, ia akan melanjutkan program yang telah berjalan seperti pengerukan sungai, pembangunan sumur resapan, serta sistem kanalisasi.
Selain itu, ia mengusulkan agar peresmian RDF Plant Rorotan untuk pengelolaan sampah dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kesiapan Menyambut Ramadan dan Idulfitri
Pramono juga menyoroti kesiapan Jakarta dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri, terutama terkait ketersediaan serta stabilitas harga pangan.
“Kami berkomitmen memastikan kebutuhan pangan masyarakat tersedia dan terjangkau,” tegasnya.
Di bidang olahraga dan kebudayaan, ia menegaskan keseriusannya dalam memajukan Jakarta, termasuk mengangkat kebudayaan Betawi sebagai identitas daerah.
“Kami akan memberikan sentuhan khusus agar budaya Betawi semakin terasa di Jakarta,” tambahnya.
Komitmen DPRD DKI Jakarta
Menanggapi pidato Pramono, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan komitmen legislatif untuk bekerja sama dengan eksekutif demi menciptakan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
“DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memastikan program-program yang diusung berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita dukung bersama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru agar Jakarta semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.