Jakarta – Maraknya aksi premanisme yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dinilai berdampak negatif terhadap iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia. Para pelaku bisnis menilai, selain pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, pemerintah daerah juga perlu terlibat langsung dalam upaya penanggulangan masalah ini.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan bahwa aksi premanisme telah menjadi momok bagi para pengusaha di berbagai wilayah. Ia menilai, pemda perlu mengambil langkah konkret melalui kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.
“Pemerintah daerah seharusnya lebih aktif membangun sistem dan regulasi yang memberikan rasa aman bagi pengusaha, khususnya ketika mereka menghadapi ancaman premanisme,” ujar Diana dikutip dalam laman Beritasatu.com pada Senin (12/5).
Pengangguran Dinilai Jadi Akar Masalah
Lebih lanjut, Diana menyoroti bahwa tingginya angka pengangguran di berbagai daerah turut menjadi pemicu munculnya tindakan premanisme. Oleh karena itu, menciptakan lapangan kerja yang luas dinilai sebagai solusi strategis untuk mencegah tindakan kriminal dan menjaga stabilitas usaha.
“Premanisme kerap tumbuh karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar mampu membuka peluang kerja dan menjaga situasi bisnis tetap kondusif,” jelasnya.
Menurut Diana, meskipun premanisme masih menjadi ancaman, situasinya di Jakarta relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain. Hal ini karena ibu kota telah memiliki mekanisme regulasi dan sistem pemerintahan yang lebih mapan dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Jakarta sudah jauh lebih siap. Sistem dan regulasi yang ada di sini cukup efektif menekan aksi premanisme. Justru yang lebih rawan itu di daerah-daerah,” ujarnya.
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Diana juga menyambut baik langkah pemerintah pusat bersama aparat penegak hukum yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah.
“Biasanya aturan hanya terfokus di level nasional. Sayangnya, regulasi di daerah kurang terpantau secara intensif. Dengan adanya satgas ini, seharusnya pengawasan terhadap keamanan dunia usaha bisa lebih maksimal,” tutupnya.