Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam ras hidup (livebird), demi melindungi peternak mandiri dari tekanan harga jual yang tidak menguntungkan.
Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional pada 18 Juni 2025, seluruh pemangku kepentingan sepakat menetapkan harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram, berlaku secara nasional untuk semua ukuran bobot panen mulai 19 Juni 2025.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak kecil.
“Semua pihak telah menyepakati harga minimum ayam hidup di angka Rp18.000 per kilogram. Ini penting untuk memastikan usaha peternak kecil tetap bertahan. Kami harap seluruh pelaku usaha mematuhi keputusan ini, karena merupakan hasil konsensus demi industri perunggasan yang sehat dan adil,” ujar Agung dalam siaran pers yang diterima Jumat (20/6).
Agung menyebut, berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) per 16 Juni 2025, harga ayam hidup di pasar masih berfluktuasi antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi (HPP) peternak berada di kisaran Rp16.935–Rp17.646 per kilogram.
“Kalau harga jual lebih rendah dari HPP, jelas ini mengancam kelangsungan peternak mandiri,” tegasnya.
Menurut Agung, fluktuasi harga ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, tetapi juga karena faktor nonteknis seperti kondisi psikologis pasar dan praktik distribusi yang tidak efisien. Ia menyoroti panjangnya rantai pasok ayam hidup yang kerap dikuasai oleh para perantara atau broker, yang mengambil margin hingga lebih dari 67 persen.
Satgas Pangan Temukan Dugaan Manipulasi Harga
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan di pusat penjualan ayam hidup milik perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Dari hasil investigasi, ditemukan dugaan adanya manipulasi harga, termasuk praktik kolusi antara oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga di bawah HPP.
“Ini adalah penyimpangan pasar yang tidak bisa dibiarkan. Harga livebird harus mencerminkan biaya produksi yang wajar,” ujar Helfi.
Ia menegaskan bahwa Satgas Pangan Polri akan mengawasi ketat implementasi kesepakatan harga ini. Bila terbukti ada pelanggaran atau praktik yang merugikan, seperti pembentukan harga sepihak yang mengarah pada monopoli, maka akan dilakukan tindakan hukum, baik pidana maupun administratif.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa kestabilan harga livebird ini penting untuk mendukung program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau pasokan dan harga stabil, distribusi ayam bisa lebih merata, penyerapannya maksimal, dan kesejahteraan peternak ikut meningkat. Ini momen penting untuk menyinergikan kebijakan pangan dengan kepentingan peternak rakyat,” jelasnya.
Mentan: Peternak Kecil Tidak Boleh Dibiarkan Sendiri
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap nasib peternak kecil. Ia meminta seluruh jajaran di Kementan turun langsung untuk memastikan peternak mandiri tidak berjalan sendiri.
“Itu komitmen kita. Peternak kecil tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Saya minta semua pejabat di kementerian turun tangan,” tegas Mentan Amran.
Kementan juga mendorong penerapan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur distribusi bibit ayam (DOC Final Stock). Peraturan ini mengamanatkan bahwa minimal 50 persen DOC harus disalurkan ke peternak eksternal atau mandiri, sementara sisanya untuk internal perusahaan dan mitra.