Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia memerlukan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun pada tahun 2026 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menyebut, akselerasi investasi menjadi kunci utama agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin tercapai tanpa lonjakan investasi yang signifikan. Investasi perlu tumbuh setidaknya 5,9% per tahun. Karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 30%, maka pada 2026 kita butuh tambahan investasi setidaknya Rp7.500 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (01/07).
Sri Mulyani juga menyoroti peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diharapkan mampu menarik aliran dana baik dari dalam maupun luar negeri, terutama untuk sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan strategis nasional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 55% terhadap total PDB. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta menekan inflasi.
Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, hingga bantuan sosial lainnya disebutnya sebagai penopang utama konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi.
“Jika kita gabungkan, konsumsi dan investasi mencakup sekitar 85% dari total ekonomi nasional. Oleh karena itu, mendorong partisipasi sektor swasta menjadi hal yang tak bisa ditawar,” ucap Menkeu.
Di sisi produksi, sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap PDB dinilai perlu terus dikembangkan melalui inovasi dan peningkatan investasi, dengan target pertumbuhan sebesar 5,3%. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran ditargetkan tumbuh 5,7%, serta sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan tumbuh 8,3%, didorong oleh maraknya pembangunan pusat data dan pertumbuhan ekonomi digital.
Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya hilirisasi dalam mendorong ekspor nasional, yang ditargetkan tumbuh 6,8% di tengah ancaman proteksionisme dan perlambatan ekonomi global. Ia mencatat proyeksi pertumbuhan global dari IMF dan Bank Dunia masing-masing hanya berada di angka 3% dan 2,4% untuk tahun 2026.
Pemerintah sendiri mengusulkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Namun, Fraksi Gerindra dan PKB mendorong agar target dinaikkan menjadi masing-masing 6,3% dan 6%, demi mengejar ambisi pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Sementara Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah fokus mencapai batas atas dari rentang target yang ada.
“Pemerintah memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkualitas,” tutup Sri Mulyani.