Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut tercantum dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas dengan nomor B-621/D.9/PP.04.03/07/2025.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek, menilai tambahan anggaran ini merupakan hasil peningkatan kinerja KKP serta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI.
“Komisi IV DPR RI siap mendukung program strategis yang diajukan KKP demi memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Titiek saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Beberapa program prioritas KKP tahun depan meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan proyek pergaraman nasional, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi armada perikanan, hingga pembangunan koperasi desa. Menurut Titiek, arah kebijakan ini harus sejalan dengan misi memperkuat swasembada pangan berbasis ekonomi biru.
“Tantangan ini tidak ringan. Diperlukan energi besar dan fokus agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan benar-benar maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Titiek juga mengingatkan adanya risiko global yang bisa mempengaruhi daya saing produk perikanan Indonesia. Mulai dari ketegangan geopolitik, konflik regional yang mengganggu rantai pasok, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas laut di pasar internasional.
Karena itu, Komisi IV meminta KKP menyajikan detail program kerja tahun 2026, termasuk langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan berbasis laut, memperkuat keberlanjutan ekosistem pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam.