Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan ialah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, sebuah skema pembiayaan alternatif untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota.
“Kami harus melakukan creative financing. Karena itu, kami mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund atau bahkan penerbitan obligasi daerah,” ujar Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Selain itu, Pemprov DKI juga berencana memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara agar bisa digunakan untuk memperkuat BUMD di Jakarta,” jelasnya dikutip dari laman berita jakarta.
Pramono menambahkan, meskipun Pemprov DKI tetap mematuhi kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian DBH, penurunan APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru.
“Jakarta akan terus menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan pemerintah pusat, khususnya terkait DBH. Namun, penurunan APBD memaksa kami untuk berinovasi dan melakukan refocusing program agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Pramono meminta dukungan Kementerian Keuangan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan persetujuan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera dimulai,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Jakarta Collaboration Fund.
“Konsepnya menarik karena tidak hanya bisa dimanfaatkan di Jakarta, tapi juga untuk proyek di daerah lain. Kami tentu akan mendukung strategi ini,” kata Purbaya.
Terkait permintaan pemanfaatan dana Rp200 triliun, Menkeu menegaskan bahwa mekanismenya bersifat business to business.
“Pada dasarnya, itu mekanisme bisnis. Kalau secara komersial menguntungkan, BUMD bisa langsung menjajaki kerja sama dengan Bank Himbara,” jelasnya.
Bahkan, Purbaya membuka peluang untuk menyuntikkan tambahan modal langsung ke Bank Jakarta guna memperluas penyaluran kredit bagi sektor UMKM dan industri lokal.
“Jakarta punya Bank Jakarta, jadi tidak menutup kemungkinan kami menambah dana beberapa puluh triliun agar bisa memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” ujarnya.
Menkeu juga menyambut positif rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD, karena dinilai dapat memperkuat aktivitas ekonomi nasional.
“Saya sangat mendukung pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD. Ini langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta maupun nasional,” tandasnya.