Pontianak – Kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, ke Kalimantan Barat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan tiga program utama Kementerian Sosial. Ketiga program tersebut meliputi penguatan pilar sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat.
Mensos menegaskan, seluruh program itu merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memastikan validasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial hingga 45 persen. Program Indonesia Pintar misalnya, tercatat 55 persen tidak tepat sasaran, sementara subsidi gas LPG 3 kilogram mencapai 60 persen,” ujarnya saat menyampaikan arahan di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/10).
Menurutnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan. Dari tiga juta data yang diverifikasi, sekitar 1,9 juta data dinilai tidak tepat sasaran. Saat ini, seluruh proses pemutakhiran penerima bantuan wajib mengacu pada data BPS.
Untuk memperkuat ketepatan data, pemerintah menggunakan dua jalur verifikasi, yakni jalur formal melalui struktur pemerintahan mulai dari RT/RW hingga tingkat provinsi, serta jalur nonformal melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) bagi 35 juta keluarga penerima manfaat (Desil 1–4), yang mencakup sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyoroti pentingnya peran Sekolah Rakyat sebagai implementasi dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, dan sekolah ke-53 telah berdiri di Pontianak. Sebanyak 100 gedung permanen ditargetkan rampung dibangun hingga akhir tahun, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.
“Anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 akan mendapatkan pendidikan holistik agar tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menghadapi Indonesia Emas 2045,” tutur Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menilai keberadaan pilar sosial dan Sekolah Rakyat berperan penting dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok rentan.
“Program ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat perlindungan sosial dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” kata Harisson.
Ia juga melaporkan bahwa Sekolah Rakyat di Kalbar kini telah menampung 79 siswa dari jenjang SD hingga SMA, didukung oleh 19 tenaga pendidik serta berbagai fasilitas penunjang. Para siswa mendapatkan layanan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama dan konsumsi harian, seragam lengkap, hingga laptop untuk siswa dan guru.
Harisson menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga wadah pembentukan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan struktural.
Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat perlindungan sosial di daerah.
“Program Sekolah Rakyat dan penguatan pilar sosial sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Norsan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan program, serta mengajak seluruh pihak berkolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.