Jakarta – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 mengenai penjabaran APBD 2026.
Untuk Tahun Anggaran 2026, total APBD DKI Jakarta yang disahkan mencapai Rp81,32 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun.
Melansir dari laman berita jakarta, turunnya nilai APBD DKI Jakarta pada 2026 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Jika pada 2025 TKD mencapai Rp26,14 triliun, maka pada 2026 jumlahnya turun signifikan menjadi Rp11,16 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang berkurang hingga Rp14,79 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penggunaan APBD 2026 akan difokuskan pada penanganan sejumlah isu strategis. Prioritas tersebut meliputi pengelolaan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta penguraian kemacetan.
“Kami berkomitmen memanfaatkan anggaran secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono, Jumat (26/12).
Pramono berharap penetapan APBD 2026 beserta Pergub Nomor 44 Tahun 2025 dapat mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun anggaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Roland menjelaskan bahwa alokasi mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. Angka tersebut melampaui ketentuan minimal sebesar 40 persen.
“Dengan komposisi tersebut, kami akan terus memperkuat infrastruktur kota agar lebih layak dan memadai,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota. Selain itu, dana sebesar Rp582 miliar disiapkan untuk mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp17,58 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri mendapatkan anggaran Rp2,70 triliun. Sementara itu, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif dialokasikan Rp2,36 triliun, pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun, serta pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.
Dalam sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran dibagi ke sejumlah pos utama, antara lain pengendalian banjir sebesar Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover senilai Rp289,72 miliar.
Untuk sektor perhubungan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi publik, yakni subsidi Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, Bus Sekolah Rp105,38 miliar, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, LRT Jakarta Rp325,28 miliar, serta layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.
Di bidang ketenagakerjaan, anggaran disiapkan untuk berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar.
Sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau sekitar 26,5 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan mandatory spending minimal 20 persen. Anggaran tersebut mencakup Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp399 miliar, program sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar.
Pada sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp360,49 miliar, pengadaan alat kesehatan Rp165,16 miliar, serta program Pasukan Putih senilai Rp43,49 miliar.
Sementara itu, untuk bantuan sosial, sejumlah program mendapatkan alokasi anggaran, di antaranya Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp100,10 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp76,45 miliar.
Di sektor industri dan perdagangan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri sebesar Rp23,55 miliar.
Adapun di bidang komunikasi dan informatika, anggaran sebesar Rp185,29 miliar dialokasikan untuk layanan managed service CCTV, serta Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.
“Seluruh program akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 ini mampu memberikan manfaat yang luas dan nyata bagi masyarakat Jakarta,” pungkas Michael Roland.