Semarang – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pembangunan dari desa menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan hasil Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa mandiri di Jawa Tengah meningkat tajam menjadi 2.208 desa. Angka tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang mencatat sebanyak 1.530 desa mandiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan desa yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
“Lonjakan desa mandiri ini, menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” ujar Nadi Santoso, Minggu (25/1).
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 penilaian status desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan telah beralih ke Indeks Desa (ID). Perubahan metode tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, yang menghadirkan sejumlah indikator baru.
Dalam skema Indeks Desa, kemajuan desa dinilai melalui enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran pembangunan desa yang lebih menyeluruh dan komprehensif.
Dilansir dari laman jatengprov, berdasarkan data ID 2025, status desa di Jawa Tengah terdiri atas 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, serta 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan kategori sangat tertinggal sudah tidak lagi ditemukan di wilayah Jawa Tengah.
Nadi menuturkan, peningkatan status desa tersebut tidak terlepas dari pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus didorong oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan desa.
Terkait masih adanya desa tertinggal, Nadi menjelaskan hal itu dipengaruhi oleh proses penyesuaian indikator akibat peralihan metode penilaian dari IDM ke ID. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan desa-desa tersebut segera naik kelas melalui pendampingan intensif dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, semuanya, masuk dalam penilaian indeks desa. Jadi memang harus kolaboratif,” ujarnya.
Menurut Nadi, capaian tersebut juga didukung oleh peningkatan alokasi bantuan keuangan desa dari Pemprov Jawa Tengah. Pada 2024, bantuan keuangan desa tercatat sebesar Rp1,6 triliun dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada 2025.
“Ini luar biasa. Bantuan keuangan dari provinsi ini hampir setara dengan dana desa dari pusat. Apalagi ketika dana desa dari pemerintah pusat mengalami penurunan, bantuan provinsi menjadi angin segar bagi desa,” katanya.
Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, serta penguatan layanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meyakini peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
“Kita terus dorong 15 desa tertinggal ini dengan kolaborasi OPD dan stakeholder, yang konsen pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” bebernya.
Nadi menegaskan, kemajuan desa merupakan fondasi utama bagi pembangunan Jawa Tengah secara keseluruhan.
“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, cahaya tidak hanya dari satu obor besar, tapi dari lilin-lilin kecil di desa. Ketika desa mandiri dan maju, pembangunan dan ekonomi daerah akan tumbuh secara berkelanjutan,” tandas Nadi.