Jakarta – Transportasi laut dan udara menjadi tulang punggung konektivitas di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya bagi Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong yang memiliki karakter wilayah kepulauan. Namun, pemanfaatan pelabuhan dan bandara sebagai aset strategis negara sangat bergantung pada kejelasan status hukum serta tata kelola pengelolaan yang efektif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V berhasil menuntaskan proses hibah sejumlah aset strategis sektor transportasi yang sempat tertunda selama tiga tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan KPK agar aset negara tidak terbengkalai akibat ketidakpastian kewenangan serta keterbatasan anggaran pemeliharaan di daerah.
Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah aset Pelabuhan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO), serta Menara Air Traffic Control (ATC) di Kota Sorong kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Kantor Kemenhub.
Melalui pengalihan kewenangan ini, total nilai aset negara yang berhasil diamankan mencapai Rp107,7 miliar. Rinciannya meliputi Pelabuhan Waisai dengan nilai Rp81 miliar, serta Gedung VIP Bandara DEO beserta infrastruktur pendukung senilai Rp26,7 miliar.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menekankan bahwa hibah aset tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan layanan transportasi sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan Papua Barat Daya. Dengan pengelolaan oleh pemerintah pusat, standar pelayanan dan keselamatan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
“Ini adalah aset strategis transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Sorong,” ujar Dian dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Senin (2/2).
Ia menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan transportasi di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi dan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, KPK mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
“KPK hadir untuk memastikan solusi. Aset negara harus dimanfaatkan maksimal dan tidak boleh mangkrak,” tegasnya.
Dari pihak pemerintah daerah, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan harapannya agar pengalihan pengelolaan ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano menilai keterlibatan pemerintah pusat sebagai langkah penting dalam memperkuat fungsi Pelabuhan Waisai sebagai gerbang utama transportasi laut dan pariwisata.
“Mengelola gerbang transportasi laut memerlukan standar teknis dan keamanan tinggi dengan anggaran besar. Kami optimistis, dengan pengelolaan pusat, Pelabuhan Waisai dapat berkembang jauh lebih baik,” ujar Orideko.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lolan Andi S. Panjaitan, menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari mandat pelayanan publik. Pemerintah pusat berkomitmen untuk segera mengoptimalkan aset yang dihibahkan agar memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta kualitas layanan bagi masyarakat dan wisatawan.
“Pengelolaan pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi,” kata Lolan.