Jakarta – Penguatan sektor jasa keuangan yang kokoh, tepercaya, dan berdaya dorong tinggi menjadi fondasi penting dalam memperdalam pasar keuangan sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang terus berubah, sektor ini diharapkan berperan sebagai penopang stabilitas sekaligus sumber pembiayaan produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 menjadi ajang strategis untuk memaparkan arah kebijakan dan prospek sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden, reformasi di sektor keuangan dan pasar modal harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepat mungkin. Integritas pasar modal merupakan cerminan utama kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Ketahanan tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
“Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen, tertinggi dalam empat kuartal terakhir. Secara tahunan, capaian ini juga melampaui pertumbuhan sejumlah negara utama, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga tren pertumbuhan yang kuat ke depan,” jelasnya.
Selain stabilitas makroekonomi, Pemerintah terus mengawal agenda reformasi sektor keuangan, khususnya di pasar modal, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Langkah reformasi tersebut meliputi percepatan proses demutualisasi bursa, peningkatan porsi minimum saham beredar (free float) emiten, perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta penguatan transparansi data kepemilikan saham guna menjaga kredibilitas dan integritas pasar.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mendukung pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan reformasi pasar modal berjalan sesuai target. Satgas ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar serta secara aktif menyampaikan perkembangan reformasi kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional, guna menjaga persepsi positif terhadap pasar keuangan Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap ekonomi riil, Menko Airlangga turut menekankan pentingnya penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan manufaktur lainnya. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih, penyaluran kredit program, serta pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan memberikan kontribusi nyata. Dengan sinergi yang solid antara Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta seluruh pelaku industri, kami optimistis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga, kepercayaan pasar diperkuat, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dapat ditingkatkan,” pungkas Menko Airlangga.