Serang – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Banten, Senin (9/2).
Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar—yang akrab disapa Cak Imin—menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lainnya. Ia turut menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf Presiden kepada seluruh insan pers di Tanah Air.
Cak Imin menegaskan bahwa di era saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga berita yang akurat, jujur, dan memberikan manfaat nyata. Ia mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital tidak boleh membuat jurnalisme kalah oleh algoritma. Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan menggantikan peran nurani dalam kerja jurnalistik.
Ia juga menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi pers dalam menjaga demokrasi dan kejernihan berpikir publik. Tanpa sentuhan kemanusiaan dan komitmen pada kebenaran, lanjutnya, jurnalisme berisiko kehilangan makna sekaligus kepercayaan masyarakat.
Menko PM turut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung ke internet dan rata-rata waktu akses media sosial hampir tiga jam per hari, kualitas informasi dinilai memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan persatuan bangsa.
Pemerintah, kata Cak Imin, berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah disrupsi digital, termasuk menghadapi tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi. Negara, tegasnya, tidak akan membiarkan pers menghadapi perubahan besar ini sendirian.
“Negara berkomitmen memastikan media massa memperoleh mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup sebagai suluh demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit atau publisher rights sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara.
Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya konten yang tidak berkualitas, Cak Imin menegaskan bahwa pers harus berfungsi sebagai penjernih informasi, bukan justru menambah kebisingan. Pers diharapkan mampu melawan hoaks dan disinformasi, sekaligus menjembatani kebijakan pemerintah agar mudah dipahami publik.
Sebagai contoh, ia menyinggung peran media dalam mengawal serta mengedukasi masyarakat terkait berbagai program prioritas nasional, seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga program strategis jangka panjang lainnya.
Menutup sambutannya, Cak Imin menegaskan tiga peran utama pers ke depan, yaitu sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas di ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghindari praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.
Ia pun mengajak insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.