Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama jajaran pengurus kembali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025). Agenda audiensi tersebut menyoroti upaya penguatan industri furnitur dan elektronik nasional yang dinilai memiliki prospek besar di pasar internasional.
Usai pertemuan, Anindya—yang akrab disapa Anin—menyampaikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki nilai pasar global yang sangat besar, namun peran Indonesia masih belum optimal. Ia menyebutkan, nilai pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia baru berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS.
“Padahal pertumbuhan industri furnitur dan elektronik nasional tergolong cukup baik. Tantangannya, surplus perdagangan justru tergerus akibat meningkatnya arus impor ke dalam negeri,” ujar Anin.
Dalam audiensi tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah kemudahan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam lokal seperti rotan.
Anin menekankan bahwa sekitar 85 persen cadangan rotan dunia berada di Indonesia, sehingga seharusnya dapat menjadi keunggulan strategis nasional. Selain itu, ia menyoroti ketergantungan ekspor furnitur Indonesia yang masih didominasi pasar Amerika Serikat, mencapai hampir 60 persen.
“Oleh karena itu, kami juga mendiskusikan perlunya diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke Kanada dan kawasan Uni Eropa,” jelasnya.
Di sektor elektronik, Anin melihat peluang Indonesia semakin terbuka seiring masuknya industri nasional ke dalam rantai pasok semikonduktor global. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengembangkan hilirisasi dari bahan baku silika hingga produk semikonduktor, meski tantangan terbesar masih terletak pada ketersediaan tenaga ahli.
“Kemampuan hilirisasi ada, tetapi persoalan utamanya adalah jumlah insinyur dan SDM berkeahlian tinggi. Ini yang kami bahas, termasuk peluang kolaborasi dengan LPDP dan lembaga terkait agar Indonesia tidak hanya mengandalkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” kata Anin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya penguatan aspek ketenagakerjaan dan riset dalam pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor.
Ia menilai sektor tersebut membutuhkan SDM dengan keterampilan tinggi serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas potensi kerja sama pengembangan teknologi, program pelatihan tenaga kerja, hingga insentif investasi.
“Peran pemerintah sangat krusial karena pengembangan R&D tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha,” ujar Shinta.
Shinta juga menyoroti posisi strategis UMKM, terutama di industri furnitur, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mendukung agar UMKM dapat terhubung dengan rantai pasok industri yang lebih besar dan berorientasi ekspor.
Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Ahmad Sobur, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret, khususnya dalam aspek pembiayaan.
“Kami berharap adanya penurunan suku bunga atau skema pembiayaan khusus yang lebih terjangkau. Saat ini, melalui LPEI, bunga sekitar 6 persen dengan plafon yang masih terbatas, sekitar Rp200 miliar. Kami berharap dukungan pembiayaan dapat ditingkatkan hingga Rp16 triliun agar industri furnitur mampu mendorong ekspor hingga 6 miliar dolar AS,” kata Ahmad.