Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya tercatat mencapai 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, mencakup 60 persen investasi nasional, serta menyumbang 16 persen ekspor nonmigas.
Meski memiliki peran besar, masih banyak pelaku UMKM yang dinilai layak secara usaha atau feasible, namun belum sepenuhnya bankable. Kondisi tersebut membuat dukungan industri penjaminan dibutuhkan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi para pelaku usaha.
Pemerintah pun berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat berbagai instrumen pembiayaan produktif. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui penguatan industri penjaminan sebagai fondasi perluasan akses pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Kami memandang ada beberapa hal penting atau peran strategis dari industri penjaminan. Pertama, sebagai credit enhancer untuk memperluas akses pembiayaan. Kemudian, tentu industri penjaminan punya peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko, maupun stabilitas pembiayaan. Kemudian juga jembatan UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan formal,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat menyampaikan keynote speech mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Indonesia Guarantee Summit 2026 di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).
Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan produktif lewat sejumlah program strategis, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Program Perumahan (KPP), Kredit Investasi Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pada 2026, total target plafon pembiayaan program-program tersebut mencapai Rp315,11 triliun.
Hingga 30 April 2026, realisasi pembiayaan telah menyentuh Rp111,24 triliun. Angka itu terdiri atas penyaluran KUR sebesar Rp96,18 triliun kepada 1,54 juta debitur, KPP Rp14,92 triliun untuk 69.577 debitur, KIPK Rp82,93 miliar, dan Alsintan Rp55,92 miliar.
Deputi Ferry menjelaskan, sejak 2007 penjaminan KUR telah melibatkan berbagai perusahaan penjaminan nasional maupun daerah. Hingga Desember 2025, nilai penjaminan KUR tercatat mencapai Rp197,4 triliun untuk 4,6 juta debitur dan mampu menyerap 6,9 juta tenaga kerja. Sementara itu, rasio Non Performing Guarantee (NPG) tetap terjaga di level 2,8 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan dukungan pemerintah terhadap program pemurnian industri penjaminan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program itu bertujuan mengembalikan lini bisnis penjaminan agar dijalankan secara khusus oleh perusahaan penjaminan murni sehingga industri menjadi lebih sehat, kredibel, prudent, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai dapat bersinergi dengan upaya streamlining BUMN guna memperkuat fokus bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kapasitas penjaminan nasional.
Menghadapi tantangan ke depan, Ferry menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, underwriting, serta permodalan industri penjaminan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan data analytics juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas asesmen risiko dan efisiensi industri, termasuk melalui integrasi dengan sistem OSS, SLIK, dan data transaksi digital.
“Penguatan industri penjaminan tentu memerlukan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, OJK, industri penjaminan sendiri, perbankan, lembaga pembiayaan, dan asosiasi, untuk membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berbasis sharing yang seimbang dengan industri penjaminan yang sehat dan adaptif. Kami optimis bahwa pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelajuan itu dapat kita capai. Semoga forum ini dapat mengasilkan langkah konkret dari penguatan industri penjaminan ke depan. Dan kalau ada masukan ke kami, itu juga kami sangat tunggu,” pungkas Deputi Ferry.