Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kemajuan signifikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga tahun ini, sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi, dengan daya tampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga kurang mampu.
Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi, dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. “Saat ini proses terus berjalan. Ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang dikaji kelayakannya, dan lebih dari 30 kemungkinan akan disetujui,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kementerian Sosial, Selasa (20/5/2025).
Menurut Gus Ipul, jika Kementerian PUPR menyatakan lokasi-lokasi tambahan tersebut layak, maka total siswa yang tertampung bisa mencapai 10.000 anak. “Setiap sekolah punya kapasitas berbeda, ada yang bisa menampung 100 siswa, ada juga yang masih 50. Mudah-mudahan jumlah sekolah bisa terus bertambah dari 65 yang sudah ada,” tambahnya.
Dukungan Lintas Kementerian dan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan mendorong koordinasi aktif bersama pemerintah daerah. Tito menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan kesiapan infrastruktur di daerah, mulai dari lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.
“Pemerintah daerah juga harus siap dari sisi SDM, seperti ketersediaan guru dan murid. Jadi sinergi dengan pemda sangat penting,” katanya.
Tito menyebut, hingga saat ini telah masuk 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun demikian, usulan tersebut masih akan diverifikasi kelayakannya. “Namanya usulan, tentu kita harus cek dulu apakah memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.
Syarat utama lahan adalah bebas dari sengketa dan memiliki akses yang memadai. Pengecekan dilakukan oleh tim lintas kementerian, termasuk dari Kemensos, Kemendagri, dan Kementerian PUPR. “Banyak daerah yang mengusulkan, tapi lahan dan bangunannya belum memenuhi syarat. Jadi kami minta agar mereka mengajukan alternatif lokasi,” tambah Tito.
Pihak Kemendagri juga akan mengeluarkan surat edaran ke kepala daerah untuk mendukung program ini. Bila perlu, pemerintah daerah bisa menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum pengelolaan aset untuk sekolah rakyat. “Aset tetap milik pemda, tapi bisa dipinjampakaikan kepada Kemensos,” katanya.
Optimisme Pemerintah dan Dukungan Masyarakat
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah optimis program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Juli 2025, berkat kerja sama semua pihak—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Kami mohon dukungan dari semua elemen. Pemerintah bekerja keras, tapi keberhasilan program ini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Juri, Sekolah Rakyat adalah upaya nyata pemerintah untuk menghapus kemiskinan lewat pendidikan. “Mari kita bekali anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan pendidikan layak agar mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan luas yang diterima program ini. Ia menyebutkan bahwa ke depannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem digital untuk mendukung operasionalnya—termasuk dalam pengelolaan manajemen, absensi, hingga kurikulum.
“Semua ini bisa terwujud karena semangat kolaborasi antar kementerian. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengangkat harkat masyarakat miskin melalui akses pendidikan,” pungkasnya.