WHO menargetkan 90 persen penderita hepatitis dapat teridentifikasi melalui skrining, sementara 80 persen di antaranya memperoleh penanganan medis yang memadai. Namun, capaian Indonesia hingga saat ini masih jauh dari sasaran tersebut.

Dalam dialog kesehatan bertajuk Solid Habit Strong Liver di Jakarta, Selasa (2/6), Budi mengungkapkan bahwa cakupan skrining hepatitis di Indonesia baru berada di kisaran 10 persen. Sementara itu, jumlah pasien yang mendapatkan pengobatan masih berkisar antara 1 hingga 5 persen.

“Gap-nya masih sangat besar,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat jumlah penduduk yang diperkirakan terpapar hepatitis di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang. Rendahnya angka klaim layanan kesehatan juga mengindikasikan masih banyak kasus yang belum terdeteksi oleh sistem kesehatan nasional.

Sejumlah program telah dijalankan, termasuk pemberian vaksin Hepatitis B bagi tenaga kesehatan sejak 2023. Selain itu, sejak 2024 pemerintah memberikan terapi profilaksis kepada ibu hamil melalui antivirus Tenofovir (TDF) guna mencegah penularan hepatitis dari ibu ke bayi.

Pemerintah juga memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2025 untuk meningkatkan cakupan skrining nasional. Budi mengatakan, target skrining pada 2026 mencapai 136 juta penduduk.

“Pada 2026, pemerintah menargetkan skrining menjangkau hingga 136 juta penduduk, mencakup pemeriksaan HBsAg serta deteksi dini fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis tes darah,” ungkapnya.

Langkah pencegahan lainnya dilakukan melalui kebijakan pelabelan gizi pada produk pangan. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit hati akibat gangguan metabolik.

Secara global, penyakit hati kronis masih menjadi masalah kesehatan serius. Lebih dari 300 juta orang di dunia hidup dengan penyakit ini, sementara angka kematiannya mencapai sekitar 2 juta jiwa setiap tahun atau hampir empat kematian setiap menit.

Budi menegaskan pentingnya deteksi dini karena penyakit hati berkembang secara bertahap, mulai dari peradangan, fibrosis, sirosis, hingga kanker hati. Karena itu, peningkatan skrining menjadi langkah krusial untuk menghentikan perkembangan penyakit sejak fase awal.

“Dengan mempercepat deteksi dan pencegahan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat yang saat ini rata-rata sekitar 74 tahun,” ujarnya.

Artikel Hanya 10 Persen Terdeteksi, Menkes Soroti Rendahnya Skrining Hepatitis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Budi menjelaskan bahwa sekitar 4,4 persen atau setara dengan 338 ribu anak terdeteksi memiliki gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen lainnya atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan tanda-tanda depresi (depression disorder).

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berujung pada kasus bunuh diri. Data dari Global School-Based Student Health Survey menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang pernah mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Menkes menuturkan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan seperti keluarga, pergaulan, serta sistem pendidikan.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga dapat menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa hasil skrining nantinya akan ditindaklanjuti oleh puskesmas di berbagai daerah.

Saat ini pemerintah juga mempercepat upaya pemenuhan tenaga psikolog klinis di puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah menyiapkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.idguna mendukung penanganan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor pendidikan, Kemenkes turut mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan mental.

Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3). Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi, mulai dari upaya pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan dan pemulihan (kuratif-rehabilitatif).

Sembilan instansi yang terlibat dalam kerja sama ini meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri.

Melalui SKB tersebut, pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah stigma. Langkah ini diharapkan dapat menjamin setiap anak memperoleh perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Artikel Skrining Kesehatan Temukan Hampir 10 Persen Anak Indonesia Terdeteksi Masalah Kesehatan Mental pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG menunjukkan perkembangan yang positif, termasuk perubahan komposisi partisipasi berdasarkan jenis kelamin. Pada awal pelaksanaan pada Maret 2025, tingkat keikutsertaan masih didominasi oleh perempuan dengan proporsi sekitar 64 persen. Seiring peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses layanan, partisipasi laki-laki terus meningkat hingga mencapai 45 persen pada akhir tahun.

“Tren ini menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap program CKG,” ujar Maria saat memaparkan capaian program di Jakarta, Jumat (23/1).

Dari sisi wilayah, sejumlah provinsi mencatat tingkat keikutsertaan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menjadi daerah dengan persentase pemeriksaan tertinggi secara nasional. Gorontalo tercatat telah menjangkau lebih dari separuh penduduknya, Sulawesi Tenggara mendekati 50 persen, sementara Maluku Utara hampir mencapai 40 persen.

Meski demikian, evaluasi pelaksanaan program juga mengungkap adanya tantangan pada kelompok usia tertentu. Partisipasi bayi baru lahir tercatat paling tinggi dengan capaian sekitar 52 persen. Sementara itu, kelompok usia sekolah dan remaja menunjukkan hasil cukup baik dengan tingkat keikutsertaan mencapai 41 persen, didukung kemudahan akses pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan dan satuan pendidikan.

Sebaliknya, partisipasi balita usia prasekolah masih tergolong rendah, yakni sekitar 10 persen. Menurut Maria, hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat program CKG. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap program ini baru mencapai sekitar 45 persen.

Artikel CKG 2025 Tembus 70 Juta Peserta, Gorontalo Jadi yang Tertinggi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengapresiasi tingginya keterlibatan masyarakat sepanjang hampir satu tahun pelaksanaan CKG. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya deteksi dini serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Aji juga menyampaikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program di puskesmas, sekolah, hingga komunitas masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, keberhasilan CKG tidak lepas dari kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Ke depan, Kementerian Kesehatan berharap program CKG terus diperkuat sebagai salah satu pilar layanan kesehatan promotif dan preventif untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan laporan harian CKG per 29 Desember 2025 pukul 22.15 WIB, tercatat sebanyak 70.292.151 peserta hadir dari total 73.128.356 pendaftar, atau setara dengan tingkat kehadiran 96,12 persen. Kontribusi terbesar berasal dari CKG Umum dengan persentase kehadiran mencapai 96,97 persen.

Pada kategori CKG Umum, dari total 47.393.692 pendaftar, sebanyak 45.957.044 orang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Sementara itu, pelaksanaan CKG Sekolah juga menunjukkan capaian yang solid. Dari 25.734.664 pendaftar, tercatat 24.335.107 peserta hadir atau sekitar 94,56 persen. Program ini menjangkau peserta didik di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, termasuk pesantren dan sekolah luar biasa (SLB).

Sebagai salah satu program unggulan atau quick win Presiden Prabowo Subianto, CKG telah dilaksanakan di seluruh 38 provinsi dengan dukungan 514 kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 10.588 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Khusus di sektor pendidikan, CKG Sekolah mencatat sebanyak 16.758.454 siswa telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan lengkap. Pelaksanaannya didukung ribuan puskesmas yang aktif menjangkau sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil dan sulit diakses.

Artikel Hampir Setahun Berjalan Cek Kesehatan Gratis Tembus 70 Juta Peserta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kesehatan adalah hak setiap orang. Melalui percepatan program CKG, kami ingin menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat. Tingginya partisipasi ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kebutuhan di lapangan dan komitmen kami mendukung visi kesehatan nasional,” ujar Adeline Fiane Hindarto, VP Government Relations and Corporate Affairs Halodoc.

Program ini dirancang sebagai dukungan terhadap pilar pertama transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu Transformasi Layanan Primer yang mengedepankan edukasi dan pencegahan penyakit. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan dasar—mulai dari gula darah, tekanan darah, indeks massa tubuh (IMT), konsultasi kesehatan dengan tenaga profesional, hingga pemberian bantuan berupa obat dan vitamin.

Pelaksanaan kegiatan diperkuat oleh lebih dari 30 mitra strategis, termasuk dinas kesehatan daerah, fasilitas kesehatan, serta perusahaan swasta seperti PT Otto Pharmaceutical Industries dan PT Pertiwi Agung (Landson) yang menyediakan obat-obatan gratis. Tahun ini, penyelenggaraan program diperluas, tidak hanya berfokus di Jakarta, tetapi juga menjangkau warga di Bandung dan Surabaya sebagai upaya pemerataan edukasi kesehatan preventif dan deteksi dini.

Peran tenaga kesehatan dalam program ini turut menjadi kunci keberhasilan. Mereka memastikan setiap peserta mendapatkan pemeriksaan komprehensif, edukasi yang tepat, serta rujukan bila diperlukan.

“Banyak risiko kesehatan dapat kami deteksi sejak awal. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk segera menangani kondisi yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Temuan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, diabetes, hingga rematik perlu segera mendapat perhatian. Karena itu, kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dari anak-anak hingga lansia,” ujar  Chief of Medical Halodoc, dr. Irwan Heriyanto, MARS.

Artikel CKG Halodoc Banjir Peserta, Ribuan Risiko Penyakit Berhasil Terdeteksi Dini pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dari hasil pelaksanaan program tersebut, terungkap bahwa 95,8% warga dewasa tergolong kurang aktivitas fisik, disertai temuan signifikan terkait kesehatan gigi, obesitas, dan tekanan darah tinggi.

Program CKG yang digelar sejak 10 Februari hingga 4 November 2025 menunjukkan antusiasme publik yang luar biasa. Dari total 53,6 juta pendaftar, sebanyak 50,5 juta orang benar-benar mengikuti pemeriksaan kesehatan. Rinciannya, CKG umum diikuti oleh 34,3 juta peserta, sedangkan CKG sekolah melibatkan 16,2 juta pelajar di seluruh Indonesia.

Meski capaian tersebut membanggakan, data CKG juga menunjukkan tantangan besar dalam kesehatan masyarakat. Berdasarkan data hingga akhir Oktober 2025, kelompok dewasa mencatat 96% kurang aktivitas fisik, 41,9% mengalami karies gigi, 32,9% obesitas sentral, dan 24,4% kelebihan berat badan. Temuan ini menegaskan bahwa penyakit tidak menular (PTM) masih menjadi ancaman utama bagi masyarakat usia produktif.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyebut keberhasilan partisipasi masyarakat dalam CKG merupakan bukti meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pemeriksaan dini dan gaya hidup sehat.

“Lebih dari 50,5 juta peserta adalah pencapaian penting dalam sejarah pelayanan kesehatan nasional. Namun, hasil CKG juga menjadi peringatan bahwa aktivitas fisik dan pola hidup sehat harus menjadi fokus utama ke depan,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (5/11).

Penanganan sejak dini dapat meningkatkan peluang sembuh, sekaligus mencegah risiko penyakit kronis, kecacatan, bahkan kematian.

“Program ini bukan hanya soal jumlah peserta, tetapi bagaimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan, pelayanan kesehatan, dan intervensi di masyarakat,” tambah Menkes.

Selain kelompok dewasa, temuan kesehatan juga muncul di kelompok usia lain. Pada bayi baru lahir, terdeteksi risiko kelainan saluran empedu (18,6%), berat badan lahir rendah (6,1%), dan penyakit jantung bawaan kritis (5,5%).

Sementara pada balita dan anak prasekolah, masalah yang paling sering muncul adalah gigi tidak sehat (31,5%), stunting (5,3%), dan wasting (3,8%). Di kalangan remaja dan pelajar, ditemukan aktivitas fisik kurang (60,1%), karies gigi (50,3%), serta anemia (27,2%), menandakan pola hidup tidak aktif sudah terbentuk sejak usia muda.

Untuk kelompok lansia, sebanyak 96,7% tercatat kurang aktivitas fisik, dan 37,7% mengalami hipertensi. Budi menegaskan, seluruh hasil CKG akan dijadikan dasar untuk memperkuat kebijakan kesehatan nasional serta program promosi gaya hidup sehat di masa mendatang.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya sembuh dari penyakit, tapi juga mampu menjaga kesehatannya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi tenaga medis, tenaga kesehatan, puskesmas, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berperan penting dalam kesuksesan program tersebut.

“Tanpa dukungan dan kerja keras para petugas kesehatan serta pemerintah daerah, program sebesar ini tidak mungkin terlaksana dengan baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Menkes.

Artikel Lebih dari 50 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis, Ternyata 95 Persen Kurang Gerak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat, yang mendukung Asta Cita Presiden 2024–2029. Melalui CKG, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan agar seluruh warga, tanpa memandang status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga kesehatannya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, layanan CKG kini tidak lagi hanya tersedia saat momen ulang tahun Jakarta, melainkan dapat dimanfaatkan kapan saja. Program ini juga ditujukan untuk mempercepat pencapaian target nasional pemeriksaan kesehatan 36 persen pada 2025 dan meningkat hingga 70 persen pada 2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni, menjelaskan bahwa Pemprov DKI menerapkan strategi kolaboratif dan pendekatan berbasis wilayah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan CKG dilakukan melalui Suku Dinas Kesehatan di enam wilayah administrasi, tidak hanya di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, tetapi juga menjangkau masyarakat lewat kegiatan berbasis komunitas — mulai dari perkantoran, pusat olahraga, hingga acara publik.

“Kami juga mengintegrasikan kegiatan skrining kesehatan di dalam maupun luar gedung yang dilakukan Puskesmas ke dalam Program CKG,” ujar Puji dikutip dari laman berita jakarta.

Ia menambahkan, pendekatan lintas sektor turut diperkuat dengan melibatkan camat, lurah, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat, sehingga layanan pemeriksaan kesehatan dapat diakses secara merata, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk bagi kelompok dengan akses terbatas.

Untuk pencatatan dan pelaporan, seluruh data hasil pemeriksaan dikumpulkan melalui platform ASIK (Aplikasi Sehat IndonesiaKu) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengembangkan JAKSAFE, yaitu platform skrining mandiri digital yang dirancang oleh Pusdatin Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai sistem pencatatan kegiatan di luar fasilitas Puskesmas.

Hasil pemeriksaan kesehatan warga kemudian dikirimkan melalui Rapot Kesehatan Digital, yang dapat diakses lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp Chatbot Kementerian Kesehatan. Seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan juga dicatat melalui Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) yang telah terhubung dengan platform nasional Satu Sehat.

“Dengan sistem yang terintegrasi ini, pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi dengan baik,” jelas Puji.

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga mendorong kolaborasi multi-pihak untuk memperluas jangkauan Program CKG. Kerja sama dilakukan dengan berbagai fasilitas kesehatan swasta, rumah sakit, klinik, perusahaan, serta komunitas lokal agar layanan pemeriksaan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.

Kemitraan juga dibangun dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta, serta media dan platform digital untuk memperkuat publikasi dan edukasi pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala.

Sementara itu, praktisi kesehatan Sukma Aditya Putra menilai Program CKG bukan sekadar layanan pemeriksaan gratis, melainkan gerakan besar yang menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan adalah investasi utama kehidupan.

“Kolaborasi antara inovasi digital seperti ASIK dan JAKSAFE membuat layanan kesehatan kini benar-benar hadir di genggaman warga. Deteksi dini penyakit tak lagi terhambat oleh jarak atau waktu,” ungkap Aditya.

Ia menilai, inisiatif ini merupakan terobosan visioner yang menggabungkan layanan langsung dengan transformasi digital.

“Dampaknya sangat terasa. Masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan dini, data kesehatan lebih terintegrasi, dan langkah pencegahan bisa dilakukan cepat serta tepat sasaran. Inilah bukti nyata menuju Jakarta sebagai kota global yang masyarakatnya sehat, tangguh, dan berdaya,” tandasnya.

Artikel Pemprov DKI Hadirkan Cek Kesehatan Gratis Lewat ASIK dan JAKSAFE pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya konektivitas yang andal dalam pelaksanaan CKG Sekolah, mengingat seluruh data pemeriksaan akan diproses secara daring melalui aplikasi khusus.

“Ketika dijalankan secara masif, data yang terkumpul sangat besar. Karena itu, koneksi internet yang stabil dan merata menjadi kunci,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan CKG Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (4/8).

Meutya menambahkan, pihaknya terus memantau kualitas jaringan internet di berbagai wilayah pelaksanaan, baik melalui sambungan fixed broadband maupun jaringan seluler, guna memastikan kelancaran input dan pemrosesan data.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia. Ia menyoroti masih adanya tantangan konektivitas di sejumlah daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari Kemkomdigi.

“Kami memanfaatkan aplikasi digital untuk menginput hasil pemeriksaan siswa. Maka dari itu, peran Kominfo dalam memastikan akses internet sangat vital,” tegas Rizka.

Program CKG Sekolah merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar usia sekolah yang kelak menjadi generasi emas bangsa.

CKG Sekolah juga menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara PHTC lainnya mencakup inisiatif seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta unit Rumah Rakyat.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Sekolah Masuki Era Digital, Konektivitas Jadi Fokus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Lovely Daisy, hingga kini sebanyak 7.300 siswa telah menjalani pemeriksaan. Dari hasil sementara di tiga sekolah dengan total 355 siswa—yang terdiri atas 175 siswa tingkat SMP dan 180 siswa SMA—sekitar 52,11 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

“Bila hasil screening mengarah pada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, siswa harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk bisa ditangani di Puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya,” jelas Daisy dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu (16/07).

Temuan paling umum dalam pemeriksaan ini adalah karies gigi, yang dialami oleh 42,8 persen siswa. Disusul gangguan penglihatan (21,9 persen), gizi kurang (13,8 persen), prahipertensi (11,5 persen), anemia (10 persen), hipertensi (9,8 persen), serta pradiabetes (5,6 persen). Bahkan, teridentifikasi pula risiko gangguan kesehatan jiwa pada 1,9 persen siswa.

Daisy menegaskan, seluruh pemeriksaan dilakukan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya penyaringan awal atau screening kondisi kesehatan peserta didik. Beberapa temuan seperti anemia, gangguan gula darah, hingga indikasi penyakit jantung perlu ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan, apalagi jika ada riwayat penyakit dalam keluarga.

“Pemeriksaan ini juga membantu mendeteksi potensi penyakit genetik seperti talasemia,” tambahnya.

Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan relatif seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, mencakup status gizi, kebiasaan merokok, kebugaran jasmani, tekanan darah, pemeriksaan TBC, telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa, hepatitis B dan C, serta kesehatan reproduksi.

Ada pula pemeriksaan khusus seperti kesehatan reproduksi untuk siswi kelas 4–6 SD, riwayat imunisasi untuk kelas 1 SD, tes gula darah di kelas 7 SMP, imunisasi HPV bagi siswi kelas 9, pemeriksaan anemia pada remaja putri kelas 10, dan skrining talasemia untuk siswa SMP dan SMA.

Menanggapi keluhan masyarakat soal perbedaan jenis layanan di beberapa Puskesmas, Kemenkes telah mengedarkan petunjuk teknis (juknis) yang merinci prosedur pemeriksaan. “Kami juga sudah menyosialisasikan standar pemeriksaan, baik untuk sekolah maupun Puskesmas, dan terus melakukan pemantauan,” ujar Daisy.

Program CKG merupakan bagian dari inisiatif Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 10 Februari 2025 melalui layanan Puskesmas dan klinik kesehatan.

Sampai pertengahan Juli 2025, lebih dari 12 juta masyarakat telah menerima manfaat program ini. Sementara untuk pelajar, Kemenkes menargetkan program CKG menyasar 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Temukan 52,11 persen Masalah Serius Siswa Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, sekitar 180 ribu orang menjalani pemeriksaan kesehatan setiap harinya.

“Dalam waktu tiga bulan sejak dimulai, program ini sudah menjangkau hampir enam juta peserta. Kami menargetkan 40 juta warga bisa mengikuti pemeriksaan ini hingga akhir tahun,” ujar Menkes Budi dalam diskusi publik bertajuk “Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” yang diadakan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan bersama GEMPITA di Jakarta, Sabtu (17/5).

Untuk memperluas cakupan layanan, pemerintah tengah menyiapkan fase kedua program CKG yang akan dimulai pada Juli 2025. Fase ini akan menyasar anak-anak sekolah di lebih dari 200 ribu institusi pendidikan. Pemeriksaan akan dilakukan melalui 10 ribu puskesmas di seluruh wilayah Indonesia, dengan target tambahan 28 hingga 35 juta peserta dalam tujuh bulan ke depan.

Menkes Budi menegaskan bahwa program ini bukan hanya bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi promotif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

“Edukasi kesehatan sederhana, seperti pentingnya menjaga lingkar perut, bisa jadi langkah awal yang efektif untuk mencegah penyakit degeneratif,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap risiko konsumsi gula berlebih dan lemak visceral yang bisa memicu penyakit serius.

“Cek kesehatan gratis ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah, terutama arahan langsung dari Presiden, untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat,” tambahnya.

Artikel Pemeriksaan Gratis: Pemerintah Targetkan 40 Juta Warga Cek Kesehatan di 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.